DAERAH  

Legislator PDIP Harap Pemilihan Ketua RT dan RW Bebas Intervensi

MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah mengagendakan pemilihan langsung Ketua RT dan RW dalam waktu dekat ini. Prosesnya diharap bebas intervensi dari pihak mana pun.

Hal itu menjadi penegasan legislator PDI Perjuangan, Udin Saputra Malik. Dia menegaskan soal pentingnya menjaga integritas dan prinsip demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan ketua RT dan RW di Kota Makassar.

Menurut dia, proses pemilihan di level akar rumput ini memiliki potensi gesekan sosial yang tinggi jika tidak dilakukan secara adil dan terbuka.

“Kita mendorong agar pemilihan RT dan RW betul-betul demokratis. Jangan sampai ada intervensi kekuasaan, intervensi kelompok tertentu, apalagi politik uang,” ujar Udin saat ditemui, Senin 23 Juni 2025.

Menurutnya, mengabaikan prinsip demokrasi dalam pemilihan RT dan RW dapat menimbulkan konflik antarwarga karena keterikatan emosional dan kedekatan di lingkungan tempat tinggal. Untuk itu, ia menyerukan agar masyarakat menjadi lebih cerdas, kritis, dan aktif dalam mengawasi jalannya proses pemilihan.

“Kalau ada pelanggaran dalam pelaksanaannya, silakan laporkan ke DPRD atau ke panitia pelaksana agar segera ditindaklanjuti,” tambahnya.

Udin sapaanya, juga mengungkapkan bahwa DPRD Makassar sebelumnya telah memanggil sejumlah pihak terkait, termasuk pihak kecamatan, kelurahan, Bagian Pemerintahan, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), dan Bagian Hukum untuk membahas regulasi yang akan menjadi dasar hukum pemilihan RT dan RW dan LPM.

“Saat ini Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur teknis pemilihan RT/RW sedang dalam tahap sinkronisasi di Kemenkumham. Kita tunggu agar segera diberlakukan,” jelasnya.

Terkait keberadaan Penjabat (PJ) RT dan RW yang ditunjuk sementara oleh pemerintah, Udin menegaskan bahwa mereka tidak seharusnya ikut mencalonkan diri dalam pemilihan mendatang. Alasannya, PJ RT/RW akan terlibat dalam kepanitiaan pemilihan dan tidak etis jika merangkap sebagai peserta.

“Menurut kami itu fair. Panitia pelaksana harus netral dan tidak boleh masuk dalam daftar kandidat,” tegasnya.

Dengan pengawasan ketat dan pelaksanaan yang transparan, Udin berharap pemilihan RT dan RW bisa menghasilkan pemimpin lingkungan yang benar-benar dipilih secara demokratis dan dapat memperkuat semangat partisipasi warga dalam pembangunan. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *