MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan visi-misi Nawacita MULIA melalui penguatan kinerja aparatur di tingkat kelurahan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, melakukan rotasi dan penyegaran struktur organisasi sebagai langkah strategis untuk memperkuat pelayanan pemerintahan di akar rumput.
Bertepatan dengan Senin (29/9/2025), sebanyak 263 pejabat baru resmi dilantik dalam upacara yang digelar di Lapangan Karebosi.
Mereka terdiri dari 136 lurah serta 127 pejabat kepala seksi dan kepala sub-bagian pengawasan yang akan bertugas di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin memastikan proses pelantikan berjalan lancar dan sesuai prosedur, sekaligus menegaskan pentingnya peran lurah sebagai garda terdepan pelayanan publik.
“Alhamdulillah pelantikan berjalan dengan baik. Semua lurah sudah diposisikan dengan tepat dan seluruh prosesnya kami jalankan sesuai arahan Badan Kepegawaian Negara (BKN),” ungkap Munafri usai pelantikan.
Menanggapi hampir seluruh lurah yang mengalami pergantian, Munafri menegaskan bahwa rotasi ini murni penyegaran organisasi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Jadi, ini bukan pergantian yang dipaksakan. Aturannya memang memungkinkan. Pengawasannya jelas, dan rotasi ini menjadi bagian dari proses yang wajar dalam birokrasi,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri menegaskan bahwa rotasi kali ini bukanlah mutasi nonjob, melainkan langkah penataan kelembagaan agar roda pemerintahan berjalan semakin efektif.
Dikatakan, tidak ada jabatan yang dihilangkan, seluruh pejabat mendapatkan kesempatan mengisi posisi strategis sesuai kompetensi dan kebutuhan lapangan.
“Ini adalah upaya membangun soliditas tim. Kami ingin seluruh jajaran, mulai dari lurah, kepala seksi, hingga kepala bagian, bergerak bersama menuntaskan program prioritas lima tahun ke depan,” ujar Munafri.
Pasangan pemimpin yang dikenal dengan sebutan MULIA atau Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (MULIA) itu menekankan pentingnya pendekatan langsung ke masyarakat.
Para lurah dan pejabat baru diimbau aktif menggerakkan warga melalui kegiatan bermanfaat, seperti kerja bakti, menjaga kebersihan lingkungan, serta memperkuat partisipasi publik.
Dengan langkah penyegaran ini, Pemerintah Kota Makassar berharap tercipta pemerintahan yang tangguh, responsif, dan dekat dengan rakyat, sekaligus memastikan setiap program Nawacita MULIA dapat terealisasi secara nyata di seluruh wilayah kota.
Lebih lanjut, Appi menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penyegaran jajaran pemerintahan sebagai upaya memperkuat pelayanan publik hingga ke tingkat kelurahan.
Ia menyampaikan harapan besar kepada para lurah, kepala seksi, dan kepala sub-bagian pengawasan yang baru saja dilantik agar bekerja maksimal.
“Saya sudah menjanjikan bahwa proses pergantian dan penyegaran di dalam lingkup pemerintah Kota Makassar akan terus berjalan,” tuturnya.
“Dan alhamdulillah, hari ini hampir seluruh lurah telah berganti. Saya menaruh harapan besar kepada lurah-lurah yang baru saja dilantik belerja maksimal di tempat yang baru,” tambah Munafri.
Ia mengingatkan para pejabat yang dilantik bahwa tugas dan tanggung jawab besar sudah menanti. Lurah, menurutnya, adalah ujung tombak pemerintahan yang menentukan baik buruknya pelayanan kepada masyarakat.
“Apa yang kita lakukan hari ini harus menjadi momentum membangun sistem pelayanan yang baik. Baik buruknya pelayanan akan tercermin dari bagaimana cara Bapak-Ibu memimpin wilayah masing-masing,” tegasnya.
Ketua Golkar Makassar itu, menekankan bahwa rotasi pejabat adalah hal wajar dalam sistem pemerintahan. Penyegaran ini bukan hanya untuk menciptakan dinamika organisasi, tetapi juga untuk membuka peluang peningkatan jenjang karier.
“Saya tidak menginginkan satu orang terlalu lama di satu tempat. Ini juga kesempatan bagi semua untuk mengembangkan karier,” jelasnya.
Dalam arahanya, Munafri juga menyoroti pentingnya dukungan keluarga bagi para pejabat. Ia bahkan meminta agar keluarga hadir dalam prosesi pelantikan sebagai bentuk kebanggaan dan sumber energi baru.
“Keluarga adalah motivasi terkuat dalam menjalankan tugas yang ke depannya akan sangat berat. Persoalan di lapangan akan lebih mudah dihadapi bila persoalan rumah tangga baik,” terangnya.
Mantan Bos PSM itu mengakui, meski hampir seluruh jabatan lurah telah terisi, beberapa posisi eselon IV di tingkat SKPD masih kosong.
Ia menegaskan bahwa kekosongan itu akan segera diisi demi memperkuat pelayanan dan tata kelola pemerintahan.
“Masih ada beberapa posisi yang harus kita maksimalkan. Kita akan segera menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi agar target pelayanan dan proses administrasi bisa terselesaikan dengan baik,” jelasnya.
Salah satu fokus utama yang ditekankan Munafri adalah penurunan angka stunting dan penguatan data lapangan. Menurutnya, lurah adalah pihak yang paling memahami persoalan di wilayahnya, termasuk data warga dan kondisi kesehatan masyarakat.
