MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima kunjungan kerja dari tim Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) di Kantor Balai Kota Makassar, Jumat (18/7/2025).
Pertemuan ini membahas rencana pembangunan Stasiun National Maritime Security System (NMSS) di Kota Makassar, sebagai bagian dari upaya penguatan sistem keamanan laut nasional di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.
Dalam kesempatan itu, Direktur Data dan Informasi Bakamla RI, Laksamana Pertama Sigit Winarko, S.T., CHRMP, menyampaikan bahwa pembangunan stasiun pemantau di wilayah Makassar merupakan agenda strategis yang telah dirancang sejak tahun 2020.
“Tujuan utama kami adalah membangun stasiun untuk pengamanan dan keselamatan maritim laut di Makassar,” ungkapnya.
Dengan hadirnya stasiun pemantau ini, diharapkan pengawasan terhadap aktivitas laut di wilayah ALKI II semakin optimal, sekaligus memperkuat peran Kota Makassar sebagai simpul pertahanan maritim nasional.
“Makassar sebagai wilayah ALKI II sangat penting untuk diawasi guna mencegah penyelundupan, kecelakaan laut, dan pelanggaran lainnya,” ujar Sigit Winarko.
Lanjut dia, Stasiun NMSS tersebut akan dilengkapi dengan teknologi canggih seperti radar, kamera jarak jauh (long-range camera), kristal eyes, dan sensor lainnya.
Dengan perangkat ini, Bakamla dapat melakukan deteksi dini dan memberikan peringatan terhadap potensi gangguan di perairan sekitar.
Pihak Bakamla menyebutkan bahwa mereka telah menjalin kerja sama peminjaman lahan pada tahun 2022 dan kini tengah menyiapkan tahapan pembangunan.
“Untuk itu, kami butuh dukungan dari Pemerintah Kota Makassar sangat diperlukan,” jelasnya.
Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik rencana tersebut dan menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pembangunan NMSS di Kota Makassar.
Hanya saja, butuh kajian yang matang dalam proyek tersebut sehingga tidak mengganggu proyek strategis program yang kini digagas Pemkot Makassar.
“Kami tentu sangat mendukung program ini karena menyangkut keselamatan dan keamanan wilayah laut kita. Apalagi Makassar merupakan pintu gerbang Indonesia bagian timur yang sangat strategis,” ungkap Munafri.
Appi menegaskan komitmen Pemerintah Kota terhadap penguatan tata kelola aset sebagai fondasi utama dalam mendukung berbagai proyek strategis di Makassar.
Hal ini disampaikannya menanggapi rencana pembangunan Stasiun National Maritime Security System (NMSS) oleh Bakamla RI serta sejumlah proyek besar lainnya, termasuk pembangunan infrastruktur di kawasan Untia.
“Kami sangat konsen soal pengelolaan aset, karena ke depan setiap pembangunan harus berpijak pada aturan yang kuat. Ini menyangkut keberlanjutan dan kepastian hukum dalam pengembangan kota,” ujar Munafri.
Appi—sapaan akrab Wali Kota—menyebutkan bahwa kawasan Untia merupakan salah satu wilayah yang tengah dipersiapkan secara serius sebagai lokasi proyek strategis, sehingga segala rencana pembangunan harus dikaji secara mendalam dan terintegrasi.
“Di Untia, kita tengah mendorong pembangunan yang lebih dalam dan jangka panjang. Maka penting bagi semua pihak untuk duduk bersama, mengkaji setiap aspek secara menyeluruh,” tambahnya.
Ia juga menekankan perlunya komunikasi yang intensif antara pemerintah daerah dan instansi vertikal maupun mitra strategis agar tercipta solusi terbaik, terutama menyangkut penggunaan aset milik daerah.
“Kita butuh komunikasi yang terbuka dan intens agar setiap rencana berjalan dengan saling memahami dan saling mendukung. Solusi akan lebih mudah dicapai jika prosesnya dilalui dengan koordinasi yang baik,” jelasnya. (***)
