MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya sekadar memenuhi target administrasi maupun serapan anggaran.
Penegasan tersebut disampaikan wali kota yang akrab disapa Appi ini saat membuka Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mendukung Pencapaian Program Prioritas Pemerintah Kota Makassar.
Sosialisasi tersebut dikemas dalam Forum Group Discussion (FGD) di Hotel Gammara, Sabtu (25/7/2026), menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, sebagai narasumber.
Appi menekankan penyusunan APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai proses menyusun angka pendapatan dan belanja.Tetapi harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“APBD bukan sekadar melihat angka-angka belanja yang diatur dari pendapatan, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program harus menghasilkan manfaat yang terukur.
Keberhasilan pembangunan, kata dia, harus tercermin dari membaiknya indikator kesejahteraan masyarakat, termasuk penurunan angka kemiskinan.
“Kalau hari ini angka kemiskinan masih pada posisi tertentu, maka tahun depan harus lebih baik. Pemerintah hadir untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Appi juga meminta seluruh perangkat daerah mengubah paradigma dalam menyusun program dan anggaran. Belanja pemerintah, menurutnya, tidak boleh lagi didominasi untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi, tetapi harus diarahkan pada program-program yang memberikan dampak nyata bagi warga.
Selain itu, ia mendorong setiap perangkat daerah memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Keterbatasan APBD, kata Appi, harus disiasati melalui kemitraan dengan sektor swasta maupun pengembangan investasi sehingga pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada keuangan daerah.
“Banyak pola kerja sama yang bisa dilakukan. Kita tidak boleh hanya bergantung pada APBD, tetapi harus membuka ruang kolaborasi agar program-program prioritas tetap dapat berjalan optimal,” ungkapnya.
Melalui forum tersebut, Appi berharap seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar memperoleh pemahaman yang sama mengenai kebijakan terbaru pengelolaan keuangan daerah sekaligus mengadopsi praktik-praktik terbaik yang dapat diterapkan di Kota Makassar.
Ia pun mengajak seluruh peserta memanfaatkan kesempatan berdiskusi bersama Agus Fatoni untuk memperkuat tata kelola keuangan yang semakin transparan.
“Juga, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan serta kesejahteraan masyarakat,” tukasnya. (***)