“Lurah ini sebenarnya yang paling tahu persoalan yang ada di wilayah, termasuk data-data stunting. Dalam proses intervensi, lurah harus memberikan data yang akurat. Mereka adalah ujung tombak pemerintah,” tegasnya.
Ia menambahkan, lurah juga diharapkan mampu mengonsolidasikan masyarakat agar program-program pemerintah, seperti percepatan penurunan stunting, pengentasan pengangguran, dan pengendalian TBC, bisa berjalan efektif.
Munafri menekankan bahwa penanganan persoalan kota tidak bisa dilakukan sendiri. Pemkot Makassar akan bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk kepolisian dan TNI.
“Kita tidak mungkin menyelesaikan persoalan dalam satu hari. Butuh tahapan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk kepolisian, TNI, dan masyarakat sendiri,” urainya.
Selain pejabat kelurahan dan SKPD, Munafri mengungkapkan bahwa penataan juga akan dilakukan di level camat serta jabatan lain seperti sekretaris camat (sekcam) dan sekretaris lurah (seklur). Namun, ia menyebut prosesnya masih dalam tahap pemetaan.
“Kami belum memotret secara detail untuk camat. Setelah ini kita akan melihat komposisi yang ada, termasuk untuk perusda, yang akan menjadi tahap berikutnya,” ucapnya.
Munafri mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidak mudah. Ia menekankan agar pejabat yang dilantik segera bekerja maksimal.
“Masalah harus dicari akar penyebabnya agar tidak terulang. Saya berharap seluruh pejabat yang baru dilantik menjaga semangat pengabdian dan terus meningkatkan pelayanan untuk masyarakat,” tutupnya.
Sedangkan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, memastikan proses pelantikan pejabat kelurahan dan perangkat kecamatan, berlangsung lancar dan sesuai presudur.
“Total pejabat yang dilantik mencapai 263 orang, terdiri dari 136 lurah serta 127 perangkat kecamatan dan kelurahan. Semuanya sudah termasuk perangkat kecamatan dan kelurahan di lingkup OPD,” jelasnya.
Kamelia menegaskan bahwa tidak ada pejabat yang dinonjobkan maupun didemosi dalam rotasi kali ini. Ia juga menepis anggapan adanya penurunan jabatan.
“Tidak ada nonjob, sesuai petunjuk Pak Wali. Kalau pun ada yang bermasalah, tentu akan diperiksa terlebih dahulu. Tapi sejauh ini, Alhamdulillah tidak ada,” ujarnya.
“Tidak ada kata demosi, ini murni rotasi. Semua pejabat tetap dalam posisi pengawas. Ada yang tetap lurah, hanya berpindah ke kelurahan lain karena pertimbangan kinerja dan keahlian,” tambahnya.
Menurut Kamelia, mutasi antar-kelurahan adalah hal wajar. Lanjut dia, mungkin ada yang punya keahlian khusus, misalnya di bidang kebersihan atau pemerintahan.
“Jadi wajar bila ia dipindahkan ke kelurahan lain yang membutuhkan,” tuturnya.
Meski rotasi besar di tingkat kelurahan selesai, pengisian jabatan masih berlanjut. Selanjutnya mungkin di tingkat kecamatan, ada kepala bagian, kepala bidang, hingga kepala UPT karena memang masih banyak posisi yang kosong.
Ia menyebut proses pengisian akan sama seperti sebelumnya, yakni verifikasi nama-nama calon bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota, lalu diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kami sudah mulai meminta arahan Pak Wali dan Ibu Wali untuk nama-nama yang diajukan. Mudah-mudahan tidak lama lagi karena kalau lama, roda pemerintahan juga bisa macet,” tegasnya.
Kamelia mengungkapkan ratusan jabatan eselon IV di lingkup Pemkot Makassar masih kosong. Memang masih banyak, dan setiap pengisian butuh tahapan serta persyaratan yang harus dipenuhi.
“Salah satu kendala kami adalah data pegawai yang belum lengkap. Saat pelantikan kemarin saja, kami kewalahan karena beberapa pegawai tidak melengkapi berkas,” terangnya.
Selain pengisian jabatan struktural, Pemkot Makassar juga menyiapkan uji kompetensi untuk kepala sekolah (kepsek).
Dalam waktu dekat, Pak Wali akan melakukan uji kompetensi untuk kurang lebih 600 guru calon kepala sekolah, guna mengisi sekitar 400 formasi.
“Saat ini ada sekitar 900 guru yang memiliki sertifikat kepala sekolah, tetapi kami targetkan hanya 600 yang ikut uji kompetensi,” papar Kamelia.
Untuk kepala puskesmas (kapus), evaluasi juga akan dilakukan namun tidak bersamaan dengan seleksi kepala sekolah.
Namun prosesnya akan bertahap karena mereka masuk jabatan fungsional.
Kamelia menegaskan seluruh tahapan pengisian jabatan, baik di sekolah maupun puskesmas, akan dilakukan secara transparan dan terukur.
“Kami targetkan semua posisi strategis segera terisi agar pelayanan publik tetap maksimal,” tutupnya.
Hadir pada pelantikan ini, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, Sekda Makassar Andi Zulkifly Nanda, Ketua Ahli Pemkot Hudli Huduri, hadir forkopimda baik dari Polrestabes Makassar, Dandim 1408/Makassar, serta kajari. (***)
