Makassar – PJ Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra menerima audiensi dari PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) di ruang rapat sekda, Rabu (14/08/24).
PT PII sendiri merupakan institusi BUMN di bawah naungan Kementerian Keuangan yang dibuat guna mendukung percepatan penyediaan infrastruktur di Indonesia melalui skema Public Private Partnership.
Salah satu dukungan PII terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah sebagai penyedia dukungan fiskal kontinjen untuk proyek infrastruktur Public Private Partnership melalui penyediaan penjaminan atas risiko kontraktual terkait tindakan pemerintah.
Kunjungannya ini untuk mengajak Kota Makassar ikut dalam Focus Grup Discusion (FGD) bersama kabupaten/kota di Sulsel yang rencana akan digelar akhir agustus dan dihadiri langsung oleh PII pusat.
“Jadi pada FGD nanti kami diminta memaparkan proyek-proyek infrastruktur prioritas apa saja yang masih belum terealisasi di Kota Makassar,” ucap Firman.
Firman mengatakan ada beberapa proyek yang nanti ditawarkan salah satunya Light Rail Transit atau Lintas Raya Terpadu (LRT) yang rencana akan dibangun dari bandara hingga Anjungan City Of Makassar sepanjang 16,8 Km dengan total anggaran yang dibutuhkan kurang lebih Rp 3 Triliun.
“Jadi program ini berbasis KPBU atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Kemarin tahun 2017 sempat kami bawa (proposal) ini ke Bappenas. Semoga melalui PII ini bisa ada progress yang lebih nyata. Karena kita perlu dukungan berupa infrastruktur yang memadai guna merealisasikan pembangunan yang telah direncanakan,” ujarnya.
“Kami sangat menyambut baik. Kita akan perbaharui data perencanaan pembangunan kami dan semoga bisa menjadi perhatian pusat,” sambung Firman.
Sementara, pihak PT PII Makassar, Asri Nur Aina mengungkapkan antusias dari kab/kota yang ada di Sulsel terhadap hadirnya rencana FGD ini.
“Kami sudah gelar yang pertama dan semua antusias. Pihak PII pusat juga mengatakan Kawasan Indonesia Timur menjadi perhatian apalagi kota Makassar karena ia adalah kota yang menjadi penyangga Ibu Kota Baru yakni IKN,” tuturnya.
Pada kesempatan ini, pihaknya meminta Kota Makassar untuk menyiapkan berbagai data yang diperlukan pada saat FGD nantinya. (*)
