MAKASSAR – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir kembali mendapat perhatian dan apresiasi dari daerah lain.
Kali ini, Pemerintah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, datang langsung ke Kota Makassar, untuk mempelajari praktik pengelolaan sampah yang dinilai berhasil dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Kabupaten Sigi, Mohammad Rizal Intjenae, saat melakukan kunjungan resmi dan diterima langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, pada Jumat, 2 Januari 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Sigi menilai bahwa Kota Makassar telah menunjukkan kemampuan mengelola persoalan persampahan secara mandiri, sistematis, dan terintegrasi, mulai dari proses pemilahan di sumber, pengangkutan, pengolahan, hingga pemanfaatan akhir.
“Kami kesini, silaturahmi. Juga menjajaki kerjasama pengelolaan sampah. Tentu kami ingin menerapkan di Sigi,” jelas Rizal Intjenai.
Model pengelolaan di Kota Makassar, yang diterapkan oleh Wali Kota Munafri, dinilai relevan untuk direplikasi, khususnya bagi daerah yang tengah berupaya meningkatkan kualitas layanan lingkungan dan pengelolaan sampah perkotaan.
Ia menyebutkan, kunjungan ini tidak hanya menjadi ajang studi pembelajaran, tetapi juga mencerminkan tumbuhnya semangat kolaborasi antardaerah dalam mencari solusi konkret atas tantangan pengelolaan sampah yang kian kompleks.
Dalam keterangannya, Rizal Intjenai mengungkapkan bahwa kunjungannya ke Makassar bertujuan untuk membuka peluang kolaborasi, khususnya dalam pengelolaan sampah plastik yang telah dikembangkan Pemerintah Kota Makassar melalui berbagai inovasi, salah satunya program Gerakan Mengelola Sampah (GEMA).
“Saya datang ke sini, ketemu Pak Wali, untuk mencoba menjajaki kerja sama. Karena saya melihat langsung bagaimana perkembangan pengelolaan sampah plastik di Makassar yang diolah melalui program GEMA dan inovasi lainnya,” ujarnya.
“Kita tahu bersama, dari semua jenis sampah, plastik adalah yang paling sulit terurai dan membutuhkan waktu sangat lama. Dan itu sudah diterapkan oleh pak Wali Munafri di Kota Makassar,” tambah Rizal.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Sigi berencana memberdayakan sampah plastik agar memiliki nilai tambah ekonomi, khususnya bagi para petugas kebersihan dan masyarakat sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
“Bagaimana sampah plastik ini bisa kami berdayakan di Sigi. Kami punya TPA, bahkan lahannya kurang lebih 40 hektare. Kalau bisa dikelola dengan baik, sampah plastik ini bisa menambah pundi-pundi pendapatan bagi para pekerja kebersihan kami,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rizal menyampaikan ketertarikannya untuk mengembangkan pengolahan sampah plastik menjadi energi atau produk bernilai ekonomi, baik melalui skema pembangunan fasilitas pengolahan di TPA maupun kerja sama dengan investor.
Ia mengungkapkan bahwa Wali Kota Makassar, telah menyatakan kesiapan untuk mempertemukannya dengan investor yang selama ini terlibat dalam pengelolaan sampah plastik di Kota Makassar.
Menurutnya, kerja sama ini tidak hanya berorientasi pada pengelolaan lingkungan, tetapi juga membuka peluang peningkatan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja baru di Kabupaten Sigi.
Dia juga memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sigi telah memiliki sistem dasar pengelolaan sampah yang berjalan.
“Pengelolaan sampah di Sigi sebenarnya sudah berjalan, kami sudah punya TPA. Tinggal bagaimana sampah plastik ini diolah lebih lanjut agar memberikan nilai ekonomi yang lebih besar,” katanya.
Menjawab pertanyaan mengapa memilih Kota Makassar, sebagai mitra kerja sama, Rizal menyebut bahwa Makassar dinilai telah memiliki ekosistem industri pengolahan sampah plastik yang matang dibandingkan daerah lain.
“Kalau di Palu kami juga sudah punya. Tapi saya memilih Makassar karena saya melihat langsung perkembangannya, bahkan dari media sosial Pak Wali. Di Makassar ini industrinya sudah jadi, sudah matang. Kalau di kami masih mentah, belum menjadi bahan yang bernilai ekonomi besar,” tuturnya.
Rencana kerja sama ini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti melalui kunjungan balasan Wali Kota Makassar ke Kabupaten Sigi serta pembahasan teknis bersama investor dan perangkat daerah terkait, guna mewujudkan pengelolaan sampah plastik yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan bernilai ekonomi.
Ia menambahkan, meski volume sampah plastik di Kabupaten Sigi relatif kecil, sekitar satu hingga dua ton, namun tetap memiliki arti penting bagi daerah jika dikelola secara optimal.
“Walaupun sampah plastik kami hanya satu sampai dua ton, paling tidak itu tetap punya nilai dan arti bagi kami di kabupaten. Itu yang mendorong saya datang ke Makassar,” pungkas Rizal.
