MAKASSAR — Langkah Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham dalam memberikan perhatian penuh untuk pembangunan di Kepulauan pulau di Makassar diacungi jempol.
Apalagi, tambahan tunjangan insentif bagi tenaga pendidikan dan kesehatan yang bertugas di wilayah kepulauan mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan, termasuk para akademisi.
Salah satu tokoh pendidikan Sulawesi Selatan, Dr. Adi Suryadi Culla, yang juga mantan Ketua Dewan Pendidikan Sulsel, menilai program tersebut sebagai kebijakan pro-rakyat yang sangat visioner dan tepat sasaran.
Menurutnya, perhatian terhadap tenaga pendidik dan tenaga medis yang harus menyeberangi laut demi menjalankan tugas di pulau-pulau sekitar Makassar, merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap pelayanan publik di wilayah (3T) terdepan, terluar, dan tertinggal.
“Sebagai akademisi, saya melihat kebijakan Pak Wali kota Makassar sangat bagus. Patut kita acung jempol. Saya mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Makassar di bawah Wali Kota Munafri,” ujarnya, Selasa (7/10/2025).
“Program tambahan tunjangan bagi tenaga guru dan kesehatan di kepulauan ini bukan hanya bentuk penghargaan, tapi juga motivasi besar bagi mereka yang setiap hari menantang ombak demi melayani masyarakat,” tambah Adi Suryadi Culla.
Ia menambahkan, pemberian insentif tersebut menjadi langkah strategis dalam menjawab masalah klasik distribusi guru dan tenaga kesehatan di daerah-daerah terpencil.
Selama ini, kata dia, wilayah kepulauan sering menghadapi hambatan dalam pemerataan tenaga pendidikan dan medis, akibat keterbatasan fasilitas, transportasi, dan biaya hidup yang relatif tinggi dibandingkan daratan utama.
Selain insentif bagi tenaga pendidikan dan kesehatan, Adi Suryadi juga menekankan berbagai program lain yang dijalankan Pemkot Makassar di kawasan kepulauan.
Dia menilai program seragam sekolah gratis, pemberian tumbler dan tas untuk siswa, serta perhatian terhadap infrastruktur dermaga, transportasi laut antar pulau, dan konektivitas internet sebagai paket kebijakan yang saling melengkapi.
“Program-program seperti seragam gratis dan pembangunan asrama bagi siswa dari pulau yang bersekolah di daratan adalah bentuk keberpihakan yang konkret. Ini menunjukkan pemerintah tidak hanya berpikir di tataran kebijakan, tapi juga menyentuh kebutuhan riil masyarakat kepulauan,” tuturnya.
Ketua Forum Dosen tersebut menilai, jika pemerintah konsisten dalam melaksanakan kebijakan ini secara berkelanjutan, maka pemerataan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan di wilayah pulau akan semakin membaik.
Akademisi itu menegaskan, kehadiran guru dan tenaga medis di daerah 3T tidak hanya soal jumlah, tetapi juga soal kesejahteraan dan rasa dihargai.
“Konsistensi adalah kunci. Pemerintah Kota memberikan perhatian dan insentif secara optimal kepada tenaga di lapangan, akan mampu menjaga semangat mereka untuk tetap bertugas di pulau yang membutuhkan,” ujar akademisi Universitas Hasanuddin itu.
Adi Suryadi juga menekankan bahwa persoalan pemerataan tenaga medis di wilayah terpencil masih menjadi tantangan besar di banyak daerah.
Karena itu, kebijakan Pemkot Makassar yang memberikan insentif tambahan dinilainya sebagai langkah maju untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap tersedia bagi warga kepulauan.
“Insentif yang adil, layak, dan berkelanjutan menjadi solusi agar tenaga medis dan guru tidak hanya hadir, tetapi juga betah dan bersemangat mengabdi di daerah-daerah yang sulit dijangkau,” tambahnya.
Dengan berbagai program yang dijalankan, Pemerintah Kota Makassar dinilai berhasil menunjukkan keseriusannya dalam membangun pemerataan pembangunan, tidak hanya di pusat kota tetapi juga hingga ke wilayah kepulauan.
Kebijakan tersebut menjadi wujud nyata dari semangat kolaborasi dan kepemimpinan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (***)
