MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengingatkan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) memiliki peran strategis dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Kota Makassar Triwulan I Tahun Anggaran 2026, di Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (16/4/2026).
Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya keterhubungan antara perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah agar setiap kegiatan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dia menilai, salah satu penyebab program tidak berdampak adalah karena perencanaan yang tidak terkoneksi dengan pola eksekusi di lapangan.
“Perencanaan itu harus jelas bagaimana bentuknya, dan setelah direncanakan, pola eksekusinya seperti apa. Jangan sampai perencanaan tidak terkoneksi dengan pelaksanaan,” tegasnya.
Sebagai Wali Kota, Appi pun mengajak seluruh jajaran pemerintah kota untuk terus memperkuat kolaborasi dan komitmen dalam menjalankan program pembangunan, sehingga hasilnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari kualitas output dan outcome yang dihasilkan.
“Program dan kegiatan harus mampu memberikan dampak nyata, terutama dalam peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, serta kesejahteraan masyarakat Kota Makassar,” ujarnya.
Munafri juga mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran yang bijak dan berorientasi pada manfaat maksimal bagi masyarakat, serta menghindari pemborosan dalam setiap pelaksanaan program.
Selain itu, ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung program nasional dan prioritas daerah secara optimal.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat melalui perencanaan yang terintegrasi, pelaksanaan yang konsisten, serta pengawasan yang akuntabel.
“Oleh karena itu, kita harus menjalankan anggaran secara efektif dan efisien, dengan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” katanya.
“Peran SKPD sangat penting dalam memastikan program diimplementasikan dengan baik, melalui program yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” jelasnya.
Menurutnya, fase awal triwulan I, sangat krusial karena akan menentukan ritme kerja pada triwulan-triwulan berikutnya.
Selain itu, Munafri juga menyinggung pola kerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih berorientasi pada aktivitas dan serapan anggaran, bukan pada dampak kinerja.
Ia mengingatkan, OPD tidak boleh bekerja secara sektoral atau berdiri sendiri-sendiri, melainkan harus terintegrasi dalam satu sistem kelembagaan yang saling mendukung.
“OPD A, B, C itu tidak berdiri sendiri. Yang kita harapkan bukan penilaian per OPD, tapi akumulasi dampak dari seluruh kinerja pemerintah kota,” imbuh Munafri.
Munafri pun meminta seluruh jajaran untuk meninggalkan pola kerja parsial dan mulai membangun konektivitas antar perangkat daerah.
Dia juga menekankan pentingnya indikator kinerja yang terukur dan berdampak jelas. Tanpa ukuran yang pasti, menurutnya, keberhasilan pembangunan akan sulit dibuktikan.
Tak hanya itu, Munafri mengkritisi proses monitoring dan evaluasi yang kerap tidak menghasilkan keputusan konkret.
“Harus ada keputusan yang memberi tekanan agar di triwulan berikutnya ada perbaikan dan dampak nyata,” tegasnya lagi.
Politisi Golkar itu mengingatkan bahwa setiap kelemahan pada triwulan awal harus segera ditindaklanjuti dengan keputusan strategis, sehingga bisa diperbaiki pada periode berikutnya.
Appi menegaskan pentingnya menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan, seperti RPJMD dan rencana kerja (Renja), agar seluruh program berorientasi pada outcome.
Dalam konteks itu, ia merujuk pada RPJMD Kota Makassar 2025–2029 yang mengusung visi “Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan” dengan tujuh misi pembangunan.
Menurutnya, RPJMD merupakan perpaduan antara kontrak politik dan kontrak administratif yang harus dijalankan secara selaras.
“Tujuan itu hanya bisa tercapai kalau kontrak politik dieksekusi melalui kegiatan administratif yang terukur dan berdampak,” jelasnya.
Ia pun kembali menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi harus menjadi instrumen pengambilan keputusan, bukan sekadar agenda formalitas.
Di akhir arahannya, Munafri menekankan pentingnya kolaborasi lintas OPD agar roda pemerintahan berjalan efektif dan terintegrasi.
“Tidak bisa satu OPD berjalan sendiri tanpa koneksi dengan yang lain. Ini yang harus kita perbaiki bersama,” tuturnya.
