MAKASSAR – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) pernah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2022, tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia.
Inpres ini menjadi acuan pemerintah daerah dalam upaya menangani permasalahan sosial di wilayahnya masing-masing. Termasuk di Makassar.
Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tengah fokus melakukan gebrakan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di kota berjuluk Anging Mammiri ini.
Sebagai bentuk tindaklanjut, seluruh camat dan lurah di Makassar dikumpul di Kantor Balai Kota Makassar, Senin 19 Juni 2023. Termasuk beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi sengaja mengumpulkan mereka untuk menagih janji data terkini terkait dengan kondisi kemiskinan di setiap kelurahan.
“Mana semua mi datanya warga ta yang masuk dalam daftar kemiskinan ekstrem? Ini PR (pekerjaan rumah) kita semua. Harus kita setor datanya dan kita mulai memperbaiki langkah selanjutnya. Jangan sampai ada yang sudah mampu tapi masih menerima bantuan,” pungkasnya saat memimpin rapat koordinasi tadi.
“Pokoknya ini sudah hampir masuk rapat anggaran perubahan. Kita masukkan apa-apa yang perlu untuk bisa membawa masyarakat kita jauh dari kata kemiskinan ekstrem. Tahun 2024 kita sudah harus masuk dalam daftar tidak ada lagi warga ta yang masuk dalam kemiskinan ekstrem,” sambungnya menekankan.
Tidak hanya ke camat dan lurah, Fatmawati juga meminta kepada OPD terkait untuk terus melakukan koordinasi hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan.
Paling tidak, mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengasa skilnya. Ini juga sejalan dengan program peningkatan perekonomian masyarakat.
Menurut Fatmawati, warga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem, mereka yang memiliki pendapatan di bawah Rp11 ribu per hari.
“Disnaker, Dinas Koperasi, Dinas perumahan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan ayo lebih kerjakeras lagi. Programnya harus genjot terus. Saya selalu turun ke bawah dan masih banyak menemukan hal-hal yang menjadi faktor kemiskinan ekstrem,” pintanya.
Di kesempatana ini, Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Umum Bappeda Makassar, Noptiadi menyebutkan, dari data Kemenko PMK, ada sebanyak 16 ribu kepala keluarga (KK) yang masuk dalam pemetaan titik lokus pengentasan kemiskinan ekstrem di Makassar.
Data itu, lanjutnya, didominasi di Kecamatan Tallo dan Makassar.
“Di dua kecamatan itu karena ini erat kaitannya dengan beberapa indikator terkait dengan akses akses layanan publik. Jadi P3KE itu sebagian itu indikatornya diambil berdasarkan akses layanan. Baik itu layanan akses ke Puskesmas dan lain sebagainya,” bebernya.
“Ini akan menjadi sumber data bagi teman-teman di kelurahan untuk melakukan verifikasi,” sambungnya.
Dengan begitu, Noptiadi berharap, target pendapatan warga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem bisa meningkat hingga Rp28 ribu per hari di tahun 2023 ini. Hal itu tentunya membutuhkan kerja keras OPD dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan ekstrem. (***)
