MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar menerima audiensi dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan untuk membahas berbagai program kependudukan, keluarga berencana, dan stunting, Jumat (21/3/2025).
Kepada Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Shodiqin, turut menyampaikan capaian serta rencana program ke depan yang melibatkan Kota Makassar.
Shodiqin mengungkapkan bahwa program pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) sektor KB di Sulsel, termasuk Makassar, telah mencapai hasil yang positif. Dia menyebut bahwa serapan anggaran dari pagu Rp12 miliar telah mencapai sekitar 95 persen.
“Capaian program Kemenduk Bangga/BKKBN di Sulsel, termasuk Makassar, di mana beberapa program sudah berhasil, terutama pengelolaan DAK KB yang terserap hingga 95 persen dari pagu Rp12 miliar,” ungkap Shodiqin.
Dalam audiensi ini, BKKBN Sulsel juga menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DAK KB tahun 2026 untuk Kota Makassar.
Anggaran tersebut mencapai Rp11 miliar dan akan digunakan untuk mendukung berbagai program pelayanan KB serta penanganan stunting di kota ini.
“Tadi juga kami serahkan DIPA DAK KB tahun 2026 sekitar Rp11 miliar untuk program-program di Kota Makassar, yaitu untuk operasional pelayanan KB, termasuk untuk penanganan stunting,” tambahnya.
Selain membahas anggaran dan program KB, BKKBN Sulsel juga mengajukan permohonan dukungan kepada Pemerintah Kota Makassar terkait rencana penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2025 tingkat provinsi.
Meskipun secara nasional perayaan ini akan dilaksanakan secara virtual sesuai imbauan Presiden, di tingkat provinsi, Makassar diusulkan sebagai tuan rumah dengan konsep sederhana namun tetap melibatkan masyarakat luas.
“Kami juga mohon dukungan dan komitmen Pemerintah Kota Makassar terkait program-program BKKBN, termasuk kesiapan menjadi tuan rumah Harganas 2025. Sebenarnya, dari nasional sudah ditunjuk sebagai tuan rumah, tetapi karena imbauan Presiden agar kegiatan ulang tahun tidak dirayakan secara meriah, maka Harganas nasional akan dilaksanakan virtual,” katanya.
“Namun, untuk tingkat provinsi, kami akan fokuskan di Kota Makassar dengan konsep sederhana tetapi tetap mengumpulkan masyarakat sekitar. Kami juga akan mencoba mengundang Menteri,” imbuh Shodiqin.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program-program BKKBN.
Dia menegaskan bahwa koordinasi dengan berbagai stakeholder akan diperkuat, termasuk dengan melibatkan Wakil Wali Kota serta TP PKK dalam penanganan program stunting.
“Kami tentu akan mendukung dengan baik. Seluruh stakeholder yang ada akan kami satukan untuk mendukung BKKBN. Secara internal, saya sudah meminta Wakil Wali Kota untuk memimpin, plus PKK untuk mengurusi program-program seperti stunting,” ujar Munafri.
Lebih lanjut, Munafri juga menekankan pentingnya validitas data sasaran program agar intervensi yang dilakukan dapat langsung menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Dirinya juga menyatakan bahwa persiapan Harganas tingkat provinsi akan dikoordinasikan dengan Dinas KB, dengan kemungkinan pelaksanaan di Lapangan Karebosi.
“Saya minta datanya harus valid, by name by address, sehingga intervensinya bisa langsung menyentuh masyarakat. Untuk Harganas tingkat provinsi nanti akan diatur oleh Dinas KB. Mungkin kita bisa selenggarakan di Karebosi,” pungkasnya. (***)
