MAGELANG – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menilai retret kepemimpinan bagi kepala daerah selama delapan hari di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, menjadi bekal penting dalam memperkuat penyelarasan kebijakan pusat dan daerah.
Orientasi itu menghadirkan berbagai narasumber yang memberikan materi strategis tentang tata kelola pemerintahan dan pembangunan.
Munafri menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang pro rakyat.
Salah satu hal yang menurut Munafri penting dibawa pulang adalah materi tentang kebijakan nasional yang harus diterjemahkan secara efektif di tingkat daerah. Dia menyebut, masih banyak kebijakan pusat yang belum tersampaikan dengan baik di daerah.
“Banyak yang bisa kita bawa pulang. Paling pertama adalah materi-materi terhadap kebijakan nasional yang mungkin belum ter-deliver dengan baik. Ini yang kita diingatkan dari pemerintah pusat supaya yang menjadi kebijakan pusat ini bisa landing dengan baik di daerah,” ujar Munafri, di Lapangan Golf Borobudur, Jumat (28/2/2025)
Munafri menyatakan, upaya sinkronisasi kebijakan ini dinilai penting untuk memastikan program-program pusat dapat langsung dirasakan masyarakat. Terutama, dalam program yang menyasar kelompok masyarakat rentan dan mendukung pemulihan ekonomi.
“Bagaimana caranya, seperti apa, kapan dan sebagainya, terutama di dalam program-program yang pro rakyat yang memang pemerintah pusat saat ini membuat sebuah program yang tujuannya betul-betul semuanya dibawa ke kabupaten/kota/provinsi di Indonesia. Jadi sinkronisasi ini dan harmonisasi ini sangat penting,” tambahnya.
Meski waktu pelaksanaan hanya delapan hari, Munafri mengapresiasi materi yang disampaikan secara padat dan berbobot. Dia menilai pemerintah pusat menunjukkan keseriusan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
“Waktunya sebenarnya tidak cukup kalau cuma 8 hari tetapi ini dipadatkan dan menurut saya, pemerintah ini sangat fokus dalam meningkatkan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya,” katanya.
Isu penciptaan lapangan kerja juga menjadi salah satu perhatian utama dalam orientasi ini. Munafri menyebut, kebijakan pusat dirancang untuk menciptakan efek berganda di daerah, sehingga mampu mendorong pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif.
“Penciptaan lapangan kerja juga menjadi isu yang sangat kuat karena berbagai macam program didesain supaya melibatkan menjadi multiplier effect buat proses pembangunan di daerah,” tuturnya.
Dalam implementasi kebijakan, kepala daerah juga didorong untuk lebih mandiri dan kreatif. Munafri menekankan bahwa daerah tidak bisa terus-menerus bergantung pada dana pusat, melainkan harus mampu mengoptimalkan potensi lokal.
“Kita di daerah diminta untuk berkreasi, tidak harus selalu mengandalkan APBD, minta dana dari pusat, tapi harus mampu lebih kreatif untuk mendapatkan PAD yang maksimal,” jelasnya.
Selain itu, penyederhanaan birokrasi menjadi langkah penting dalam mempercepat iklim investasi di daerah. Munafri menilai, efisiensi birokrasi akan berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Mempermudah iklim investasi, memotong rantai birokrasi, melihat dan membangun efisiensi. Ini yang kita harapkan ke depan bisa maksimal,” pungkasnya. (***)
