MAKASSAR – Anggota DPRD Makassar, Budi Hastuti menyoroti data penerima bantuan sosial (bansos) bagi warga miskin. Terjadi ketimpangan data penerima beras miskin (raskin).
Legislator Partai Gerindra ini juga menyoroti prosedur dalam pengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan BPJS Kesehatan.
Kondisi ini diketahui Budi Hastuti setelah menerima keluhan warga di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, terutama dari wilayah Dg Tata Lama.
“Banyak warga miskin yang benar-benar membutuhkan, tapi tidak terdaftar sebagai penerima raskin. Ini menunjukkan ada yang salah dalam pendataan atau pelaksanaannya di lapangan,” ujar Budi Hastuti, Rabu 25 Juni 2025.
Dia menilai ketidakakuratan dalam distribusi bantuan memicu rasa ketidakadilan di tengah masyarakat, bahkan berpotensi memunculkan konflik horizontal antarwarga.
“Ada warga yang tidak tahu harus mulai dari mana atau syarat apa saja yang diperlukan. Padahal mereka membutuhkan bantuan ini dengan segera,” tambahnya.
Budi mendesak pemerintah untuk menyederhanakan sistem pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat kecil, serta menyediakan layanan pendamping dan jemput bola untuk membantu proses administrasi.
“Saya akan kawal isu ini di DPRD agar negara benar-benar hadir di tengah rakyat, bukan sekadar di atas kertas,” tegasnya. (***)
