MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menekankan pentingnya penguatan sinergi tiga pilar hingga tingkat kecamatan dan kelurahan sebagai langkah mitigasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Menurut Munafri, sinergi antara pemerintah daerah, TNI dan Polri menjadi salah satu kunci utama dalam melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan, sekaligus memastikan seluruh rangkaian kegiatan perayaan kemerdekaan berlangsung aman, tertib dan kondusif.
“Koordinasi tiga pilar penting, ini menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat menyambut 17 Agustus,” kata Munafri.
Hal tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri Rapat Koordinasi Forkopimda tentang Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kota Makassar, yang berlangsung di Novotel Makassar Grand Shayla, Kamis (13/8/2026).
Rapat tersebut dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana, Wakil Ketua II DPRD Makassar Anwar Faruq, Komandan Kodim (Dandim) 1408/Mks, jajaran kepala SKPD serta seluruh camat se-Kota Makassar.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Appi itu menjelaskan, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI biasanya diwarnai berbagai kegiatan masyarakat di tingkat kecamatan, kelurahan hingga lorong-lorong.
Agenda tersebut antara lain pesta rakyat, perlombaan, pertunjukan seni dan budaya hingga malam apresiasi yang berpotensi mengumpulkan massa dalam jumlah besar.
Karena itu, menurut Munafri, seluruh pihak harus melakukan persiapan dan antisipasi secara maksimal.
“Ini menjadi hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan secara bersama-sama,” tuturnya.
Selain aspek keamanan dan ketertiban, politisi Golkar itu meminta faktor kesehatan menjadi perhatian dalam setiap kegiatan masyarakat.
Ia menginstruksikan agar Dinas Kesehatan maupun instansi terkait menyiapkan pola pendampingan yang memadai, terutama pada kegiatan yang melibatkan banyak warga.
“Kita berharap di setiap kegiatan itu harus ada pola pendampingan yang memadai dari instansi yang terkait, khususnya Dinas Kesehatan untuk tetap bisa standby menjaga keadaan dan kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat,” imbuh Appi.
Wali Kota Makassar itu, juga meminta seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama rangkaian perayaan kemerdekaan.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga mendorong konsolidasi tiga pilar dilakukan secara berkala, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga Forkopimda.
Menurutnya, apel tiga pilar dan koordinasi lintas sektor harus rutin dilakukan untuk mengidentifikasi persoalan yang berpotensi muncul di masing-masing wilayah.
“Konsolidasi berkala, pelaksanaan apel tiga pilar hingga tingkat Tripika, kecamatan dan Forkopimda ini harus berjalan dengan baik, rutin dilaksanakan, untuk mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan persoalan yang akan terjadi di wilayah,” jelasnya.
Ketua IKA FH Unhas itu, meminta koordinasi taktis antara Pemerintah Kota Makassar, Polrestabes Makassar dan Kodim 1408/Makassar diperkuat.
Koordinasi tersebut diperlukan agar seluruh sel, keamanan kota dapat terpantau dengan lebih detail dan respons terhadap persoalan di lapangan bisa dilakukan secara cepat.
“Sinergi dengan Polrestabes dan Kodim 1408 untuk menjaga sel-sel keamanan kota ini harus dibangun lebih detail, lebih intens, sehingga pelaksanaannya memang melibatkan seluruh unsur,” katanya.
Selain itu, Appi menegaskan, pencegahan dini harus dilakukan terhadap sejumlah potensi gangguan, mulai dari konflik sosial, kejahatan jalanan, tawuran hingga berbagai agenda strategis daerah.
Dia ingin seluruh kegiatan kemerdekaan benar-benar menjadi pesta rakyat yang berlangsung aman dan menyenangkan.
“Ini penting sekali, harus menjaga dan membangun mitigasi sehingga dalam rangka kegiatan kemerdekaan ini benar-benar menjadi pestanya rakyat, pesta masyarakat yang seluruh orang happy dan dijaga dengan baik,” ujarnya.
Munafri juga menyampaikan rencana untuk turun langsung bersama unsur Forkopimda meninjau sejumlah kegiatan yang digelar di wilayah kecamatan.
