MAKASSAR – Selasa, 27 Juni 2023. Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tangkat Sulsel, di Novotel Makassar.
Banyak pihak terkait juga hadir dalam rapat koordinasi ini. Termasuk Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Direktur SUPD III Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri dan Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Juga perwakilan dari pemerintah kota dan kabupaten se-Sulsel.
Penanggulangan kemiskinan memang menjadi fokus utama Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, saat ini.
Begitu yang disampaikan Fatmawati Rusdi usai mengikuti rapat koordinasi tersebut.
Dia bahkan menjadwalkan pertemuan rutin bersama organisasi perangkat daerah teknis terkait, lurah dan camat, setiap hari Senin.
“Jadi di bulan Juni ini, hampir tiap pekan saya melakukan rapat bersama OPD terkait. Saya meminta mengupdate data (kemiskinan) di lapangan,” kata Fatmawati Rusdi.
Dari data terbaru itu, lanjutnya, menjadi dasar Pemkot Makassar dalam mengambil keputusan. Khususnya soal masyarakat penerima bantuan sosial.
“Jangan sampai ada orang yang mampu tapi tetap terdata sebagai penerima bantuan. Ini tidak bisa lagi ada yang seperti ini. Hapus datanya dan langsung ganti dengan rakyat kita yang benar-benar butuh,” pungkasnya.
Sebelumnya, Asisten II Pemprov Sulsel, Ichsan Mustari dalam sambutannya mengatakan, rapat koordinasi ini digelar agar para pemangku kebijakan memahami manfaat dari penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sesuai dengan Permendagri nomor 53 tahun 2020.
“Penghapusan kemiskinan ekstrem telah mendorong komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja kolaboratif dalam proses percepatan pengahapusan Kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia,” tuturnya.
Menurutnya, percepatan penanggulangan kemiskinan memerlukan langkah-langkah strategis yang berjenjang, tepat sasaran dan efektif. Juga membutuhkan penguatan kelembagaan di tingkat kota kabupaten hingga pusat.
“Saya mengimbau kepada para Ketua TKPK kabupaten kota mengoordinasikan, merumuskan kebijakan terfokus pada upaya percepatan penghapusan kemiskinan. Sehingga target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga mendekati 0 persen pada tahun 2024 dapat terwujud,” pinta Ichsan Mustari. (***)
