MAKASSAR — Komitmen Pemerintah Kota Makassar, di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam menata wajah kota dari kesemrawutan menuju estetika yang tertib dan nyaman, terus menuai dukungan.
Langkah tegas namun humanis yang dilakukan dalam penertiban lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdiri di atas saluran drainase mendapat apresiasi dari kalangan legislatif.
Kini, dukungan terhadap langkah penataan kota yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar, terus mengalir, apresiasi datang dari Anggota DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, yang menilai kebijakan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, telah mengembalikan hak-hak masyarakat, khususnya pejalan kaki.
Ari Ashari Ilham, merupakan Fraksi NasDem, siap “pasang badan” mengawal Pemkot dalam penataan lapak liar.
Politisi NasDem itu juga menyampaikan bahwa selama pergantian kepemimpinan wali kota dari tahun ke tahun, dirinya baru kali ini melihat progres penataan kota yang dinilai lebih nyata dan terukur.
Menurutnya, meski masa kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin baru berjalan sekitar satu tahun, perubahan mulai terlihat, terutama dalam penataan ruang publik dan pengembalian fungsi fasilitas umum.
“Akhirnya Kota Makassar punya wali kota (Pak Munafri) yang benar-benar membuktikan kinerja. Penataan kota lebih maju, lebih tertib, dan mulai terlihat arah pembangunannya,” tutur Azhari, Senin (16/2/2026).
Ari bahkan mengaku, dalam kurun waktu puluhan tahun pergantian kepemimpinan di Kota Makassar, dirinya baru merasakan adanya langkah penataan yang konsisten seperti saat ini.
“Oleh karena itu, saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi kerja-kerja Pak Wali. Puluhan tahun baru saya rasakan ada wali kota yang bekerja seperti ini,” terangnya.
Menurut Ari Ashari Ilham, sebagai wakil rakyat dirinya mendukung penuh kebijakan penataan kota, khususnya penertiban lapak PKL yang selama ini berdiri di atas saluran drainase dan fasilitas umum.
Ia menilai, persoalan penataan PKL bukanlah hal mudah. Apalagi, sejumlah lapak telah berdiri selama puluhan tahun dan bahkan diduga telah dikomersialkan oleh oknum tertentu.
“Menertibkan PKL itu bukan perkara sederhana. Banyak yang sudah puluhan tahun berjualan di lokasi tersebut. Bahkan, tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi pendekatan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar. Penertiban dilakukan melalui proses komunikasi dan sosialisasi terlebih dahulu, sehingga pelaksanaannya di lapangan relatif berjalan kondusif tanpa gesekan berarti.
Sekretaris DPD NasDem Kota Makassar, ini menilai, pola pendekatan persuasif yang dikedepankan Pemkot menjadi kunci keberhasilan penataan tersebut.
Pemerintah tidak semata-mata menggunakan pendekatan penegakan aturan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan.
“Alhamdulillah, kita lihat di lapangan hampir tidak ada gesekan. Artinya pendekatan yang dilakukan sudah tepat. Pemerintah hadir bukan untuk menekan, tetapi untuk menata dan mencarikan solusi,” jelasnya.
Politisi NasDem itu juga menyampaikan bahwa selama pergantian kepemimpinan wali kota dari tahun ke tahun, dirinya baru kali ini melihat progres penataan kota yang dinilai lebih nyata dan terukur.
Ari menuturkan, dirinya memberikan apresiasi kepada Wali Kota beserta seluruh jajaran yang dinilai serius memperhatikan kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki di Kota Makassar.
Menurutnya, selama ini banyak wilayah di Makassar yang dinilai mengancam keselamatan pejalan kaki karena trotoar dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan lain.
Akibatnya, pejalan kaki terpaksa turun ke badan jalan karena tidak dapat menggunakan trotoar sebagaimana mestinya.
“Semua masyarakat Makassar punya hak yang sama, termasuk pejalan kaki. Jangan sampai hak mereka terabaikan hanya karena trotoar dimanfaatkan untuk kepentingan lain,” ungkapnya.
