MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus mendorong peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) melalui transformasi sistem kepegawaian berbasis digital.
Dalam audiensi bersama pakar reformasi birokrasi dan transformasi digital, Ir. H. Juwanda, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin membahas penguatan sistem merit, penilaian kinerja ASN berbasis data.
Selain itu, langkah strategis untuk membangun tata kelola kepegawaian yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Hal ini, menjadi pembahasan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan tim Juwanda, seorang spesialis transformasi digital dan reformasi birokrasi, di Ruang Kerja Wali Kota, Jumat (18/7/2025).
Ir. Juwanda memulai audiensi dengan memaparkan konsep Merit System yang menjadi fondasi dalam memperkuat tata kelola kepegawaian secara transparan dan objektif.
Ia menegaskan bahwa transformasi birokrasi dan sistem kepegawaian harus didukung dengan eksekusi teknis yang baik dan kolaborasi lintas sektor.
“Sebagai ASN, punya tanggung jawab penting menjalankan visi dan misi pemerintah. Untuk itu, sistem manajemen ASN harus berbasis digital, objektif, dan akurat,” ujar Juwanda.
Dalam paparannya, Juwanda menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja ASN, diperlukan pendekatan digital dalam mengelola proses manajemen ASN.
Salah satunya dengan membangun sistem penilaian berbasis talent pool dan pengukuran indikator kinerja seperti SKP (Standar Kinerja Pegawai), aktivitas kerja, hingga IKI (Indikator Kinerja Individu).
“Sistem kinerja yang baik mengukur dari banyak sisi, termasuk SKP, instruksi khusus pimpinan, serta indikator objektif lainnya. Dengan ini, kita bisa mengaitkan kinerja langsung ke TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai),” jelasnya.
Ia juga mencontohkan sistem penilaian ASN di Jawa Barat yang menggunakan 360-degree review, di mana kinerja ASN dinilai tidak hanya oleh atasan, tetapi juga oleh bawahan, rekan kerja, penilaian mandiri, serta feedback dari pengguna layanan.
Lebih lanjut, Juwanda memaparkan sistem dashboard berbasis warna untuk memantau kinerja ASN secara real-time. Dalam sistem ini, pimpinan dapat melihat profil pegawai secara menyeluruh, termasuk skor TKD (Tes Kompetensi Data), potensi, dan histori prestasi.
“Semakin hijau warnanya, semakin tinggi performanya. Kita bisa melihat siapa yang punya potensi, siapa yang aktif, bahkan siapa yang punya catatan khusus,” ungkapnya.
Juwanda juga menjelaskan tahapan strategis dalam reformasi sistem kepegawaian digital. Pertama, validasi dan pembenahan data pegawai.
Kedua, perbaikan sistem manajemen dan penilaian kinerja secara berkala (bulanan). Ketiga, assesmen potensi dan pembatasan pegawai sesuai kebutuhan organisasi
Keempat, penempatan jabatan berbasis sistem dan hasil asesmen. Kelima, penerapan sistem kepegawaian online 100% secara bertahap.
Menurutnya, semua tahapan ini disiapkan untuk membangun birokrasi yang adaptif, akuntabel, dan berbasis data.
Dalam pelaksanaannya, Juwanda menekankan pentingnya membentuk working level team yang terdiri dari talenta muda, dengan energi dan ide segar.
“Memang butuh kombinasi antara yang berpengalaman dan generasi muda. Mereka bisa diambil dari talent pool terbuka dan dilibatkan aktif di tim pelaksana,” katanya.
Struktur pelaksana internal tetap melibatkan pimpinan utama seperti Sekda sebagai Ketua, Asisten sebagai Ketua Harian, dan OPD teknis di bawahnya.
Sebagai bagian dari solusi digitalisasi, Juwanda juga merekomendasikan penggunaan berbagai platform dan aplikasi modern.
“Dengan sistem yang transparan, berbasis data, dan mendukung pengembangan talenta, kami optimis ASN di Makassar bisa menjadi garda depan dalam mendorong pelayanan publik yang berkualitas dan adaptif terhadap perubahan zaman,” tuturnya.
Saat ini, Pemerintah Kota Makassar terus berkomitmen memperkuat kualitas birokrasi melalui sistem penilaian kinerja berbasis meritokrasi dan digitalisasi.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya mempercepat penerapan metode ini secara efektif, sesuai prosedur yang berlaku.
“Metode ini harus cepat jalan, kami ingin secepatnya diterapkan. Apalagi di Pemkot ini banyak ide yang bisa dieksplorasi, tinggal bagaimana kita maksimalkan potensi yang ada,” kata Munafri.
Ia menambahkan, Pemkot Makassar mendorong sistem yang mampu menggali dan menilai kemampuan tersembunyi para ASN sebagai dasar penempatan jabatan.
Penilaian dilakukan secara objektif dan terukur melalui sistem digital, sehingga proses manajemen SDM berjalan transparan dan akuntabel.
Langkah ini juga akan didukung oleh pelatihan dan pengembangan kompetensi, agar pegawai siap mengemban tanggung jawab di posisi strategis sesuai potensinya.
“Dengan sistem ini, kita bisa tempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Itu kuncinya untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik kita,” tegas Munafri. (***)
