MAKASSAR — Di hadapan jajaran perangkat daerah, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi momentum penting sekaligus tahun pembuktian bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menerjemahkan visi pembangunan Kota Makassar.
Seluruh program dan kegiatan yang dirancang tidak lagi sekadar memenuhi rutinitas anggaran, tetapi harus benar-benar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta mampu menghadirkan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penegasan tersebut menjadi penanda bahwa arah pembangunan Kota Makassar memasuki fase yang lebih terukur, berorientasi hasil, dan berbasis kebutuhan riil warga.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa seluruh program dan kegiatan pemerintah kota harus selaras dengan RPJMD, dan tidak lagi berhenti pada kegiatan simbolik maupun seremonial belaka.
“Penegasan ini saya sampaikan, kepada jajaran perangkat daerah, atau OPD sebagai bagian dari evaluasi dan persiapan kinerja pemerintahan ke depan,” jelas Munafri, Kamis (18/12/2025).
Menurutnya, keselarasan program dengan RPJMD merupakan basic point yang terus ia sampaikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menekankan bahwa tidak boleh lagi ada kegiatan yang sekadar menghadirkan acara, seremonial, atau formalitas kehadiran pimpinan, lalu dianggap selesai tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
“Tidak ada lagi program simbolik, bukan cuma bikin acara di mana-mana, lalu kalau Wali Kota atau Wakil Wali Kota datang, memukul gong, ketawa-ketawa, lalu pulang, dianggap aman. Bukan begitu. Pertanyaannya harus selalu what next,” tegasnya.
Ia mengingatkan, setiap program harus memiliki kejelasan lanjutan, apakah program tersebut benar-benar terdeliver, sampai pada sasaran, dan menjawab cita-cita pembangunan Kota Makassar.
Wali Kota juga menekankan pentingnya turun langsung ke tengah masyarakat untuk memastikan efektivitas kebijakan.
Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari laporan administratif, melainkan dari pengakuan dan pengalaman langsung masyarakat.
“Tidak susah sebenarnya, tugas ta tanya ke masyarakat. Program sosial sudah jalan atau belum? Stunting turun atau tidak? Keluarga berencana bagaimana? Forum lintas agama bagaimana? Jawabannya harus datang dari masyarakat,” imbuh Appi.
Ia mengingatkan jajaran pemerintah agar tidak memposisikan diri lebih tinggi dari masyarakat. Menurutnya, ketika berada terlalu di atas, pemerintah akan sulit melihat persoalan riil yang terjadi di lapangan.
“Kalau kita sejajarkan diri dengan masyarakat, kita tahu siapa yang sakit, siapa yang butuh bantuan, siapa yang terdampak,” ungkapnya.
Dalam kesempatan ini, Appi menekankan pada persoalan pertanahan yang kerap menjadi keluhan masyarakat.
Ia meminta agar masalah tersebut dibenahi secara bertahap, tanpa reaksi emosional, melainkan dengan pendekatan yang solutif dan berkesinambungan.
“Jangan ketika masyarakat mengeluh soal pertanahan, kita malah marah duluan. Benahi pelan-pelan, satu per satu,” katanya.
Oleh sebab itu, Munafri menegaskan bahwa akhir tahun 2025 menjadi fase krusial dalam membangun pondasi pemerintahan yang solid, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dia menekankan bahwa seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar harus memiliki kesiapan mental dan komitmen kerja yang kuat untuk bergerak dalam satu ritme.
“Ini harus kita camkan dan simpan di kepala kita. Sejak awal saya sampaikan bahwa forum ini memastikan organisasi Pemerintah Kota Makassar siap bekerja lebih baik di tahun 2025. Ini menjadi dasar landasan kita,” tegas Munafri.
Ia menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi aparatur yang tidak siap bekerja, tidak mau mengikuti ritme, serta tidak sejalan dengan arah kepemimpinan yang telah ditetapkan.
“Kalau tidak mau bekerja, tidak mau ikut ritme, tidak mau ikut alunan yang saya sama ibu Aliyah mainkan sebagai satu kesatuan, silakan datang menghadap saya dan Ibu Aliyah. Mundur, dan itu akan saya setujui dengan baik,” ujarnya dengan tegas.
“Dari sini kita bisa menilai keseriusan, kesiapan, dan keselarasan. Intinya satu kata, kerja sama dan kolaborasi,” lanjutnya.
Menurut orang nomor satu Kota Makassar itu, tahun 2025 merupakan tahun pondasi dalam masa transisi pemerintahan. RPJMD yang baru berjalan beberapa bulan harus dipahami sebagai kerangka awal untuk melihat apa saja yang perlu dibenahi ke depan.
Dalam arahannya, Munafri Arifuddin menekankan pentingnya kejujuran dalam birokrasi. Ia secara terbuka menyampaikan bahwa dirinya tidak membutuhkan laporan yang bersifat asal bapak senang (ABS).
