MAGELANG — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, akan langsung menjalankan agenda kerja setibanya di Makassar usai mengikuti retret selama delapan hari di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Agenda pertama yang dijadwalkan adalah kunjungan ke pasar untuk memantau harga kebutuhan pokok. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi fluktuasi harga barang di tengah masyarakat.
Kunjungan itu dilakukan dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan jelang hari besar keagamaan. Kunjungan itu diagendakan akan dilakukan bersama Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.
“Besok (Sabtu) kunjungan pasar, cek harga, bagaimana fluktuasi harga-harganya,” ujar Munafri yang ditemui saat meninggalkan lokasi penutupan orientasi kepala daerah di Borobudur Golf, Jumat (28/2/2025).
Setelah kunjungan pasar, Munafri juga berencana bertemu dengan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Pertemuan tersebut akan menjadi momen koordinasi bersama perangkat daerah sejak Munafri dilantik oleh Prabowo Subianto di Istana Merdeka beberapa waktu lalu.
Diketahui, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah menuntaskan orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah selama delapan hari di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.
Munafri berangkat ke Magelang pada 21 Februari 2025, tepat sehari setelah dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka pada 20 Februari 2025.
Orientasi itu menghadirkan berbagai narasumber yang memberikan materi strategis tentang tata kelola pemerintahan dan pembangunan.
Munafri menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang pro rakyat.
Salah satu hal yang menurut Munafri penting dibawa pulang adalah materi tentang kebijakan nasional yang harus diterjemahkan secara efektif di tingkat daerah. Dia menyebut, masih banyak kebijakan pusat yang belum tersampaikan dengan baik di daerah.
“Banyak yang bisa kita bawa pulang. Paling pertama adalah materi-materi terhadap kebijakan nasional yang mungkin belum ter-deliver dengan baik. Ini yang kita diingatkan dari pemerintah pusat supaya yang menjadi kebijakan pusat ini bisa landing dengan baik di daerah,” jelasnya. (***)