Ia meminta para camat dan lurah memastikan kegiatan yang ditampilkan memiliki nilai edukasi, norma dan budaya yang baik.
Menurutnya, kegiatan perayaan kemerdekaan harus menjadi ruang hiburan masyarakat yang tetap memperhatikan kepatutan dan perlindungan terhadap anak.
Dia juga meminta panitia tidak menjadikan kelompok atau individu tertentu sebagai objek hiburan yang berpotensi merendahkan martabat atau memicu keresahan sosial.
“Saya berharap kita bisa menjaga kondusifnya, memastikan bahwa di setiap kegiatan masyarakat yang ada di tempat itulah yang bersama-sama membuat acara di tengah-tengah keramaian ini,” pesan mantan CEO PSM itu.
Untuk memperkuat pengawasan hingga tingkat paling bawah, Munafri meminta solidaritas RT/RW, tokoh masyarakat, Babinsa dan Bhabinkamtibmas diaktifkan.
Mereka diminta memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada warga sebelum, selama dan setelah kegiatan perayaan kemerdekaan.
“Jadi, mengaktivasi solidaritas RT/RW, keterlibatan tokoh masyarakat dan Bhabinkamtibmas dan Babinsa di tingkat lorong untuk terus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,” jelasnya.
Munafri menekankan, pengamanan tidak hanya dilakukan saat kegiatan berlangsung, tetapi harus dimulai sejak tahap persiapan hingga pascakegiatan.
Appi kembali meminta program Jagai Anakta dimaksimalkan sebagai bagian dari strategi pencegahan kenakalan remaja.
Dia menegaskan, kegiatan perayaan kemerdekaan bukan ruang untuk mencari kelompok yang dianggap paling kuat atau menunjukkan dominasi di wilayah masing-masing.
“Ini kegiatan dalam rangka memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, bukan ajang untuk mencari jagoan-jagoan yang ada di daerah masing-masing,” tegasnya.
Selain program jagai Anakta, Munafri menilai pemberdayaan RT/RW memiliki peran strategis karena berada langsung di tengah masyarakat.
Ia meminta Siskamling kembali diaktifkan secara intensif di lorong-lorong sebagai bagian dari deteksi dini.
“Pemberdayaan RT/RW ini sangat penting sebagai sektor sentral yang ada di wilayah paling kecil,” tuturnya.
“Saya harap ini punya peran yang kuat, peran yang baik untuk memastikan Siskamling secara intens di lorong-lorong untuk menciptakan deteksi dini serta keharmonisan sosial yang ada di wilayah,” sambung Appi.
Munafri juga meminta camat dan lurah aktif menjadi mediator apabila muncul persoalan antarpanitia atau kelompok masyarakat.
Menurutnya, gesekan dalam kegiatan masyarakat terkadang justru muncul dari persoalan teknis yang seharusnya dapat diselesaikan melalui komunikasi.
Karena itu, camat dan lurah diminta menjadi penengah agar persoalan kecil tidak berkembang menjadi konflik.
“Ini adalah pesta dan kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat dan akan dikembalikan kepada masyarakat juga,” tegas Munafri.
Dari sisi teknologi, Pemerintah Kota Makassar juga akan memaksimalkan infrastruktur pemantauan kota, termasuk CCTV dan sistem komunikasi layanan darurat.
Appi meminta seluruh perangkat tersebut dipastikan berfungsi optimal sehingga kondisi kota dapat dipantau selama 24 jam.
Pengawasan melalui infrastruktur yang dimiliki seperti CCTV untuk memastikan CCTV ini bisa berjalan dengan baik.
“Pola lalu lintas komunikasi di nomor-nomor telepon darurat juga harus teraktivasi dengan baik,” terangnya.
Ia menambahkan, layanan darurat 112 akan dimaksimalkan untuk mempercepat respons apabila terjadi keadaan yang membutuhkan penanganan pemerintah.
Munafri mewanti-wanti potensi kejahatan jalanan, termasuk begal, terutama di lokasi yang minim penerangan.
Untuk itu, camat dan lurah diminta berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum terkait penerangan jalan.
Menurut Munafri, kondisi penerangan jalan harus menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan keamanan masyarakat, khususnya pada malam hari ketika aktivitas perayaan kemerdekaan berlangsung.
