MAKASSAR – Fenomena parkir liar di Kota Makassar mendapat sorotan dari anggota DPRD dari Fraksi PKS, Hartono. Dia menilai perlu ada evaluasi menyeluruh bagi kinerja Perusahaan Daerah.
Menurutnya, sejauh ini kinerja perusahaan daerah parkir belum sangat maksimal. Termasuk kinerja perusda pasar. Itu bisa berdampak terhadap pendapatan asli daerah atau PAD, karena rendahnya kontribusi dividen.
“Bahkan kendaraan yang hanya singgah di ATM pun dipungut retribusi parkir. Hal-hal seperti ini harus dievaluasi secara adil dan transparan,” tegasnya, Sabtu 05 Juli 2025.
Dia bilang, selain masalah retribusi parkir, Fraksi PKS juga menyoroti belum optimalnya pengelolaan pajak reklame, terminal, dan pasar tradisional.
Menurut Hartono, potensi pendapatan tersebut belum tergarap maksimal akibat lemahnya pengawasan dan sistem pemungutan yang belum transparan.
Fraksi PKS mendorong perluasan digitalisasi PAD, integrasi data antar-SKPD, serta audit menyeluruh terhadap BUMD yang stagnan.
Hartono juga mengusulkan agar Pemkot memperluas kemitraan publik-swasta dan memberikan pelatihan intensif bagi petugas pajak dan retribusi.
“Kami juga menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dan memperkuat kemandirian fiskal kota,” tutupnya. (***)