Dia menegaskan, bahwa penataan kota sudah tepat, karena menghadirkan rasa keadilan bagi semua pihak.
Baik pedagang maupun pejalan kaki memiliki hak yang sama untuk beraktivitas di ruang publik. Namun, menurutnya, tidak boleh ada satu hak pun yang dikesampingkan.
“Pedagang punya hak untuk mencari nafkah, tetapi pejalan kaki juga punya hak atas keselamatan dan kenyamanan,” saran Ari.
“Di sinilah pemerintah harus hadir menata agar semuanya berjalan seimbang,” lanjut politisi NasDem tersebut.
Meski demikian, ia juga meminta agar Pemerintah Kota Makassar, menyiapkan solusi konkret bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdampak penertiban.
Menurutnya, relokasi atau penataan ulang lokasi berdagang harus menjadi bagian dari solusi, sehingga para pedagang tetap dapat menjalankan usaha tanpa melanggar aturan.
“Kami tetap meminta solusi dari Pak Wali untuk relokasi tempat teman-teman PKL. Penataan harus disertai solusi agar tidak menimbulkan persoalan baru,” katanya.
Selain mengembalikan hak pejalan kaki, Ari menilai kebijakan penertiban dan penataan ini juga berdampak pada keindahan Kota Makassar. Wajah kota yang lebih tertib dan bersih akan menciptakan kesan positif, baik bagi warga maupun pengunjung.
Ke depan, ia berharap penataan tidak hanya menyasar trotoar dan drainase, tetapi juga tampak depan pasar-pasar yang berada di tengah kota.
Menurutnya, kawasan pasar merupakan etalase aktivitas ekonomi masyarakat dan perlu ditata lebih representatif.
“Apalagi pasar-pasar kita berada di tengah kota. Tampak depannya harus diperhatikan agar terlihat rapi, bersih, dan mencerminkan wajah Makassar yang semakin maju,” imbuh Ari.
Dengan dukungan legislatif dan komitmen eksekutif, penataan Kota Makassar diharapkan berjalan berkelanjutan, menghadirkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keselamatan warga, serta estetika kota.
Ia berharap, komitmen ini dapat terus dijaga secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga Makassar benar-benar menjadi kota yang bersih, tertata, serta nyaman bagi seluruh masyarakat.
Penataan PKL yang berdiri di atas drainase dinilai tidak hanya berdampak pada estetika kota, tetapi juga pada upaya pencegahan banjir, kelancaran arus lalu lintas pejalan kaki, serta peningkatan kualitas lingkungan perkotaan secara keseluruhan.
“Dengan dukungan legislatif dan sinergi seluruh elemen masyarakat, upaya transformasi wajah Kota Makassar akan berjalan lebih optimal menuju kota metropolitan yang modern,” tukasnya.
Diketahui, setiap langkah penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar tidak berdiri sendiri. Di balik relokasi yang dijalankan, selalu disertai solusi.
Pendekatan inilah yang dinilai menjadi kunci sukses penataan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) tanpa menimbulkan gesekan di lapangan.
Sejumlah pihak menilai, pola komunikasi dan pendekatan persuasif yang diterapkan Pemkot membuat proses relokasi berjalan kondusif.
Bahkan, dalam beberapa titik penertiban, terdapat PKL yang secara sukarela membongkar sendiri lapaknya sebelum dilakukan tindakan oleh petugas.
Minimnya riak-riak penolakan menjadi indikator bahwa langkah pemerintah tidak semata-mata represif, melainkan mengedepankan dialog serta solusi yang tidak merugikan pedagang.
Relokasi dipastikan bukan bentuk penggusuran tanpa arah, tetapi bagian dari upaya menata kota dengan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha masyarakat kecil.
Pendekatan humanis inilah yang dinilai membedakan pola penataan saat ini, sehingga kebijakan berjalan efektif tanpa konflik terbuka di tengah masyarakat. (***)
