MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengunjungi Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan pada Kamis (13/3/2025).
Kehadiran Munafri disambut langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan Mohamad Risbiyantoro, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 2 Muh. As’af, Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi 1 Barlian Fransiskus Saragih, Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi 2 Memet Rusmana, serta beberapa pejabat BPKP lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Munafri dan BPKP membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah pusat.
Munafri menegaskan bahwa daerah harus memanfaatkan program MBG ini dengan baik, terutama dalam hal pengadaan bahan pangan yang harus mengutamakan pemasok lokal.
“Daerah diminta menyiapkan MBG dan mengambil peluang, karena anggarannya dari pusat jadi tidak mengganggu kami. Presiden Prabowo menekankan untuk memanfaatkan ini dengan baik. Pengadaan tendernya tidak boleh kalau bukan lokal yang supply,” ujar Munafri.
Selain itu, Munafri juga menyampaikan inisiatif urban farming sebagai langkah strategis untuk mendukung ketahanan pangan di Makassar.
Urban farming dinilai mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sendiri melalui pertanian di lahan sempit.
Dia menekankan bahwa langkah ini harus segera dilakukan agar ketersediaan bahan pangan tetap terjaga, terutama di tengah meningkatnya permintaan akibat implementasi Program MBG.
“Kami di pemkot juga mulai urban farming. Masyarakat akan memenuhi kebutuhan sendiri lewat pertanian lahan sempit. Ini yang akan kita urus cepat karena bahan pangan akan terserap semua, permintaan akan jadi sangat tinggi, bisa memicu inflasi, makanya kita harus respon cepat. Kami mencoba menjaga inflasi dengan urban farming, memaksimalkan tanah nganggur, dan supaya masyarakat bisa punya kegiatan,” tambahnya.
Kepala Perwakilan BPKP Sulsel Mohamad Risbiyantoro menyambut baik rencana urban farming yang digagas oleh Pemerintah Kota Makassar.
Dia menilai bahwa inisiatif ini dapat menjadi solusi strategis dalam mencukupi kebutuhan pangan lokal dan mengantisipasi dampak lonjakan permintaan akibat Program MBG.
“Makanya potensi pertanian itu harus ada, karena jangan sampai terjadi inflasi karena permintaan bahan pangan itu tinggi untuk MBG, sementara sayur dan bahan pokok itu juga harus ada di rumah,” ujarnya.
Diketahui, BPKP sebagai lembaga pengawas keuangan dan pembangunan memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai rencana.
Pengawasan yang dilakukan meliputi berbagai aspek, seperti ketersediaan bahan pangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kecukupan kebijakan, serta tata kelola keuangan. (***)
