MAKASSAR — Persoalan parkir liar dan keberadaan juru parkir (jukir) yang tidak tertib masih menjadi salah satu keluhan utama masyarakat, sehingga perlu solusi.
Selain kerap memicu praktik pungutan liar (pungli), parkir yang tidak tertata juga menyebabkan kemacetan akibat penggunaan badan dan bahu jalan yang tidak sesuai peruntukannya.
Melihat kondisi tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta agar Perumda Parkir Makassar Raya melakukan langkah-langkah terobosan melalui penataan sistem perparkiran yang lebih modern, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Berbagai laporan yang masuk soal parkir liar banyak sekali. Kita mau ada solusi, sebisa mungkin satu lokasi yang dijadikan percontohan building penataan parkir,” hal itu, disampaikan Munafri, saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Direksi Perumda Parkir Makassar Raya di kantor Balai Kota, Senin (15/6/2026).
Salah satu langkah yang disiapkan adalah menghadirkan kawasan percontohan (pilot project) penataan parkir melalui konsep building parkir atau gedung parkir bertingkat yang didukung sistem digitalisasi parkir.
Kawasan pusat keramaian seperti Boulevard dan Pengayoman menjadi lokasi yang dinilai potensial untuk penerapan program tersebut.
Menurut Munafri, persoalan parkir tidak bisa lagi ditangani dengan pola konvensional, Tujuanya menjadi percontohan sehingga menjadi tolak ukur perlu dilanjutkan atau tidak.
Ia menegaskan, perlu dibutuhkan solusi soal parkir yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengurangi kemacetan dan menekan praktik parkir liar yang selama ini menjadi sorotan.
“Kita mau solusi untuk penataan parkir. Lokasi percontohan bisa di kawasan pusat keramaian seperti Boulevard atau Pengayoman bisa menjadi pilot project dengan konsep building parkir dan digitalisasi parkir,” saran Appi.
Lebih lanjut Ketua IKA FH Unhas itu menegaskan bahwa reformasi sektor perparkiran menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kota yang lebih tertib, nyaman, dan modern.
Kehadiran gedung parkir dan sistem digitalisasi diharapkan menjadi model baru pengelolaan parkir di Makassar yang dapat direplikasi di kawasan lainnya.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kota Makassar berharap persoalan parkir liar, pungli, kemacetan akibat parkir sembarangan, hingga keluhan masyarakat terhadap pelayanan parkir dapat diminimalisasi secara bertahap dan berkelanjutan.
“Perlu, pembangunan fasilitas parkir yang lebih terpusat akan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi kendaraan yang parkir di badan jalan sekaligus menciptakan tata kota yang lebih tertib,” jelasnya.
Tak hanya itu, pada kesmepatan ini, orang nomor satu Kota Makassar itu bahkan meminta Perumda Parkir segera melakukan kajian terhadap sejumlah lahan kosong strategis yang berpotensi dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan fasilitas parkir terintegrasi.
Salah satu lokasi yang disoroti berada di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga, keluhan bahwa parkir di kawasan depan dan sekitar Trans Studio Mall Makassar mengganggu pengguna jalan memang kerap muncul.
Persoalan utamanya bukan hanya volume kendaraan yang tinggi, tetapi juga penggunaan bahu jalan untuk parkir, keberadaan juru parkir liar, hingga aktivitas keluar-masuk kendaraan yang mempersempit.
Selain itu, tepatnya di sekitar area Phinisi Point (PIPO) dan Trans Studio Mall, ruas Jalan Metro Tanjung Bunga.
Menurut Appi, lahan-lahan kosong yang berada di sekitar kawasan tersebut dapat dijajaki melalui mekanisme kerja sama atau penyewaan lahan sebagai langkah awal menghadirkan percontohan gedung parkir.
“Kita perlu mencari solusi yang realistis. Kalau ada lahan kosong yang memungkinkan untuk dimanfaatkan sementara melalui kerja sama atau sewa, itu bisa menjadi langkah awal menghadirkan percontohan building parking,” katanya.
Selain infrastruktur, Munafri juga menekankan pentingnya transformasi pelayanan parkir melalui digitalisasi. Sistem pembayaran non tunai dan pengawasan berbasis teknologi dinilai mampu meningkatkan transparansi sekaligus meminimalisasi kebocoran pendapatan daerah.
Ia meminta Perumda Parkir membangun komunikasi yang kuat kepada masyarakat terkait kondisi eksisting perparkiran di Kota Makassar serta langkah-langkah pembenahan yang sedang dilakukan.
“Saya berharap Perumda Parkir menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan parkir di Kota Makassar,” harapnya.
“Banyak aduan masyarakat yang masuk dan ini membutuhkan solusi yang konkret serta alternatif penyelesaian yang bisa kita kerjakan bersama,” sambung Appi.
Tidak hanya fokus pada infrastruktur dan sistem, Munafri juga memberi perhatian khusus terhadap perilaku dan pelayanan juru parkir di lapangan.
Dia meminta seluruh jukir yang berada di bawah pembinaan Perumda Parkir agar lebih humanis dalam melayani masyarakat serta mengedepankan pendekatan persuasif dibandingkan tindakan yang dapat menimbulkan keresahan.
Menurutnya, masih ditemukan praktik penarikan parkir yang tidak semestinya, termasuk di lokasi yang telah memasang papan informasi parkir gratis namun tetap terdapat oknum yang meminta bayaran kepada pengunjung.
“Yang paling penting adalah bagaimana jukir-jukir ini bisa lebih humanis kepada masyarakat,” imbuh Appi.
“Jangan sampai di tempat yang sudah jelas bertuliskan parkir gratis, masih ada orang yang muncul meminta uang parkir. Ini yang menjadi persoalan dan harus segera dibenahi,” lanjutanya. (***)
