SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bersama Pertamina Regional Kalimantan sepakat memperkuat koordinasi untuk mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga gas Elpiji (LPG) bersubsidi yang dikeluhkan masyarakat di sejumlah daerah.
Kesepakatan itu terungkap saat Gubernur Kaltim, H. Rudy Mas’ud (Harum) menerima kunjungan jajaran Pertamina Regional Kalimantan di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (6/10/2025).
“Kita ingin pastikan Elpiji bersubsidi benar-benar untuk masyarakat kecil. Jangan sampai digunakan oleh pelaku industri atau usaha besar yang seharusnya memakai gas non-subsidi,” tegas Gubernur Harum.
Menurutnya, penyebab utama kelangkaan dan tingginya harga Elpiji di lapangan adalah penyalahgunaan distribusi. Padahal, harga resmi dari Pertamina hanya sekitar Rp 15 ribu per tabung, namun di daerah terpencil bisa melonjak hingga Rp 30 – Rp 50 ribu.
Untuk itu, Gubernur meminta Pertamina memperluas penugasan agen agar menyediakan dua jenis pasokan gas: PSO (bersubsidi) dan non-PSO (komersial). “Masyarakat yang mampu bisa membeli non-subsidi, sehingga jatah subsidi benar-benar dinikmati warga kurang mampu,” ujarnya.
Rudy juga menekankan pentingnya edukasi publik agar masyarakat memahami perbedaan antara LPG, LNG, dan CNG. “Gas untuk rumah tangga adalah Elpiji, bukan LNG atau CNG. Ini penting agar tidak salah paham,” jelasnya.
Ke depan, Pemprov Kaltim dan Pertamina akan membentuk tim koordinasi pengawasan distribusi LPG dan BBM bersubsidi guna mencegah penyelewengan di lapangan.
“Kami ingin masyarakat Kaltim tidak lagi kesulitan mencari gas LPG untuk memasak. Pemerintah dan Pertamina harus hadir memberi solusi,” tutup Gubernur Harum. (***)
