JAKARTA – Di tengah tantangan geografis dan keterbatasan akses pendidikan di wilayah kepulauan, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin terus menunjukkan komitmennya menghadirkan keadilan pendidikan bagi seluruh warga tanpa terkecuali.
Melalui gagasan Sekolah Rakyat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, pemerintah kota berupaya memastikan anak-anak di pulau memiliki kesempatan belajar yang sama dengan mereka yang ada di daratan.
Untuk merealisasikan hal itu, Munafri bersama Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufri, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial RI di Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, rombongan Pemkot Makassar diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemensos RI, Robben Rico.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyampaikan, langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam memperluas jangkauan pendidikan inklusif serta memperkuat konektivitas layanan sosial di wilayah kepulauan.
“Ini bagian dari komitmen kami Pemerintah Kota Makassar, mendukung program pak Presiden menghadirkan Sekolah Rakyat,” ujarnya di Jakarta.
“Tujuannya agar setiap anak Makassar, di mana pun mereka tinggal, dapat tumbuh dan belajar dengan kesempatan yang setara,” tambah Munafri di Jakarta.
Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Makassar terus berupaya mewujudkan pemerataan pendidikan hingga ke wilayah kepulauan.
Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Robben Rico, yang membahas secara rinci arah kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung hadirnya fasilitas pendidikan di wilayah kepulauan.
Munafri mengatakan, pertemuan tersebut menjadi forum penting untuk membahas lebih detail mengenai kebutuhan dan desain pembangunan Sekolah Rakyat di Pulau Sangkarrang.
Pria yang akrab disapa Appi berharap, pemerintah pusat dapat memberikan perhatian khusus terhadap wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses namun menyimpan potensi besar untuk berkembang.
“Tadi, kami bahasa secara rinci tentang rencana pembangunan Sekolah Rakyat di pulau. Kami berharap hal ini bisa dijadikan pengecualian, karena masyarakat pulau juga berhak mendapatkan jaminan pendidikan yang maksimal,” harapnya.
Mantan bos PSM itu menambahkan, meskipun lahan di wilayah kepulauan tidak seluas di daratan, namun keberadaan sekolah tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan pendidikan bagi anak-anak di pulau.
Dimana yang selama ini harus menempuh jarak jauh hanya untuk bersekolah. Apalagi keterbatasan lahan di daratan sehingga menjadi kesempatan emas untuk Sekolah rakyat diwujudkan di Pulau.
“Ketersediaan lahan memang terbatas di daratan, peluang di Pulau. Semangat siswa sekolah bagaimana kita mampu merespons kebutuhan pendidikan anak-anak di pulau. Mereka tidak boleh tertinggal hanya karena faktor geografis,” lanjutnya.
Appi menegaskan, pembangunan Sekolah Rakyat ini bukan hanya proyek fisik, tetapi bagian dari visi besar menjadikan Makassar sebagai kota yang inklusif dan berkeadilan sosial.
Ia juga menuturkan bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian untuk memperkuat dukungan anggaran dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat kepulauan.
Langkah ini sejalan dengan upaya Pemkot Makassar memperkuat konektivitas antarwilayah dan pemerataan layanan dasar di sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial.
“Kami Pemerintah Kota berharap kehadiran Sekolah Rakyat dapat menjadi simbol kehadiran negara di tengah masyarakat pulau, memastikan tidak ada anak Makassar yang tertinggal dalam menggapai masa depan,” jelasnya.
Sedangkan, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufri, mengatakan pertemuan tersebut menjadi langkah penting dalam memperjuangkan hak pendidikan masyarakat di wilayah kepulauan.
Ia mengungkapkan, wilayah kepulauan Makassar memiliki potensi lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Saya ikut mendampingi pak Wali Kota, kami membahas secara khusus rencana pembangunan Sekolah Rakyat di pulau, direspon ppsotof sangat baik oleh pak Sekjen Kemensos,” katanya.
“Di Pulau ini, masih ada lahan kosong yang bisa dimanfaatkan, dan masyarakat sangat membutuhkan sekolah. Jadi, kami menyampaikan hal itu secara langsung ke pihak Kementerian Sosial,” tambah Andi Bukti.
Dia menambahkan, Sekjen Kementerian Sosial RI merespons dengan baik usulan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk mengupayakan dukungan bagi rencana pembangunan Sekolah Rakyat tersebut.
Ia menegaskan, pemerintah kota akan terus berupaya agar rencana pembangunan Sekolah Rakyat di pulau dapat segera direalisasikan.
Program ini menjadi bagian dari prioritas Wali Kota Makassar dalam menghadirkan pemerataan layanan dasar, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan.
“Kami berharap Kementerian Sosial dapat merealisasikan dukungannya, karena ini benar-benar kebutuhan mendesak masyarakat di pulau. Pak Wali juga menegaskan, pulau menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan sosial dan pendidikan di Makassar,” tuturnya.
Langkah koordinasi ini menunjukkan komitmen kuat Pemkot Makassar untuk memastikan masyarakat kepulauan tidak tertinggal dalam akses pendidikan dan kesejahteraan sosial.
Selain membahas pendidikan, Kementerian Sosial juga meminta agar Pemkot Makassar menyiapkan skema bantuan sosial (bansos) yang dapat membantu masyarakat menghadapi kondisi iklim yang tidak menentu.
“Pihak Kemensos melalui Sekjen merespons positif. Mereka minta kami juga menyiapkan bantuan sosial bagi masyarakat, terutama menghadapi perubahan cuaca ekstrem yang bisa berdampak pada penghidupan warga,” tutup Andi Bukti. (***)
