JAKARTA – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir pada pada ajang internasional The 8th Asia Pacific Cities Alliance for Health and Development (APCAT) Summit. Appi dijadwalkan meparkan materi terkait kawan bebas rokok di forum tersebut.
Forum strategis yang mengusung tema “Together We Bring Health Solutions”, ini menjadi ruang penting bagi para pemimpin kota di kawasan Asia Pasifik untuk berbagi gagasan, inovasi, serta praktik terbaik dalam menjawab tantangan pembangunan kesehatan perkotaan.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel JW Marriott, Jalan Ide Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Senin (26/1/2026), dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno.
Kehadiran para pemangku kebijakan nasional tersebut menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Sedangkan, Wali Kota Makassar turut didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, serta Kepala Bagian Protokol Setda Kota Makassar, Andi Ardi Rahadian.
“Partisipasi ini, menjadi penegasan posisi Kota Makassar sebagai salah satu kota yang aktif mengambil peran dalam percakapan regional dan global terkait pengembangan solusi kesehatan perkotaan,” singkat Wali Kota Munafri, sebelum dimulai kegiatan.
Pada kesempatan ini, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memerangi pengaruh korporasi yang terbukti merusak kualitas hidup masyarakat, khususnya industri tembakau.
Di hadapan para perwakilan kepala daerah dan anggota The 8th Asia Pacific Cities Alliance for Health and Development (APCAT) Summit, dari berbagai negara, Bima Arya secara terbuka menyoroti agresivitas industri tembakau yang dinilainya terus mengancam masa depan generasi muda.
Ia memaparkan data terbaru yang menunjukkan bahwa Indonesia saat ini menempati peringkat kelima dunia dalam prevalensi perokok, dengan angka yang terus meningkat hingga mencapai 38,2 persen pada tahun 2026.
“Argumen mengenai dampak mematikan rokok bukan lagi sekadar opini, melainkan fakta ilmiah yang tidak terbantahkan,” katanya.
Oleh karena itu, penyampaian dan perjuangan terhadap data-data terbaru mengenai bahaya kesehatan akibat rokok harus terus dilakukan secara konsisten demi melindungi masa depan generasi bangsa.
Wamendagri juga mengingatkan bahwa strategi industri tembakau telah mengalami pergeseran signifikan. Jika dahulu promosi dilakukan secara vulgar melalui iklan terbuka, kini pendekatannya berubah menjadi pesan-pesan subliminal yang menyerupai iklan produk konsumsi sehari-hari.
Dalam konteks tersebut, Bima Arya mengingatkan para kepala daerah agar tidak lengah dan tetap konsisten dalam kebijakan pengendalian tembakau.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh tergoda oleh program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) industri rokok yang nilainya jauh dari sebanding dengan beban kesehatan dan biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat akibat konsumsi tembakau.
“Pengendalian tembakau membutuhkan komitmen yang kuat dan keberanian untuk berkata tidak terhadap pengaruh industri. Ini bukan sekadar kebijakan kesehatan, tetapi soal keberpihakan pada keselamatan dan kualitas hidup warga,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Bima Arya menyampaikan tiga pesan kunci yang dinilainya penting bagi keberlanjutan gerakan APCAT ke depan, yakni inovasi, co-creation, dan regenerasi.
Inovasi diperlukan untuk memperkuat riset serta kampanye yang relevan dengan karakter generasi muda, khususnya Generasi Z dan Generasi Y.
Sementara itu, co-creation ditekankan sebagai model kemitraan yang setara antara pemerintah, korporasi, dan komunitas dalam merumuskan solusi bersama.
Adapun regenerasi kepemimpinan dinilai penting agar gerakan pengendalian tembakau tetap hidup, berkelanjutan, dan terus diperbarui semangatnya oleh generasi penerus.
“Saya berharap APCAT dapat terus menjadi motor penggerak kolaborasi lintas kota dan lintas negara dalam melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk industri tembakau,” tukasnya. (***)