“Saya ingin kejujuran, saya tidak butuh laporan-laporan ABS. Saya butuh kebenaran, tell me the truth the way you know the truth,” tuturnya.
Lebih lanjut, Appi menegaskan bahwa muara dari seluruh proses pemerintahan adalah pelayanan publik. Menurutnya, masyarakat tidak menilai pemerintah dari dokumen perencanaan, tetapi dari pengalaman langsung saat mengakses layanan.
Dia juga menekankan bahwa keberhasilan birokrasi diukur dari kemudahan dan kenyamanan warga dalam berinteraksi dengan pemerintah.
Diakui adanya warga yang bersikap emosional atau sulit, namun hal tersebut tidak boleh dibalas dengan pelayanan yang tidak profesional.
Ia mendorong adanya pelatihan khusus bagi petugas layanan di kecamatan, kelurahan, puskesmas, dan sekolah agar mampu menghadirkan pelayanan yang humanis dan berempati.
“Pelayanan itu direct touch dengan masyarakat. Orang yang di depan meja layanan harus siap secara mental dan emosional,” katanya.
Appi menyebutkan persoalan klasik dalam pelayanan publik, yakni proses yang berbelit-belit, waktu yang tidak pasti, dan biaya yang tidak jelas. Menurutnya, praktik-praktik tersebut tidak boleh lagi terjadi.
“Kalau bisa gampang, kenapa harus susah? Kalau besok, pastikan jamnya. Kalau hari ini bisa selesai, pastikan waktunya. Orang punya urusan lain, bukan hanya mengurus ini,” tegasnya.
Ia juga menekankan soal praktik biaya layanan yang tidak transparan dan berjenjang, yang menurutnya mencederai kepercayaan publik.
“Kalau warga masih bingung dan lelah mengurus layanan, berarti kita belum berhasil melayani mereka,” ungkapnya.
Masuk ke internal birokrasi, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa birokrasi Pemerintah Kota Makassar harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah.
ASN atau pegawai menurutnya, bukan sekadar pelaksana prosedur, dan kepala OPD bukan hanya administrator anggaran.
Dia menegaskan, butuh kecepatan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Cepat tapi tidak tepat itu salah, lambat juga salah.
Ia juga mengkritisi kuatnya ego sektoral dan lemahnya kerja lintas OPD yang masih kerap terjadi.
Dalam penutup arahannya, Wali Kota menyampaikan pesan tegas kepada seluruh OPD agar tidak hanya pandai menjelaskan kendala, tetapi mampu menghadirkan solusi.
“Saya tidak butuh OPD yang pintar menjelaskan masalah. Saya butuh OPD yang datang membawa solusi. Cerita bahwa ada masalah, tapi sudah diselesaikan. Itu yang bikin tenang,” tegasnya.
“Pemerintah itu bukan dokumen perencanaan, Pemerintah itu adalah pelayan masyarakat saat mengurus layanan,” katanya.
Politisi Golkar itu, dia memastikan bahwa mulai akhir tahun 2025, budaya kerja birokrasi Pemerintah Kota Makassar harus berubah secara mendasar.
Sehingga pada tahun 2026 akan menjadi tahun pembuktian bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar.
Sebagai tindak lanjut semua arahan, Wali Kota menyampaikan pesan kunci kepada seluruh jajaran pemerintahan agar menjadikan 2026 sebagai tahun penguatan pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.
“Mari kita jadikan 2026 sebagai tahun di mana pelayanan publik makin mudah, birokrasi makin berdampak, dan kepercayaan masyarakat semakin kuat. Tapi ini tidak bisa hanya di mulut, harus turun langsung,” seruan Appi.
“Makassar tidak dibangun oleh satu orang, tapi oleh kerja bersama yang konsisten dan bertanggung jawab,” tambah dia.
Ia menambahkan, dirinya bersama Wakil Wali Kota akan berperan sebagai penggerak utama. Mulai tahun depan, sistem Keterbukaan Informasi Publik (KPI) bulanan akan diberlakukan untuk memantau kinerja OPD.
Selain itu, sebuah mekanisme kerja terpusat akan dibangun untuk merangkum data, mendistribusikan persoalan, serta memastikan program prioritas benar-benar terdeliver hingga ke masyarakat.
“Yang paling penting, masyarakat harus merasakan dampaknya dan memberikan penilaian yang baik atas apa yang kita lakukan,” sebut Appi.
Tak hanya itu, persoalan lain. Perlu dijalankan. OPD pada tahun depan. Munafri menegaskan bahwa arah tata kelola pemerintahan Kota Makassar tengah mengalami pergeseran mendasar.
Pemerintah daerah tidak lagi cukup hanya mengandalkan konsep good governance secara normatif, tetapi harus bergerak menuju pola kerja yang kolaboratif, berbasis inisiatif, data, dan hasil nyata bagi masyarakat.
