MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima jajaran manajemen PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) dalam pertemuan strategis yang berlangsung di Ruang Kerja Wali Kota Makassar, Jumat (18/7/2025).
Pertemuan ini turut dihadiri Ketua Tim Ahli Pemkot Hudli Huduri, Sekretaris Daerah Andi Zulkifly Nanda, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kepala Dinas Penataan Ruang, serta perwakilan Dinas Pertanahan Kota Makassar.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah rencana kegiatan dan proyek pengembangan wilayah oleh PT GMTD, sekaligus sebagai forum sinkronisasi kebijakan pemerintah kota dalam memfasilitasi investasi yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Hari ini kami mendengarkan secara detail rencana dan kegiatan dari GMTD. Kami ingin semua informasi tersampaikan secara jelas, terbuka, dan transparan,” ujar Wali Kota Munafri.
Pertemuan ini membahas sejumlah rencana strategis, termasuk proyek pembangunan jembatan penghubung di kawasan Barombong Makassar dan Takalar serta daerah lainya.
Dalam pertemuan tersebut, Munafri menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar ingin memastikan seluruh informasi dan rencana pembangunan yang akan dijalankan oleh GMTD tersampaikan secara terbuka dan jelas.
Salah satu isu penting yang dibahas adalah perencanaan jembatan Barombong sebagai solusi kemacetan dan pembuka akses antarwilayah.
“Soal pembangunan jembatan di Barombong sebagai akses pengurai kemacetan, kami hanya membebaskan lahan, Pemerintah Provinsi yang bangun jembatan,” ujar Appi.
Munafri mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk dengan Gubernur, untuk mendukung pembangunan jembatan tersebut.
Namun, ia menekankan pentingnya kolaborasi dan kejelasan status lahan di kedua sisi jembatan agar proyek ini dapat berjalan tanpa hambatan.
“Kami sudah bicara dengan Pak Gubernur soal rencana pembangunan jembatan Barombong. Sekarang tinggal bagaimana kita menyelesaikan soal pembebasan lahannya. Kami dari Pemkot siap memfasilitasi, tapi harus jelas, lahan di sisi satu dan sisi lainnya milik siapa,” tegasnya.
Wali Kota juga mengingatkan bahwa tanpa kepastian soal lahan, proyek jembatan ini akan terhambat di tengah jalan.
Oleh karena itu, ia mendorong semua pihak, khususnya GMTD sebagai salah satu pemilik atau pengelola lahan di sekitar kawasan, untuk aktif mencari solusi bersama.
“Kalau tidak diselesaikan, kita bisa mandek di satu titik. Itu bentangannya panjang. Saya sudah minta, jadi kita sama-sama bebaskan lahannya, biar cepat Pemrov bangun,” tutur Munafri.
Pertemuan ini merupakan bagian dari langkah proaktif Pemkot Makassar dalam membangun konektivitas kawasan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif, khususnya di wilayah strategis seperti Barombong dan sekitarnya.
Munafri menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar memiliki komitmen kuat dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan terbuka, dengan sistem perizinan satu pintu yang efisien dan berbasis kepastian hukum.
“Kami tidak ingin ada pihak yang bermain-main dalam proses perizinan dan membebani investor dengan biaya-biaya yang tidak semestinya. Semua harus mengikuti jalur resmi, cepat, dan akuntabel,” imbuhnya.
Munafri mendorong adanya komunikasi terbuka antara pemerintah dan pihak pengembang agar tidak ada tumpang tindih kepemilikan maupun masalah hukum di kemudian hari.
Ia juga menegaskan bahwa Pemkot Makassar membuka pintu seluas-luasnya bagi investor yang ingin berkontribusi terhadap pertumbuhan kota, dengan catatan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.
“Kota Makassar sangat terbuka terhadap investasi. Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi juga peningkatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, semua pihak harus patuh terhadap regulasi dan jangan ada yang melangkahi aturan,” tutupnya.
Pada kesempatan ini, perwakilan GMTD, Direktur Cleaning, Zainal Abidin, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah menjalankan sejumlah proyek besar yang masih dalam tahap proses, dan siap untuk dipresentasikan langsung oleh Wali Kota Makassar guna mendapat dukungan lebih luas, termasuk dari pemerintah provinsi.
“Untuk hari ini kita coba paparkan, presentasikan apa yang sudah dilakukan dan apa yang direncanakan ke depan. Ada beberapa proyek besar, meski masih dalam proses,” ujar Zainal.
Ia menambahkan bahwa meskipun laporan resmi masih berada di tingkat Provinsi, namun semua proyek strategis tersebut akan bermuara menjadi bagian dari satu kesatuan pembangunan kota.
“Laporannya, saat ini ada di Provinsi, tapi kami optimis semuanya akan terintegrasi. Kita juga tentu berharap mendapat dukungan, baik dari pusat maupun daerah,” jelasnya. (***)