Kota Makassar pun kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah rujukan nasional dalam inovasi pengelolaan sampah berbasis kemandirian dan keberlanjutan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan secara komprehensif konsep pengelolaan sampah terintegrasi yang tengah dan akan terus dikembangkan Pemerintah Kota Makassar.
Sistem ini tidak hanya menyasar pengurangan sampah, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan nilai ekonomi, mendukung ketahanan pangan, serta terhubung dengan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
Hal tersebut disampaikan Munafri Arifuddin saat menerima kunjungan Pemerintah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, di Balai Kota Makassar.
Munafri menjelaskan, tidak semua jenis sampah plastik memiliki nilai jual tinggi. Beberapa jenis kemasan seperti sampo sachet dan bungkus makanan ringan tergolong sulit dipasarkan.
Namun, Pemerintah Kota Makassar tetap berupaya mengoptimalkan pemanfaatannya.
“Ada bahan yang tidak terlalu laku seperti kemasan sampo dan snack. Tapi di sini sudah ada juga yang mau ambil. Sisa-sisanya ini biasanya kita jadikan bahan kerajinan. Ini yang terus kita dorong,” ungkap Munafri.
Sementara itu, untuk sampah organik, Pemkot Makassar telah menyiapkan sistem pengolahan yang bersifat menyeluruh dan berbasis masyarakat hingga ke tingkat rukun tetangga (RT).
“Untuk organik, kita bikin sistem pengolahan sampah secara integrasi. Nanti yang bekerja itu RT-RT se-Kota Makassar. Setiap RT punya sistem pengolahan sendiri,” jelasnya.
Munafri menyebutkan, di setiap lingkungan akan diterapkan berbagai metode pengolahan seperti komposter, eco-enzym, maggot, dan teba. Hasil pengolahan tersebut kemudian dimanfaatkan secara langsung untuk mendukung sektor produktif.
Ujungnya itu sampai ke pertanian, peternakan, dan perikanan. Sampah organik yang dikomposkan jadi pupuk untuk urban farming.
“Maggotnya kita bawa ke budidaya ikan dan peternakan ayam, terutama ayam petelur,” ujarnya.
Pemkot Makassar juga akan memperkuat program ini melalui dukungan lintas perangkat daerah, khususnya Dinas Pertanian dan Perikanan, dengan memberikan fasilitas seperti sistem kandang terintegrasi bagi masyarakat.
“Ada ayamnya, ada maggotnya. Ini yang mau kita masifkan ke masyarakat,” ungkap Munafri.
Dengan pendekatan pengelolaan sampah terintegrasi, penguatan sektor pangan, serta dorongan industri hijau berbasis energi terbarukan, Munafri menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan bernilai ekonomi bagi masyarakat.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pemilahan sampah di ruang publik. Ke depan, tempat-tempat umum diwajibkan memiliki minimal tiga hingga empat jenis tempat sampah untuk mendukung proses pemilahan sejak awal.
Program ini juga akan diperluas ke lingkungan sekolah sebagai bagian dari edukasi sejak dini. Tidak hanya itu, Munafri juga menekankan, peran petugas kebersihan jalan yang selama ini menangani sampah dedaunan.
Appi juga mendorong agar disediakan lokasi khusus seperti biopori atau teba besar untuk mengelola sampah daun, yang kemudian bisa dimanfaatkan atau dijual langsung oleh para petugas.
“Kalau mereka mau jual, silakan. Itu rezeki mereka,” katanya.
Munafri mengungkapkan, pemahamannya tentang potensi besar sampah organik semakin terbuka. Ia menyebutkan bahwa limbah pertanian dan dedaunan ternyata dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak.
Dalam konteks kerja sama lintas daerah, Munafri membuka peluang konektivitas antara Kota Makassar dengan wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan bagian utara, termasuk Luwu Utara dan dataran Seko, yang dinilai memiliki potensi besar di sektor peternakan.
“Peternakan ini sangat menjanjikan karena kebutuhan pangan tidak pernah berhenti. Yang harus dibangun adalah sistem pengolahan terintegrasi. Dari tanduk sampai kotorannya tidak ada yang terbuang,” jelasnya.
Appi mengatakan, pandangannya terkait pengembangan industri pengolahan plastik di Sulawesi Tengah. Menurutnya, membangun industri pengolahan plastik di wilayah yang lebih dekat dengan sumber sampah akan jauh lebih efisien dibandingkan pengiriman antarprovinsi yang terkendala biaya logistik.
Ia menilai lokasi Sulawesi Tengah sangat strategis, apalagi didukung potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang ramah lingkungan dan berbiaya operasional rendah. PLTA dinilai menjadi kunci pengembangan industri hijau karena memungkinkan efisiensi biaya melalui skema carbon trading.
“PLTA itu green, murah operasionalnya, dan karbonnya bisa diperhitungkan. Tapi hulunya harus dijaga,” tukas Munafri. (***)