Dalam arahannya kepada jajaran OPD, Munafri menekankan bahwa perubahan tersebut menuntut keberanian untuk meninggalkan pola-pola lama yang selama ini menghambat kinerja birokrasi.
Ia menilai, jika seluruh pekerjaan harus selalu menunggu arahan pimpinan, maka peran kepemimpinan di level eselon menjadi kehilangan makna.
Menurutnya, menjadi kepala OPD atau camat bukan sekadar soal jabatan, tetapi tentang kemampuan mengambil inisiatif dan bertanggung jawab.
Mantnanbis PSM ini, menyoroti praktik-praktik birokrasi yang dinilai kontraproduktif, termasuk sikap saling melempar tanggung jawab dan keengganan untuk beradaptasi dengan penugasan.
“Ini yang sering terjadi dan saya alami sendiri selama hampir 11 bulan memimpin. Ini bukan cerita, ini pengalaman langsung karena kita berinteraksi hampir setiap hari,” ungkapnya.
“Pola kerja sendiri-sendiri, ego sektoral, itu yang harus kita tinggalkan. Termasuk budaya menunggu instruksi. Pejabat yang kita tempatkan, baik kepala SKPD maupun camat, bukan orang yang menunggu perintah,” lanjutnya.
Munafri menegaskan bahwa kepemimpinannya di Pemerintah Kota Makassar, dibangun di atas pengalaman dan pembelajaran yang berkelanjutan.
Dia selama memimoin Kota ini, berupaya mempelajari dinamika birokrasi, mencari referensi terbaik, dan membangun sistem kerja yang mampu menumbuhkan harapan serta cita-cita bersama.
Sehingga untuk tahun depan, ia memastikan bahwa kolaborasi lintas OPD harus berjalan secara nyata. Setiap perangkat daerah dituntut memiliki inisiatif, bekerja secara kolaboratif, serta menjadikan data dan capaian hasil sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Mulai tahun depan, pastikan kolaborasi ini jalan. Punya inisiatif, punya data, dan pemikirannya berbasis pada hasil. Banyak persoalan sosial yang harus kita selesaikan bersama-sama, dan itu tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wali Kota menekankan peran strategis kepala OPD sebagai pemimpin perubahan, bukan sekadar penanggung jawab administrasi.
Ketua IKA FH Unhas itu menilai, paradigma lama yang hanya berfokus pada urusan administratif sudah tidak relevan dengan tantangan pemerintahan saat ini.
“Kepala OPD adalah pemimpin perubahan. Kalau mau hanya jadi penanggung jawab administrasi, tinggalkan tempat itu,” saran Appi.
“Kami butuh pemimpin yang punya perencanaan, punya helicopter view, mampu melihat lintas sektor, dan menghasilkan dampak nyata,” sambung Munafri.
Ia mengingatkan bahwa kepemimpinan tidak boleh terjebak pada simbol jabatan semata. Menurutnya, pemimpin harus hadir di lapangan, mendengar langsung persoalan masyarakat, dan memastikan solusi berjalan, bukan hanya mengandalkan laporan tertulis.
Diakatkaan, pengetahuan kepala OPD harus holistik. Mengerti teknis, tahu persoalan, bukan hanya menerima data di atas kertas. Kalau ada masalah, bukan kepala bidang yang dicari, kepala OPD yang bertanggung jawab.
Dengan demikian, muara dari seluruh proses tersebut adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal itu hanya dapat dicapai apabila visi pimpinan dipahami secara utuh oleh seluruh jajaran, sehingga tercipta alur kerja yang solid dari hulu hingga hilir.
Sebagai penutup, Wali Kota Makassar menegaskan bahwa arah pembangunan Kota Makassar tahun 2026 harus ditopang oleh navigasi yang jelas dan kompas yang kuat.
“Kita harus punya navigasi dan kompas yang baik untuk sampai pada tujuan kita di 2026. Tanpa itu, kita hanya berjalan tanpa arah,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga memaparkan capaian realisasi pendapatan daerah Kota Makassar.
PAD akesempatan ini, Appi menyarankan, untuk memastikan pencapaian target PAD, Pemkot Makassar memperkuat sistem pengawasan dan mendorong digitalisasi dalam seluruh proses pendapatan daerah guna menutup celah kebocoran dan menghilangkan praktik negosiasi yang tidak sehat.
“Digitalisasi ini penting, bukan hanya untuk keamanan, tetapi juga untuk memastikan seluruh proses tercatat dengan baik. Inilah kunci penguatan pendapatan daerah kita ke depan,” saran Munafri.
Ia menilai kinerja pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan tren positif dan berpotensi menjadi yang terbaik sepanjang sejarah pengelolaan keuangan daerah Kota Makassar.
“Rumusnya sederhana, maksimalkan pola pendapatan yang ada, tambah sumber pendapatan baru, dan kurangi kebocoran. Targetnya jelas, tinggal bagaimana strategi dan sistemnya dijalankan,” tukasnya. (***)
