MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin duduk bersama GM PT PLN UID Sulselrabar, Edyansyah untuk membahas percepatan penyediaan pasokan listrik di wilayah kepulauan.
Munafri mengatakan Pemerintah Kota Makassar berkomitmen dalam memperluas akses listrik bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
“Melalui koordinasi dengan PLN dan stakeholder lainnya, kita menyiapkan skema penanganan untuk menjawab persoalan kelistrikan yang dihadapi warga khususnya di kepulauan,” katanya.
Apalagi sejauh ini ada beberapa masalah yang dihadapi masyarakat. Pertama, bagi warga yang belum mampu melakukan pemasangan listrik baru akibat keterbatasan biaya.
Kedua, bagi warga yang sudah memiliki sambungan namun tidak mampu membayar tagihan listrik secara rutin.
Kedua kelompok ini akan menjadi prioritas bantuan yang sedang diupayakan Pemerintah kota.
“Kami berusaha agar seluruh warga di pulau bisa menikmati listrik secara adil. Pasokan listrik menjadi hak dasar dan itu harus kita usahakan bersama,” ungkapnya.
Pada kesempatan ini, Appi juga menyinggung persoalan sambungan kabel yang semrawut yakni infrastruktur pendukung untuk jalur bawah tanah di dalam kota.
Program strategis yang sedang dirancang adalah penerapan damping sharing kabel melalui jalur bawah tanah.
“Prosedur teknis dan koordinasi antar lembaga terkait masih dalam proses pembahasan untuk memastikan jalur kabel ini dapat diterapkan secara aman dan efisien,” tuturnya.
Sementara, GM PT PLN UID Sulselrabar, Edyansyah mengatakan fokus utama dalam pertemuan ini adalah penentuan skala prioritas pemasangan listrik di pulau-pulau yang masuk wilayah administrasi Kota Makassar.
“Kami ke sini bertemu pak Wali Kota di Pemkot Makassar bahas soal kelistrikan di kepulauan, dimana pasokan listrik baru di pulau,” jelas Edyansyah, saat bertemu Wali Kota Munafri, di Balai Kota Makassar, Rabu (21/5/2025).
PLN menyatakan bahwa kesiapannya mendukung percepatan penyediaan listrik, khususnya wilayah pulau.
“Kami meminta skala prioritasnya dari Pemerintah Kota Makassar, karena masyarakat yang tinggal di pulau-pulau ini adalah warga Kota Makassar. Jadi prioritas perlu datang dari Pemda,” ujar Edyansyah.
Saat ini, salah satu program inisiatif PLN yang telah diterapkan adalah pemasangan Super Sun di Pulau Barrang Caddi.
Super Sun sendiri merupakan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) individu, dimana setiap rumah dipasangi perangkat PLTS untuk kebutuhan listrik mandiri. Walhasil kebutuhan listrik warga pulau dapat terpenuhi.
“Tujuannya untuk percepatan elektrifikasi. Dengan Super Sun, setiap rumah bisa langsung mendapatkan pasokan listrik berbasis energi terbarukan,” jelasnya.
Ia berharap pihak Pemkot Makassar dapat berperan aktif, khususnya dalam mendukung biaya penyambungan dan pengembangan kebutuhan kelistrikan di pulau-pulau.
“PLN siap percepat pemasangan, sementara pengembangan lainnya termasuk kebijakan dan penentuan lokasi menjadi ranah Pemkot Makassar,” ungkapnya.
Dalam waktu dekat ini, PLN dan Pemkot Makassar merencanakan melakukan peninjauan bersama ke beberapa lokasi sebagai tindak lanjut dari program ini.
“Kami harapkan sinergi ini dapat segera memberikan akses listrik bagi masyarakat kepulauan yang selama ini belum menikmati layanan kelistrikan di pulau secara menyeluruh,” harapnya. (***)
