MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam menjalankan program-program strategis, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, peran PKK sangat krusial sebagai mitra pemerintah dalam mendukung berbagai kebijakan, termasuk upaya penurunan angka stunting.
Hal itu disampaikan Munafri usai menghadiri acara serah terima jabatan (Sertijab) Ketua TP PKK Kota Makassar dari Ketua TP PKK Kota Makassar masa bakti 2014-2019 dan 2021-2025 Indira Yusuf Ismail kepada Ketua TP PKK Kota Makassar masa bakti 2025-2030 Melinda Aksa, di Balai Kota Makassar, Selasa (11/03/2025).
Munafri mengungkapkan bahwa pemerintah kota tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani isu-isu sosial seperti peningkatan kesehatan dan kesejahteraan keluarga.
Oleh karena itu, PKK hadir sebagai pihak yang lebih dekat dengan masyarakat dan mampu memberikan dukungan dalam pelaksanaan program-program tersebut.
“Mereka yang akan lebih dekat, kami mensupport segala macam apa yang menjadi kebutuhannya, tapi selalu saya bilang, bekerjanya pakai data,” ujar Munafri.
Dia menekankan bahwa setiap program harus berbasis data agar efektivitasnya dapat diukur secara jelas. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah dan PKK untuk memahami kondisi riil di lapangan, termasuk jumlah kasus stunting di suatu daerah serta langkah-langkah yang harus diambil untuk menanggulanginya.
“Misal, di daerah A, berapa banyak stuntingnya? Mana orangnya? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus diberikan? Bagaimana cara penanggulannya? harus sesuai,” lanjutnya.
Munafri juga menegaskan bahwa tanpa dukungan data yang akurat, efektivitas kerja sama antara pemerintah dan PKK dapat dipertanyakan.
Jika program telah dijalankan namun tidak menunjukkan hasil yang signifikan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap mekanisme kerja sama dan pemberian kewenangan kepada PKK.
“Kalau kita lakukan itu baru (stunting) tidak turun, berarti ada yang salah dengan kerja sama ini. Ada yang salah dengan proses pemberian kewenangan atau proses kolaborasi dengan PKK,” jelasnya.
Lebih lanjut, dia memastikan bahwa Pemerintah Kota Makassar akan terus memberikan dukungan penuh kepada PKK, termasuk dalam hal pendanaan.
Namun, ia menegaskan bahwa anggaran yang diberikan harus digunakan secara akuntabel dan berbasis data yang jelas.(*)
