MAKASSAR – Aktivis reformasi, Albertus George, SH, menjadi pembicara pada seminar nasional di Universitas Patompo, Makassar, Sabtu 14 Juni 2025. Dia getol menyoroti soal sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia. Masih kurang.
Seminar itu memang membahas tentang dunia pendidikan, dengan tema: Kualitas Pendidikan di Indonesia Menuju 2045, Indonesia Emas atau Indonesia Cemas?
Pihak penyelenggara dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Patompo, juga mengundang dua narasumber lainnya. Yakni Maulidya Permata Sari, SH, selaku akademisi dan Samsul Rijal, SH, selaku pegiat hukum.
Dalam paparannya, Albertus juga menyinggung soal kurikulum pendidikan. Yang dianggap sering mengalami pergantian.
“Relevansi kurikulum yang digunakan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau tidak?,” tuturnya.
Selain itu, mantan Komisioner Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa (LPI-PBJ) Kota Makassar itu, juga memaparkan kendala lainnya yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan penyelenggaraan di sektor pendidikan.
Dengan begitu, upaya untuk mewujudkan mutu pendidikan yang baik masih jauh dari ekspektasi. Misalnya, kendala pelayanan. Dianggap belum terlaksana secara adil tanpa diskriminasi.
“Belum lagi di perhadapkan pada persoalan agenda demokrasi yang belum tuntas, seperti konflik agraria, penculikan aktivis yang dihilangkan, persoalan korupsi, hutang luar negeri,” tegasnya.
Albert-sapaannya lantas bilang, untuk mewujudkan mutu kualitas pendidikan dibutuhkan komitmen dari Presiden dan lembaga legislatif (DPR) secara menyeluruh.
Peningkatan kualitas pendidikan, baginya, menjadi suatu harapan yang bersifat penting demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
“Karena dengan adanya masyarakat sejahtera, maka secara langsung berdampak mewujudkan Indonesia Emas,” pungkasnya.
Dia juga menitip pesan bagi para peserta seminar, agar mengawal beberapa kendala di dunia pendidikan. Seperti bantuan pendidikan dan kompetensi lulusan perguruan tinggi.
“Beasiswa perlu didemokratiskan. Sementara capaian keluaran sarjana atau lulusan sekolah, apakah sudah memenuhi kompetensi dan kebutuhan tenaga terampil,” kata Albert.
“Terus, soal dana BOS. Harus transparansi. Anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar 2.800 triliun, dan 20 persen dialokasikan ke sektor pendidikan. Berarti jumlah anggaran yang sangat besar. Pertanyaannya adalah, ke mana anggaran pendidikan itu digunakan dan untuk apa saja dan bagaimana tata kelola anggaran pendidikan,” pungkasnya melanjutkan.
“Yang perlu diketahui adalah orientasi pendidikan sebagai dari penguatan ekonomi menuju masyarakat sejahtera. Berbicara Indonesia Emas, berarti mewujudkan Indonesia Sejahtera Adil dan Makmur,” tambah Albert mengunci.
Sementara itu, menurut Maulidya, sistem pendidikan di Indonesia saat ini menjadi rumit. Itu karena penguasa diperhadapkan kepada kepentingan politik. (***)