Oleh sebab itu, Appi kembali menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menurutnya, implikasi utama dari RPJMD bukan sekadar menjadi dokumen perencanaan, tetapi harus menjadi acuan kerja yang memastikan seluruh program bermuara pada hasil atau outcome yang nyata.
“Evaluasi harus berbasis outcome, bukan sekadar kegiatan OPD. Bukan hanya apa yang kita kerjakan, tapi apa dampak yang dihasilkan,” tegasnya, mengulangi.
Munafri menjelaskan, kualitas outcome sangat ditentukan oleh proses perencanaan dan pelaksanaan yang baik.
Dia mengingatkan bahwa hasil tidak akan maksimal jika sejak awal prosesnya sudah lemah.
” Kalau perencanaan dan proses administrasinya tidak baik, maka outcome-nya pasti tidak akan maksimal. Sebaliknya, kalau prosesnya kuat, hasilnya akan istimewa,” bebernya.
Karena itu, ia memberikan atensi kepada seluruh jajaran perangkat daerah untuk memberikan perhatian serius pada setiap tahapan proses, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, guna memastikan dampak program benar-benar dirasakan masyarakat.
Appi juga menilai bahwa jika proses dijalankan dengan benar dan konsisten, maka sistem pemerintahan yang berdampak.
Lebih lanjut, ia kembali menekankan pentingnya evaluasi triwulan pertama sebagai fondasi arah pembangunan dalam satu tahun anggaran.
Dikatakan, fase awal bukan sekadar tahap awal pelaksanaan, melainkan penentu arah dari seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, belanja, hingga operasional program di triwulan selanjutnya.
Appi menyebut evaluasi triwulan pertama sebagai momentum penting untuk memastikan RPJMD benar-benar dijalankan secara nyata, bukan hanya menjadi dokumen formal.
“Yang paling penting di triwulan pertama bukan capaiannya, tapi ketepatan arah. Kalau arah sudah benar, baru kita gas. Jangan sampai kita cepat, tapi salah arah,” ajakannya.
Ia mengingatkan agar pola lama yang menunda pekerjaan hingga akhir tahun anggaran tidak lagi terjadi, karena hal tersebut justru menimbulkan berbagai persoalan, termasuk rendahnya realisasi dan munculnya sisa anggaran (Silpa).
Munafri juga memberikan perhatian khusus kepada para camat, terutama yang baru menjabat, agar aktif berkoordinasi dan tidak ragu untuk bertanya dalam menjalankan tugasnya.
Di akhir penyampaiannya, ia kembali mengingatkan bahwa seluruh program pemerintah harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan berorientasi pada dampak bagi masyarakat.
“Jangan lagi kita berkejar-kejaran di akhir tahun. Kita punya waktu satu tahun, jadi harus dimanfaatkan sejak awal dengan baik,” saran Appi.
“Kalau tidak ada ukuran yang jelas, bagaimana kita tahu apakah yang kita lakukan ini sudah tepat atau tidak? Alat ukur ini yang akan menentukan arah perjalanan kita,” sambung Munafri, menutup arahan.
Sedangkan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Muh. Dahyal, memaparkan capaian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan.
Dalam laporannya, Dahyal menyebutkan bahwa realisasi belanja daerah hingga akhir Triwulan I mencapai Rp465 miliar dari total anggaran Rp4,2 triliun atau sebesar 11,07 persen, dengan capaian fisik sebesar 11,36 persen.
“Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025, realisasi keuangan mengalami peningkatan sebesar 0,6 persen, dari sebelumnya 11,48 persen,” jelasnya.
Sementara itu, dari sisi pendapatan daerah, realisasi hingga Triwulan I Tahun 2026 tercatat sebesar Rp1,041 triliun dari target Rp4,7 triliun atau 22,14 persen.
Angka tersebut menunjukkan tren positif dibandingkan Triwulan I Tahun 2025 yang hanya mencapai 20,91 persen.
“Ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam pengelolaan pendapatan daerah,” tambah Dahyal.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pelaksanaan Program Prioritas Daerah, baik yang bersumber dari program prioritas nasional maupun yang tertuang dalam RPJMD Kota Makassar 2025–2029, saat ini telah berjalan.
Adapun perkembangan dan progres detail dari masing-masing program tersebut akan dipaparkan lebih lanjut oleh para Kepala OPD terkait.
“Rapat ini menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai rencana serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Makassar,” tukasnya. (***)
