MAKASSAR – Memasuki tahun 2026, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mulai merealisasikan pembangunan kawasan urban farming terintegrasi sebagai bagian dari strategi penguatan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Melalui Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2), Pemkot Makassar menargetkan bahwa pada Januari 2026 ini, proses perencanaan pembangunan dua unit urban farming yang berlokasi di Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Biringkanaya, dalam kawasan Edukasi Farming (Edufam).
Progres, telah resmi memasuki tahap pengadaan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP), sebagai langkah awal sebelum pelaksanaan pembangunan fisik yang dilakukan secara bertahap dan terintegrasi lintas perangkat daerah.
Kepala Dinas DP2 Kota Makassar, Aulia Arsyad, mengatakan, memasuki tahun 2026, tahapan pembangunan kawasan Edufam telah memasuki fase awal.
Dimana, progres saat ini, proses perencanaan kawasan Edufam resmi masuk ke tahap pengadaan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).
“Perencanaan ini, kami perkirakan memakan waktu sekitar 1 sampai 2 bulan, mulai dari proses di ULP hingga pemilihan konsultan,” jelasnya, Jumat (9/1/2026).
“Setelah itu, sekitar bulan Maret, kita mulai masuk ke pekerjaan fisik,” sambung Aulia.
Tahap awal pembangunan difokuskan pada penimbunan lahan, baik di kawasan Barombong maupun lanjutan penimbunan di Sudiang.
Aulia menyebutkan, penimbunan di Sudiang telah dilakukan sebagian melalui anggaran perubahan sebelumnya dan akan dilanjutkan pada anggaran pokok tahun berjalan.
Setelah penimbunan selesai, baru kita lanjutkan ke pembangunan fisik berikutnya secara bertahap.
“Rencana Edufam, di Barombong dan Edufam Sudiang. Di lokasi ini semua kegiatan terintegrasi, mulai dari kebun pertanian, peternakan ayam, budidaya jamur, budidaya maggot, sampai dengan pengolahan sampah,” tutur Aulia.
Menurutnya, konsep Edufam tidak hanya berorientasi pada produksi pangan, tetapi juga sebagai pusat edukasi dan percontohan pertanian, perikanan, dan peternakan yang adaptif terhadap kondisi perkotaan.
Pengembangan kawasan Edufam melibatkan lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara lintas sektor, guna memastikan pembangunan berjalan terpadu dan berkelanjutan.
Kelima OPD tersebut yakni DP2, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Perhubungan.
Lanjut dia, Dinas PU bertugas menangani pembangunan jalan dan infrastruktur pendukung di kawasan Edufam. Dinas Perhubungan menangani penerangan dan kelistrikan.
“Sementara Dinas Ketahanan Pangan membangun cold storage untuk penyimpanan hasil panen Kelompok Wanita Tani (KWT) dan kelompok tani,” jelas Aulia.
“Sementara itu, DP2 berfokus pada pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, serta DLH mendukung pengelolaan lingkungan dan sistem pengolahan sampah terpadu,” lanjut dia.
Pada kesempatan ini, Aulia menegaskan bahwa pada tahun 2026, urban farming terintegrasi menjadi program unggulan utama DP2 Makassar.
Selain itu, DP2 juga tetap fokus pada program strategis lainnya, seperti penanganan stunting dan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).
“Khusus di Edufam Barombong, luas lahannya mencapai ribuan meter persegi dan menjadi lokasi yang paling luas dibandingkan kawasan Edufam lainnya,” terang Aulia.
Melalui program Edufam, Pemerintah Kota Makassar berharap dapat memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan pendapatan dan kemandirian masyarakat.
“Serta menjadikan kawasan urban farming sebagai pusat edukasi pertanian dan perikanan berbasis perkotaan yang berkelanjutan,” harapnya.
Tak hanya itu, di tengah tantangan keterbatasan lahan dan kebutuhan pangan perkotaan yang terus meningkat, Pemerintah Kota Makassar, mengambil langkah strategis dengan memperkuat pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian, perikanan, dan peternakan.
Melalui DP2, Pemkot Makassar mendorong pengembangan urban farming terintegrasi yang menyentuh langsung kelompok tani, nelayan, dan Kelompok Wanita Tani (KWT) di 15 kecamatan.
Sebagai upaya membangun ketahanan pangan, meningkatkan ekonomi keluarga, sekaligus menghadirkan ruang edukasi produktif di wilayah perkotaan.
Aulia, mengatakan, berbagai bentuk bantuan dan pembiayaan telah disiapkan, khususnya bagi KWT yang masih aktif dan dinilai layak menerima dukungan program.
“Untuk kelompok wanita tani, bantuannya beragam. Mulai dari bibit tanaman buah, tanaman, berbagai jenis bibit tanaman, benih, hingga pengembangan peternakan ayam petelur dan budidaya ikan air tawar,” jelas Aulia.
Saat ini, program tersebut telah menjangkau 15 kecamatan di Kota Makassar, meski belum seluruh kelurahan dapat menerima bantuan.
Hal ini disebabkan adanya proses verifikasi terhadap keaktifan dan kesiapan kelompok penerima. Dari total 348 KWT, saat ini yang masih aktif tersisa 266 KWT.
“Nah, itu yang kami lakukan verifikasi, mana yang layak mendapatkan bantuan. Penilaiannya juga tergantung proposal yang mereka ajukan,” ungkapnya.
Menurut Aulia, setiap proposal yang masuk akan ditindaklanjuti dengan survei lapangan. Hal ini untuk memastikan kesiapan dan kesesuaian kelompok dengan bantuan yang diminta.
“Misalnya mereka mengajukan kandang ayam dan ayamnya, kami cek dulu apakah memang mereka layak dan mampu mengelola peternakan tersebut,” tambahnya.
DP2 Makassar mendorong konsep urban farming terpadu, di mana kelompok masyarakat tidak hanya fokus pada satu sektor.
Urban farming tersebut mencakup pertanian, perikanan, peternakan, budidaya maggot, hingga budidaya jamur.
Namun demikian, penerapannya disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
“Seperti di Kecamatan Wajo, pekarangan rumah warga relatif terbatas. Jadi kami arahkan ke budidaya jamur dan budidaya maggot yang tidak membutuhkan lahan luas,” tutup Aulia. (***)
