MAKASSAR – Jumat 15 Agustus 2025. DPRD Makassar menggelar rapat paripurna tentang penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses ketiga masa persidangan ketiga tahun sidang 2024–2025.
Dalam rapat yang dihadiri seluruh anggota DPRD, pejabat eksekutif, dan tamu undangan itu, setiap juru bicara daerah pemilihan (dapil) menyampaikan aspirasi prioritas warga yang dihimpun selama reses.
Dapil I melalui juru bicara Fahrizal Ar-Rahman Husain, menyoroti perbaikan infrastruktur jalan, penanganan banjir, peningkatan fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan. Ia juga menegaskan perlunya percepatan realisasi program pemerintah yang masih tertunda.
“Pemkot harus memberi perhatian khusus agar program yang tertunda segera dijalankan demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dapil II lewat Ismail menekankan pentingnya kerja sama antara Pemkot Makassar dan seluruh pemangku kepentingan untuk membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan warga.
Meski mengapresiasi kinerja wali kota dan wakil wali kota, ia meminta pemerintah lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat di tengah dinamika kota.
Dapil III yang diwakili Idris, mengimbau pemerintah meninjau ulang rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kecamatan Tamalanrea karena dinilai berpotensi menimbulkan masalah lingkungan.
Ia juga menyoroti perlunya penambahan armada pengangkut sampah, perbaikan lampu jalan, penutupan lubang jalan, kemudahan akses Kartu Indonesia Sehat, pemerataan bantuan sosial, pemasangan CCTV, serta koordinasi lintas instansi untuk mengatasi banjir.
Sementara Dapil IV melalui Hartono, menyampaikan aspirasi terkait perbaikan jalan, drainase, pengendalian banjir, pelatihan pengurus koperasi, dan pembenahan sistem penerimaan siswa baru.
Ia turut menyoroti pengelolaan sampah di Kecamatan Manggala yang pada 2024 mencapai sekitar 300 ribu ton per tahun, namun baru 2 persen yang berhasil diolah.
Hartono menegaskan pengelolaan sampah harus dibenahi terlebih dahulu sebelum melanjutkan proyek PLTSa.
Seluruh masukan dari empat dapil tersebut telah dibukukan dalam dokumen resmi hasil reses untuk menjadi acuan Pemkot Makassar dalam menyusun program kerja periode mendatang. (***)