Di sisi lain, Munafri meminta Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dioptimalkan untuk mendeteksi dan meredam potensi konflik sosial sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Dia menilai komunikasi dengan masyarakat menjadi kunci penting dalam menjaga suasana tetap kondusif.
“Optimalisasi forum kewaspadaan dini masyarakat, untuk meredam potensi gesekan sebelum meluas,” katanya.
Munafri kembali menegaskan bahwa seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI harus dikembalikan pada tujuan utamanya, yakni menghadirkan kegembiraan bagi masyarakat.
Ia berharap seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat hingga RT/RW mengambil peran masing-masing agar perayaan kemerdekaan di Kota Makassar berlangsung aman, tertib dan penuh kegembiraan.
“Ini menjadi tanggung jawab wajib untuk kita semua untuk bisa menjaga, sehingga kegiatan dalam rangka menyambut hari kemerdekaan ini benar-benar menjadi pesta yang dilakukan oleh masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat secara riang dan gembira,” pungkas Munafri.
Sedangkan, Kapolrestabes Makassar Arya Perdana menyebut situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Makassar dalam beberapa bulan terakhir semakin kondusif.
Arya mengatakan, dalam beberapa bulan terakhir jumlah aksi unjuk rasa di Makassar mulai mengalami penurunan.
Kalaupun terdapat aksi, kata dia, sejauh ini tidak berkembang menjadi tindakan anarkis seperti pembakaran maupun penjarahan.
“Melihat kondisi, alhamdulillah dalam beberapa bulan terakhir, seperti yang Bapak Ibu rasakan sendiri, unjuk rasa sudah mulai berkurang,” katanya.
“Walaupun ada satu-dua, tidak ada yang bakar-bakaran dan tidak ada yang dijarah,” sambung Arya.
Menurutnya, kondisi tersebut bukan semata-mata hasil kerja kepolisian, melainkan buah dari kerja sama seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi kota tetap aman dan kondusif.
Ia menilai kesadaran masyarakat untuk menolak tindakan negatif harus terus dijaga dan dirawat agar situasi serupa dapat dipertahankan ke depan.
“Ini merupakan kerja sama dari kita semua, bukan hanya tugas polisi. Ada kesepakatan dari seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif dan menolak hal-hal negatif tersebut,” ujarnya.
Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Arya mengingatkan adanya penyebaran isu di media sosial yang berpotensi memicu keresahan masyarakat.
Ia menyinggung kembali situasi kerusuhan yang terjadi pada 25 hingga 29 Agustus tahun sebelumnya yang belakangan kembali diangkat oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Menurut Arya, isu tersebut harus disikapi secara bijak agar tidak menimbulkan kepanikan maupun memancing masyarakat melakukan tindakan yang tidak diinginkan.
“Tahun lalu kita ada kerusuhan yang cukup besar tanggal 25 sampai tanggal 29 Agustus, dan itu dikeluarkan kembali oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya.
Arya menyebut pemerintah pusat bersama unsur keamanan nasional juga telah menyampaikan bahwa kondisi keamanan secara umum berada dalam keadaan aman dan kondusif.
Karena itu, ia meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, khususnya informasi yang disebarkan melalui media sosial.
“Kita ingin 17 Agustus kali ini dan seterusnya tidak ada lagi orang-orang yang sifatnya anarkis, tidak ada lagi orang-orang yang melakukan kejahatan kriminalitas,” tegasnya.
Di sisi lain, Arya menyoroti potensi gangguan keamanan yang melibatkan kelompok bermotor, geng motor dan penggunaan panah busur.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berasal dari wilayah Kota Makassar. Sejumlah pelaku juga diduga datang dari daerah sekitar Makassar.
“Kami sudah komunikasikan dengan beberapa Kapolres, Kapolres Gowa, Takalar dan juga Kapolres Maros untuk sama-sama mengantisipasi,” katanya.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah patroli gabungan yang disebut Patroli Trisula, dengan melibatkan unsur Reserse, Intelijen dan Samapta.
“Hampir setiap hari kami melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku geng motor dan panah busur. Satu hari itu mungkin bisa 10 orang sampai 20 orang,” tutupnya. (***)
