MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi melakukan rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program APBD Kota Makassar dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan III, di kantor Balai Kota, Rabu 18 Oktober 2023.
Rapat ini dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah dan camat lingkup Pemkot Makassar.
Monitoring ditujukan untuk memperoleh data dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan dari perangkat daerah, serta mengidentifikasi masalah yang timbul dari aspek pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.
Mengawali rapat monitoring, Fatmawati meminta Asisten III, Mario Said untuk memastikan kehadiran seluruh peserta rapat yang hadir, serta alasan ketidakhadiran.
“Rapat ini merupakan rapat penerimaan raport, melihat sejauh mana capaian kinerja, sehingga dapat dilakukan akselerasi percepatan di dua bulan terakhir,” tutur Fatmawati.
Dari pemaparan capaian kinerja dilaporkan realisasi belanja daerah untuk kategori tinggi atau telah berada di atas 60 persen.
Di antaranya Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bagian Kesra, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pendidikan, Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Perikanan dan Pertanian, serta Kecamatan Rappocini.
Sedangkan yang masih berada di kategori rendah atau di bawah 40 persen, masing-masing Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Dinas Penataan Ruang, Bagian Administrasi Pembangunan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Bagian Perekonomian, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Ketahanan Pangan, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bappeda Kota Makassar, Helmy Budiman menyampaikan terkait upaya percepatan pencapaian visi misi Kota Makassar.
Di tahun 2024 akan dilakukan pemangkasan anggaran, agar lebih rasional dan efektif. Salah satunya dengan meniadakan konsumsi makan siang dalam kegiatan rapat.
Selain itu, Helmy Budiman juga menyampaikan terkait Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang akan diberikan tepat waktu kepada SKPD yang masuk dalam kategori tinggi dan sedang sebagai apresiasi.
“Akan dilaporkan ke Wali Kota Makassar, bagaimana skemanya, agar tidak terjadi perlambatan. Tentunya kita menunggu DPA dari provinsi untuk segera ditindaklanjuti, untuk itu seluruh kepala SKPD tidak dianjurkan meninggalkan Kota Makassar, kecuali sifatnya sangat mendesak,” tuturnya. (***)
