MAKASSAR — Komitmen Pemerintah Kota Makassar, dalam menata wajah kota yang bersih, tertib, dan berestetika mendapat mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Mendapat support dari lembaga negara.
Komisi V DPR RI bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang menyatakan kesiapan berkolaborasi dan mendukung program penataan trotoar, kanal, serta kawasan pinggiran sungai yang digagas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Dukungan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya penataan infrastruktur perkotaan sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat citra kota yang ramah dan berkelanjutan.
Komitmen kolaborasi itu mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Balai Kota Makassar, Jumat (6/2/2026).
Rapat tersebut dihadiri Anggota Komisi V DPR RI asal Sulawesi Selatan, Hamka B Kady, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Heriantono Waluyadi, serta pihak Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Selatan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU.
Anggota Komisi V DPR RI asal Sulawesi Selatan, Hamka B. Kady, menegaskan komitmen Komisi V DPR RI bersama jajaran balai teknis Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendukung penuh program penataan kanal yang digagas Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin.
Dukungan tersebut, kata Hamka, tidak hanya bertujuan meningkatkan fungsi kanal sebagai infrastruktur pengendali banjir, tetapi juga memperbaiki estetika kota serta mendukung terciptanya tata kota yang bersih, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.
“Kami bersama Balai Jalan mendukung penataan kanal. Ini bukan hanya soal fungsi teknis, tetapi juga bagaimana meningkatkan estetika kota dan bersinergi dengan apa yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Makassar,” ujarnya.
“Bagaimana kita menjadikan Makassar lebih indah, termasuk penertiban aktivitas jualan di pinggir jalan dan di sekitar kanal,” sambung Hamka.
Hamka mengungkapkan, pada hari yang sama ia bersama Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan–Jeneberang dan Kepala Balai Cipta Karya Sulawesi Selatan melakukan pertemuan dengan Wali Kota Makassar untuk menginisiasi diskusi bersama terkait pembangunan Kota Makassar secara terintegrasi.
“Alhamdulillah, hari ini saya bersama Kepala Balai Sungai Pompengan dan Kepala Balai Cipta Karya berdiskusi langsung dengan Pak Wali. Kita membicarakan bagaimana Kota Makassar dibangun dengan baik, sehingga berbagai kegiatan dan program yang ada bisa tersinkronisasi,” jelasnya.
Politisi Golkar itu menekankan, penataan kawasan kanal dan ruang publik merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjawab arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan pinggiran kanal dan sungai.
“Kita harus mengikuti arahan Pak Presiden Prabowo, bagaimana menjaga kebersihan di pinggir kanal. Kota ini perlu kita tata dengan baik,” tuturnya.
Menurutnya, sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi sangat penting, terutama dalam menghadapi musim hujan.
Antisipasi yang matang dan koordinasi yang solid diyakini mampu meminimalkan potensi banjir serta permasalahan lingkungan lainnya.
Lebih lanjut, Hamka membeberkan sejumlah program mendasar yang menjadi prioritas Wali Kota Makassar dan sejalan dengan agenda Komisi V DPR RI.
Program tersebut mencakup penanganan sampah, pemenuhan kebutuhan air bersih, serta penataan kawasan perkotaan secara menyeluruh.
“Program yang paling mendasar dan saya sangat sepakat adalah bagaimana Kota Makassar bebas dari sampah yang bertebaran, kemudian air bersihnya cukup, dan yang ketiga penataan kotanya, sangat terkait dengan program prioritas Pak Wali Kota ini,” ungkapnya.
Dua menegaskan, dirinya bersama Wali Kota Makassar terus mendorong agar sinkronisasi pekerjaan antarinstansi dapat berjalan dari waktu ke waktu. Menurutnya, dengan koordinasi yang baik, efisiensi anggaran dan efektivitas program dapat tercapai secara optimal.
“Kalau ada sinkronisasi pekerjaan, efisiensi antar lembaga bisa terbangun. Saling mendukung, dan tujuan pembangunan pasti bisa dicapai dengan baik,” tuturnya.
Hamka juga menekankan pentingnya fungsi kanal di Kota Makassar yang sebagian besar menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai
Kaitan dengan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Selatan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU. Ia berharap kanal-kanal tersebut dapat dipelihara secara optimal dan tidak lagi dipenuhi sampah maupun aktivitas yang mengganggu fungsi dan keindahannya.
“Kanal itu fungsinya sangat penting. Harapan kami, kanal-kanal di Makassar yang menjadi tanggung jawab Balai Pompengan bisa dipelihara dengan baik,” ungkapnya.
