MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, Sangkala Sadikko meminta pemerintah kota untuk transparan dalam proses verifikasi data masyarakat penerima program keluarga harapan atau PKH.
Sangkala menyoroti masalah itu. Yang kerap menjadi keluhan masyarakat saat kegiatan reses.
Dia menyebutkan bahwa masyarakat sering kali mengeluh karena namanya tiba-tiba tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan, tanpa penjelasan atau data yang transparan.
“Sering kali masyarakat bertanya kenapa mereka tidak lagi terdaftar, padahal sebelumnya menerima bantuan. Kami juga kesulitan menjawab karena tidak memiliki akses terhadap data konkret,” ungkapnya Kamis 03 Juli 2025.
Sangkala juga menyoroti persoalan keadilan dalam penyaluran bantuan. Ia mengungkapkan adanya ketimpangan. Terdapat beberapa warga yang seharusnya berhak justru tidak menerima bantuan, sedangkan yang tidak layak malah mendapatkan.
“Ada yang seharusnya menerima, tapi tidak dapat. Ada pula yang diragukan kelayakannya malah dapat. Ini yang menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem penyaluran bantuan,” tegasnya.
Dia pun meminta Pemkot Makassar, khususnya instansi terkait di tingkat kelurahan, untuk lebih transparan dan akuntabel dalam proses verifikasi dan distribusi bantuan sosial agar tidak menimbulkan ketimpangan dan keresahan di masyarakat.
“Harapan kita, Pemkot Makassar dapat memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial agar lebih adil dan transparan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” pungkasnya. (***)
