MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RPD) secara virtual bersama Komisi II DPR RI, membahas soal soal penyelengaraan Pemerintah Daerah, dana transfer pusat ke Daerah, BUMD dan pengelolaan kepegawaian daerah.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda ini, digelar di Ruang Rapat Komisi II DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28 April 2025).
Hadir Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni.
Hadir juga para Gubernur, Bupati/Wali kota. Ada 10 Provinsi dan 13 Kab/kota diundang, termasuk Kota Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin secara singkat menyampaikan bahwa RPD bersama Komisi II DPRD dan Gubernur dari beberapa daerah, bersama Pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri, sangat penting.
Menurutnya, pokok pembahasan sangat bermanfaat karena beberapa permasalahan pokok yang urgensi di daerah masing-masing.
“Rapat terkait normalisasi persoalan. Membahas juga dana transfer ke daerah. Pembahasan lain soal BUMD, serta penyelenggaraan pemerintah daerah,” jelas Appi, di Kantor Balai Kota Makassar.
Mantan Bos PSM itu mengatakan, inti dari rapat tersebut setia kepala daerah yang diwakili Gubernur di setiap Provinsi memaparkan berbagai problem yang dihadapi di setiap daerah atau wilayah.
Secara kelembagaan, Komisi II DPR RI memiliki mitra kerja Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur khusus yang hadir pada kesempatan RDP, memiliki peran penting.
Bukan hanya sebagai kepala daerah otonom tetapi sebagai perpanjangan pusat di daerah.
Munafri menuturkan, agaenda DPR RI komisi II itu, tujuanya untuk melihat perkembangan pemerintahan di daerah Provinsi dan kabupaten kota masing-masing terkait dengan tugas konstitusional untuk melakukan pengawasan dan anggaran dalam urusan pemerintahan daerah.
“Hal penting lainya dana transfer pusat ke Daerah, terus bagaimana inovasi BUMD kedepan, bagaimana pengelolaan kepegawaian dengan baik,” tutur politisi Golkar itu.
Dari poin-poin penting rapat tersebut, Munafri ingin menghadirkan perusahaan atau BUMD itu sebagai bagian dari peningkatan pendapatan daerah di Kota Makassar dan inovasi masa depan bagi daerah.
Begitu pun terkait dengan pengelolaan kepegawaian dan reformasi birokrasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing, ada kebutuhan yang perlu di didiskusikan bersama pusat dan mendapatkan solusi.
“Persoalan-persoalan ini yang disampaikan Gubernur di masing-masing daerah. Itu menjadi kebutuhan di Pemerintahan. Menjadi atensi untuk ditindak lanjut,” tutupnya. (***)