“Dulu kalau kita lewat, yang terlihat airnya hitam, penuh sampah, trotoarnya dipenuhi pedagang, bahkan ada bangunan-bangunan liar,” tambah anggota DPR RI, dari Dapil Sulsel I itu.
Ia menegaskan, persoalan tersebut akan dibenahi secara bertahap melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Makassar, dengan tetap menghormati peran Wali Kota sebagai tuan rumah.
Sebagai tuan rumah tentu Pemkot Makassar, kolaborasi dengan lembaga di pusat mendorong sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, termasuk dari Balai jalan dan Cipta Karya.
Hamka berharap, melalui sinergi dan sinkronisasi yang kuat, pembangunan infrastruktur dan penataan lingkungan di Kota Makassar dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ini menjadi harapan kita bersama agar sinkronisasi pembangunan di Kota Makassar bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik dukungan dan komitmen kolaborasi yang diberikan oleh Komisi V DPR RI bersama jajaran balai dalam mendukung program penataan permukiman, kawasan pinggiran jalan, serta aliran sungai di Kota Makassar.
Menurut Munafri, dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam menangani persoalan-persoalan perkotaan yang bersinggungan lintas kewenangan.
“Kami sangat menyambut baik dukungan dan support yang diberikan kepada Pemerintah Kota Makassar, terutama dalam hal penataan permukiman, pinggiran jalan, dan aliran sungai,” katanya.
“Banyak kewenangan yang memang harus kita bicarakan secara lintas sektor dan lintas kewenangan,” sambung Munafri.
Pria yang akrab disapa Appi itu menjelaskan, melalui kolaborasi lintas sektor bersama Pemerintah Kota Makassar akan memfokuskan pembahasan pada isu-isu strategis agar instansi yang memiliki kewenangan teknis dapat bekerja sama secara maksimal.
Ia mencontohkan, salah satu isu krusial yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah pengelolaan dan kebersihan kanal dan penataan aliran pinggiran sungai.
Selain aspek kebersihan, pembahasan juga mencakup pola penataan kawasan kanal agar tetap berfungsi dengan baik sekaligus mendukung estetika kota.
“Contohnya bagaimana menjaga kebersihan kanal, bagaimana pola penataan yang ada di dalamnya, sampai termasuk pengelolaan IPAL Losari,” ungkap Munafri.
Munafri berharap, melalui sinergi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Makassar, program penataan kota dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan memberikan dampak nyata bagi kenyamanan serta kualitas hidup masyarakat Makassar.
Selain itu, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang beraktivitas di atas trotoar juga menjadi salah satu topik pembahasan.
Munafri menegaskan, penataan tersebut dilakukan untuk memastikan hak-hak masyarakat, khususnya para pejalan kaki, dapat dihormati dan dilindungi.
“Penataan PKL di atas trotoar juga kita bahas. Ini menjadi bagian dari upaya kita bersama untuk melihat bagaimana hak-hak masyarakat, khususnya pejalan kaki, bisa kita hormati,” tutupnya.
Pada kesempatan ini, pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar dalam rangka pemeliharaan serta penataan kanal-kanal di wilayah Kota Makassar.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen jangka panjang yang telah berjalan sejak tahun-tahun sebelumnya dan akan terus dilanjutkan hingga tahun 2026.
Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Heriantono Waluyadi, mengatakan bahwa pihaknya tengah memproses rencana kolaborasi bersama Pemerintah Kota Makassar, terkait penataan dan pembersihan kanal, guna memastikan fungsi kanal tetap optimal, khususnya dalam menghadapi musim hujan
“Kami akan terus melakukan koordinasi rencana pemeliharaan kanal-kanal di Kota Makassar dan berproses untuk kolaborasi penataan serta pembersihan kanal-kanal. Ini sudah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya dan akan kami lanjutkan hingga tahun 2026,” ujar Heriantono.
Selain penataan fisik, BBWS Pompengan Jeneberang juga melakukan koordinasi terkait pengoperasian pintu air dan pompa-pompa yang terdapat di kanal-kanal utama di Kota Makassar.
Ia menegaskan, apabila kanal terbebas dari sampah dan limbah, maka fungsi kanal sebagai sistem drainase akan berjalan sesuai dengan kapasitas desain yang telah direncanakan, sehingga mampu mengurangi potensi genangan dan banjir saat musim hujan.
“Kalau kanal terjaga kebersihannya, fungsi drainase pada musim hujan bisa berjalan sesuai kapasitas desain yang ada,” pungkas Heriantono. (***)
