MAKASSAR – Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Basdir, menegaskan pentingnya percepatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Parkir.
Menurutnya, regulasi tersebut sudah sangat mendesak menyusul banyaknya persoalan perparkiran yang kerap memicu keluhan publik hingga viral di Kota Makassar.
“Sebenarnya ini Perda sejak tahun lalu kita dorong, tetapi setelah harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi pemerintah kota untuk melakukan koordinasi internal, sinergi antara Dishub, Bapenda, kemudian PD Parkir,” ujarnya, Sabtu (24/10/2026).
Politisi PKB itu menyampaikan, instansi terkait telah menyelaraskan visi dan tujuan sehingga Bapemperda sepakat untuk melanjutkan pembahasan Raperda tersebut ke tingkat Panitia Khusus (Pansus).
“Semoga setelah diharmonisasi selanjutnya di Kementerian Hukum dan HAM itu sudah tidak ada kendala lagi karena menurut kami banyak hal yang penting dan segera untuk ditindaklanjuti terkait dengan perparkiran di Kota Makassar,” katanya.
Basdir menambahkan, kehadiran Perda tersebut difokuskan untuk mengantisipasi tingginya angka kebocoran pengelolaan parkir, mengatur mekanisme kerja sama pihak ketiga, sekaligus menindak para juru parkir yang kerap dikeluhkan masyarakat.
“Di situ semua akan kita bahas karena selama ini coba kita lihat jadi bulan-bulanan pemerintah kota gara-gara persoalan parkir, ribut, banyak komplain dari pengguna kendaraan, ini yang semua perlu diantisipasi,” ucapnya.
Terkait substansi anyar dalam Raperda, Basdir mengatakan bahwa ketetapan teknisnya belum masuk ke tahap pembahasan mendalam dan baru akan dikaji lebih lanjut saat rapat Pansus berlangsung.
“Crowded (ramai) ini perparkirans ampai berberapa lapis motor itu bukan lagi di bahu jalan tapi di badan jalan. Coba kita perhatikan kalau lewatkan lagi ramai-ramainya mall itu sampai di luar di bahu jalan. Ini jadi soal kemacetan, kemudian kesemrawutan, ini perlu diatasi,” katanya kepada awak media.
Basdir pun menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan gedung parkir bertingkat di Kota Makassar ke depan.
“Kalau ada yang seperti itu menurut saya, itu kita support tinggal bagaimana kemudian memberdayakan jukir-jukir yang terlanjur mencari hidup di situ. Bagaimana dia diberdayakan dalam pengelolaan parkir bertingkat itu,” imbuhnya.
Terkait skema teknisnya, Basdir menjelaskan bahwa pihak pengelola belum menyampaikan paparan detail kepada Komisi B, namun jajarannya sudah sepakat dengan rencana tersebut.
“Kalau secara umum kalau saya itu sepakat. Bayangkan, berapa kali kasihan teman-teman ada masalah di sana, ojol berserikat dengan teman-teman jukir, kemudian jukir dan banyak masalah. Belum lagi kemacetan, nah kalau kita tidak atur dengan baik perparkiran di sana,” terangnya.
Basdir menyebutkan bahwa saat ini pihak legislatif tengah memproses Raperda yang secara khusus mengatur pengelolaan Terminal Daya.
“Kalau terminal daya itu sekarang kan ada Raperda yang sementara kita mau jalankan Raperda tentang perubahan dari terminal menjadi perseroda infrastruktur. Menurut saya, kalau saya sih sebenarnya tunggu dulu ini Perda, kalau sudah ditetapkan, sudah legal, baru jalan,” sebutnya. (***)
