MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar bersama PT PLN-UID Sulsel-Tenggara, Barat, membahas percepatan penyediaan pasokan listrik di wilayah kepulauan yang masih belum teraliri jaringan PLN.
Edyansyah (GM PLN UID Sulsel-Tenggara, Barat) mengatakan, fokus utama dalam pertemuan ini adalah penentuan skala prioritas pemasangan listrik di pulau-pulau yang masuk wilayah administrasi Kota Makassar.
“Kami kesini bertemu pak Wali Kota di Pemkot Makassar bahas soal kelistrikan di kepulauan, dimana pasokan listrik baru di Pulau,” jelas Edyansyah, saat bertemu Wali Kota Munafri, di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (21/5/2025).
Menurutnya, tujuan utama dari pertemuan. PLN menyatakan bahwa siap mendukung percepatan penyediaan listrik, namun prioritas wilayah pulau, hanya saja menunggu arahan dari pemerintah Kota.
“Kami meminta skala prioritasnya dari pemerintah kota Makassar, karena masyarakat yang tinggal di pulau-pulau ini adalah warga Kota Makassar. Jadi prioritas perlu datang dari pemda,” ujar Edyansyah dalam pertemuan tersebut.
Saat ini, salah satu program inisiatif PLN yang telah diterapkan adalah pemasangan Super Sun di Pulau Barrang Caddi.
PT PLN (Persero) melalui program Super Sun berhasil menghadirkan listrik bersih untuk seluruh warga di Pulau, merupakan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) individu, di mana setiap rumah dipasangi perangkat PLTS untuk kebutuhan listrik mandiri.
“Tujuannya untuk percepatan elektrifikasi. Dengan Super Sun, setiap rumah bisa langsung mendapatkan pasokan listrik berbasis energi terbarukan,” jelasnya.
Namun hingga saat ini, program Super Sun baru diterapkan di Barrang Caddi, dan belum menjangkau pulau-pulau lain di wilayah Makassar.
“Harapan kami, program ini bisa berlanjut ke pulau-pulau lain, tentu menunggu anggaran dari PLN,” tambahnya.
Ia berharap pihak Pemkot Makassar dapat berperan aktif, khususnya dalam mendukung biaya penyambungan dan pengembangan kebutuhan kelistrikan di pulau-pulau.
“PLN siap percepat pemasangan, sementara pengembangan lainnya termasuk kebijakan dan penentuan lokasi menjadi ranah Pemkot Makassar,” ungkapnya.
Ke depan, PLN dan Pemkot Makassar merencanakan melakukan peninjauan bersama ke beberapa lokasi sebagai tindak lanjut dari program ini.
“Kami harapkan sinergi ini dapat segera memberikan akses listrik bagi masyarakat kepulauan yang selama ini belum menikmati layanan kelistrikan di Pulau secara menyeluruh,” harapnya.
Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan, Pemerintah Kota Makassar berkomitmennya dalam memperluas akses listrik bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
“Melalui koordinasi dengan PLN dan stakeholder lainnya, kita menyiapkan skema penanganan untuk menjawab persoalan kelistrikan yang dihadapi warga pulau,” katanya.
Apalagi sejau ini ada problem di masyarakat, pertama, bagi warga yang belum mampu melakukan pemasangan listrik baru akibat keterbatasan biaya.
Dan kedua, bagi warga yang sudah memiliki sambungan namun tidak mampu membayar tagihan listrik secara rutin. Kedua kelompok ini akan menjadi prioritas bantuan yang sedang diupayakan Pemerintah kota.
“Kami berusaha agar seluruh warga di pulau bisa menikmati listrik secara adil. Pasokan listrik menjadi hak dasar, dan itu harus kita usahakan bersama,” ungkap perwakilan Pemkot Makassar.
Pada kesempatan ini, persoalan di dalam Kota. Appi menyinggung infrastruktur pendukung dan jalur kabel bawah tanah di dalam Kota atau daratan.
Program strategis yang sedang dirancang adalah penerapan damping sharing kabel melalui jalur bawah tanah.
“Prosedur teknis dan koordinasi antarlembaga terkait masih dalam proses pembahasan, untuk memastikan jalur kabel ini dapat diterapkan secara aman dan efisien,” tuturnya. (***)
