MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar saat ini tengah dilirik oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mendapatkan proyek strategis pengelolaan sampah.
Program tersebut bernama Indonesia Sustainable Waste Management Program (ISWMP). Dimana program ini adalah inisiatif nasional untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di kota-kota besar dan kawasan industri.
Program yang telah digulirkan sejak beberapa waktu lalu ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan cara memaksimalkan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyambut baik hal tersebut. Ia mengungkapkan bahwa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Makassar, saat ini mengalami penumpukan sampah yang sangat tinggi.
Sehingga persoalan ini semakin mendesak untuk segera ditangani dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan.
“Yang bisa meredam kondisi saat ini yang proses penumpukan di TPA bisa dikelola secara efektif. Sehingga kami cari solusi, apalagi adanya program ini,” ujarnya dalam pertemuan bersama perwakilan Kementerian PU dan pihak terkait, Kamis (25/05/2025).
Pada kesempatan ini pula, Munafri juga menyampaikan bahwa delapan unit Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang sudah ada di Makassar saat ini dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi.
Selain itu, Tempat Penampungan Sementara (TPS) juga telah menjadi masalah tersendiri.
Sementara melalui Tim Pemantau dan Evaluasi Proyek Strategis Kementerian PU, Komang Raka menjelaskan bahwa terdapat program pengelolaan sampah berskala besar yang telah lama berjalan namun belum sepenuhnya tersentuh oleh sejumlah kota besar, termasuk Makassar.
“Di Kementerian sendiri ada program yang sebenarnya sudah berjalan sejak lama, tapi belum tersentuh. Padahal ini diperuntukkan bagi kota-kota besar,” ujarnya.
Dalam program ini, sistem pengolahan sampah dirancang untuk mampu menangani 100 ton per hari.
Dengan nilai investasi yang bisa mencapai Rp100 miliar untuk kapasitas 100 ton per hari.
“Diharapkan dalam satu tahun, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan program ini. Baik dari sisi pendanaan besar maupun pengelolaan pasca pembangunannya,” jelas Komang.
Program ini memiliki persyaratan khusus bagi kabupaten dan kota, terutama kota industri dan kota besar yang mampu menyediakan di lokasi Pengolahan Sampah Terpadu (PTST).
Secara garis besar, sistem ini menghasilkan residu maksimal hanya 12 persen dari total sampah yang diolah.
Opsi teknologinya sangat bebas. Bisa berupa briket, bahan bakar minyak, hingga mobil daur ulang. Bahkan secara teknologi, residu nol persen sangat memungkinkan.
“Namun, angka 12 persen itu merupakan hasil negosiasi karena kemungkinan mengandung limbah B3 atau limbah medis,” jelasnya.
Hingga kini, sejumlah daerah seperti Depok, Bandung, Indramayu, Bali, dan Padang telah mendapatkan bantuan minimal Rp100 miliar untuk implementasi program ini.
Untuk Makassar, jatah program tersebut akan segera dikoordinasikan dengan Balai Wilayah.
“Nanti jatah untuk Kota Makassar kami akan koordinasikan dengan Balai. Pada saat itu nanti, kita akan bersama-sama melihat kondisi dan kebutuhannya secara langsung,” tandasnya. (***)
