MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar menegaskan dukungannya terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden dalam upaya intervensi stunting di Indonesia.
Komitmen ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menerima audiensi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN), Kamis (27/3/2025).
Kepala Kelompok SPPI Kota Makassar, Muhammad Abdillah Satar, menjelaskan bahwa program MBG dirancang untuk memberikan akses makanan bergizi kepada kelompok rentan di masyarakat.
Sasaran penerima manfaatnya mencakup anak sekolah dari tingkat TK hingga SMP, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah dua tahun (baduta).
“MBG ini sebagai salah satu Asta Cita Presiden, harapannya untuk mengintervensi stunting yang dihadapi Indonesia saat ini,” ujar Muhammad Abdillah Satar.
Program ini juga memiliki pendekatan berbasis komunitas dengan mendukung perekonomian lokal. Setiap dapur SPPG mampu melayani hingga 3.500 penerima manfaat, dengan alokasi khusus bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta sebanyak 10 persen dari total penerima.
Selain itu, bahan baku makanan yang digunakan dalam produksi MBG dianjurkan untuk bersumber dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
“Satu dapur SPPG bisa layani 3.000-3.500 penerima manfaat. Dari situ, 10 persennya harus masuk ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta,” jelasnya.
“Untuk produksinya, bahan baku makanan kami dianjurkan mengambil dari UMKM lokal. Tujuannya bukan cuma stunting tapi juga menimbulkan perputaran ekonomi,” tambahnya.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa program MBG merupakan inisiatif yang didukung penuh oleh Presiden RI.
Dia menyebut bahwa Pemkot Makassar sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat siap untuk berkontribusi dalam pelaksanaannya.
“Ini menjadi program yang sangat disupport oleh Presiden karena beliau yang ciptakan program ini. Di retret pun kemarin, Kepala BGN datang ke kami sampaikan ini,” kata Munafri Arifuddin.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemkot Makassar akan menugaskan satu orang perwakilan di setiap kecamatan untuk mengoordinasikan pelaksanaan MBG.
Koordinasi ini rencananya akan dilakukan oleh sekretaris camat, yang sekaligus akan dijadikan sebagai Satuan Tugas (Satgas) MBG.
“Pemerintah kota yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat pasti akan support full. Saya akan kasih masing-masing satu orang per kecamatan untuk koordinasi dengan kalian. Mungkin sekretaris camat yang akan koordinasi langsung. Jadi nanti sekretaris camat jadi Satgas MBG. Kita akan buat aturan baru untuk itu,” tegasnya.
Pemkot Makassar juga siap berkontribusi lebih jauh, termasuk dalam pembangunan dapur SPPG jika diperlukan.
Munafri menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan visi Makassar sebagai kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan, di mana setiap warganya memiliki akses terhadap layanan dasar, termasuk pemenuhan gizi yang layak.
“Kami support, kalaupun kami harus bantu bangun dapur, kami akan coba. Entah apakah kami langsung buat atau cari mitra, yang penting pemerintah pusat tahu, jangan sampai kita dianggap tidak support,” pungkasnya. (***)
