MAKASSAR – Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar, Zuhaelsi Zubir ikut meneken pakta integritas pengawalan proyek strategis Pemerintah Kota Makassar tahun anggaran 2023.
Penandatanganan itu, berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar, Senin 03 April 2023.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto juga ikut bertandatangan bersama Kepala Kejari Makassar, Andi Sundari, dan pejabat lingkup Pemkot Makassar lainnya.
Danny Pomanto-sapaan wali kota Makassar bilang, jika ada beberapa program strategis yang memang membutuhkan pengawalan dari kejaksaan.
Misalnya proyek Makassar Government Center (MGC), Makassar Core City Arena atau MACCA, Sirkuit Internasional Untia, hingga Japparate.
Pengawalan dari Kejari Makassar, kata Danny Pomanto sebagai upaya mitigasi mencegah penyimpangan pengerjaan suatu proyek.
Sehingga dengan adanya pengawalan ini tidak ada alasan lagi penyerapan anggaran, kualitas proyek, hingga administrasi proyek pemerintah mengalami kendala.
Dia pun tidak menampik masih banyak KPA/PPK dan PPTK yang kadang keliru dalam penafsiran hukum, meski pengerjaan proyek sudah sering dilakukan.
Danny Pomanto mencontohkan ada penawaran proyek yang ditender dengan ‘membuang’ 20% dari pagu anggaran. Sehingga dikhawatirkan berdampak pada kualitas proyek.
“Jadi tidak masuk akal itu tender buang 20%. Makanya menafsirkan terendah wajar itu harus jelas. Terendah sudah jelas, tapi wajarnya. Nah bagaimana memberikan ukuran wajar itu,” kata Danny Pomanto.
Makanya bersama Tim Kejari ada standarisasi, ada SOP-nya dan itu tafsiran hukumnya valid,” tambahnya.
Danny Pomanto bahkan meminta kepada OPD yang menjadi penanggung jawab proyek strategis untuk melakukan mitigasi resiko hukum.
“Saya wajibkan seluruh OPD melakukan mitigasi sebelum ancaman dan hambatan itu terjadi, dikonsultasikan dengan Kejari,” ujarnya.
Dengan adanya pendampingan ini, proyek strategis Pemkot Makassar diharapkan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Ujungnya ini adalah penyerapan anggaran. Kita berharap tidak seperti tahun lalu,” ucap Danny Pomanto.
Sementara itu, Kepala Kejari Makassar Andi Sundari mengatakan, pengawalan yang diberikan merupakan bentuk mitigasi terhadap resiko hukum pelaksanaan proyek strategis Pemkot Makassar.
Oleh demikian, Kejari Makassar memberikan pendampingan berupa rambu-rambu atau aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak.
Meski begitu, upaya tersebut bukan menjadi jaminan untuk tidak adanya temuan hukum.
“Kami hanya memberikan batasan-batasan sesuai aturan, kalau itu dilanggar maka itu adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pribadi yang bersangkutan,” ungkap Andi Sundari. (***)
