MAKASSAR – Satgaswil Densus 88 Antiteror bersama Pemerintah Kota Makassar terus menjalankan program pembinaan terhadap eks narapidana terorisme (napiter).
Program ini tidak hanya menekankan pada aspek keamanan tetapi juga menyentuh ranah sosial, ekonomi hingga pendidikan sebagai bagian dari upaya deradikalisasi.
AKP Faisal dari Densus 88 menyampaikan bahwa saat ini terdapat 82 eks napiter yang menjadi binaan aktif Pemerintah Kota Makassar.
Densus 88, kata dia, lebih berperan sebagai fasilitator, salah satunya dalam hal pendidikan bagi keluarga para eks napiter.
“Mereka adalah binaan pemerintah kota. Kami hanya membantu memfasilitasi, termasuk menyekolahkan anak-anak mereka,” jelas Faisal, saat bertemu Wali Kota Munafri di kantor Balai Kota Makassar, Selasa (27/5/2025).
Faisal menuturkan bahwa salah satu tantangan utama dalam proses deradikalisasi adalah minimnya komunikasi antara eks napiter dan pihak yang ingin memberikan edukasi.
Satgaswil Densus 88 Antiteror mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Makassar dalam melakukan pembinaan terhadap eks narapidana kasus terorisme (napiter) melalui berbagai pendekatan sosial, ekonomi, dan pendidikan.
Faisal menjelaskan bahwa saat ini terdapat 82 orang yang masuk dalam program binaan, bukan binaan langsung dari Densus 88, melainkan binaan resmi Pemerintah Kota Makassar.
“Mereka ini bukan binaan Densus 88, tapi binaan pemerintah kota. Kami hanya memfasilitasi, misalnya dalam hal menyekolahkan anak-anak mereka,” kata Faisal.
Ia menambahkan bahwa pendekatan yang dilakukan tidak hanya menyentuh aspek keamanan, tetapi juga menyentuh sektor pendidikan, sosial, dan ekonomi, sehingga mempercepat proses reintegrasi eks napiter ke dalam masyarakat.
Menurut Faisal, sebelum mendapatkan pembinaan, tingkat pemahaman ideologi radikal para eks napiter cukup tinggi. Namun setelah masuk dalam program pembinaan, banyak dari mereka menyadari bahwa permasalahan utama justru terletak pada kurangnya komunikasi dengan pihak pemerintah.
“Intinya di sini, orang-orang yang terpapar itu sebenarnya karena kurang komunikasi dengan pemerintah. Setelah komunikasi dibangun dengan baik, mereka sadar bahwa selama ini hanya terjadi miskomunikasi,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya komunikasi yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat sebagai salah satu strategi utama dalam mencegah radikalisasi dan memperkuat ketahanan sosial di tingkat lokal.
Faisal juga mengapresiasi kebijakan Wali Kota Makassar yang secara rutin melakukan silaturahmi dengan para eks napiter setiap enam bulan sekali. Tradisi ini sudah dimulai sejak kepemimpinan wali kota sebelumnya dan diteruskan oleh wali kota saat ini.
“Mereka sebelumnya tertutup terhadap orang di luar kelompoknya. Tapi setelah dilakukan pendekatan intensif, semuanya menjadi lebih terbuka,” jelasnya.
Sedangkan, tim lainya. Kompol Soffan Anssyari dari Tim Densus 88 menyampaikan, tim Densus 88 Satgaswil Sulawesi Selatan melakukan pertemuan dengan Wali Kota Makassar guna membahas langkah-langkah pencegahan penyebaran paham intoleran, radikalisme, hingga terorisme.
“Pertemuan ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menjaga stabilitas dan keamanan sosial di wilayah Makassar,” jelasnya.
Ia menuturlan, bahwa saat ini tingkat intoleransi di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, menunjukkan tren yang mengkuatirkan. Pertemuan ini membahas pencegahan.
“Saat ini Sulawesi Selatan sudah tinggi tingkat intoleransinya. Kami berupaya melakukan langkah-langkah agar paham ini tidak semakin berkembang,” tegasnya.
Menurutnya, intoleransi merupakan tahap awal sebelum berkembang ke arah yang lebih ekstrem. Tahapannya dimulai dari intoleran, lalu menjadi radikal, hingga bisa berujung menjadi teroris. Ini yang perlu dicegah sejak dini.
Ia menegaskan bahwa seluruh wilayah di Makassar perlu diwaspadai dan tidak boleh dianggap remeh dan tidak bisa lengah.
“Beberapa kasus sudah menunjukkan ada remaja yang berbaiat kepada ISIS. Bahkan, kita harus mengantisipasi agar jangan sampai ada aparatur sipil negara (ASN) yang ikut terpapar,” sebutnya.
Densus 88 bersama Pemerintah Kota Makassar merencanakan kolaborasi konkret ke depan melalui kegiatan sosialisasi di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Sosialisasi akan menyasar pelajar, mahasiswa, dan aparatur pemerintah.
“Kolaborasi ke depan akan melibatkan seluruh bidang yang ada di pemerintahan, termasuk menyasar generasi muda. Karena sekarang ini, kelompok milenial paling rentan terpapar lewat media sosial,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya pendidikan agama yang diajarkan oleh guru-guru yang memiliki pemahaman moderat dan bukan berpaham kekerasan.
“Anak-anak sekarang banyak belajar agama dari guru yang tidak tepat. Ini yang harus dibenahi. Lebih baik kita cegah sebelum terlambat, seperti yang disampaikan Pak Wali Kota,” pungkasnya.
Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya dalam mencegah penyebaran paham radikalisme di tengah masyarakat.
Ia menyebut bahwa persoalan ini harus dipandang sebagai masalah sosial yang membutuhkan pendekatan kolaboratif dan langkah konkret.
“Soal isu radikal perlu dicegah. Kita tidak ingin hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di Makassar,” ujar Munafri dalam pertemuan tersebut.
Sebagai bentuk antisipasi, Pemkot Makassar berencana mengaktifkan peran Linmas (Perlindungan Masyarakat) di tingkat kelurahan untuk melakukan sosialisasi langsung kepada warga.
“Kalau perlu kita lakukan pelatihan khusus. Linmas di kelurahan akan difungsikan untuk menyosialisasikan bahaya radikalisme. Kita ingin menepis stigma dan mencegah potensi buruk di masyarakat,” jelasnya.
Munafri menegaskan bahwa penanganan radikalisme tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi antara Pemkot, Satgas, dan seluruh elemen masyarakat.
“Kita melihat ini sebagai permasalahan sosial yang harus ditindaklanjuti dengan solusi. Karena itu, butuh kerja sama yang solid bersama satgas,” tambahnya.
Sebagai upaya mendukung pencegahan di lapangan, ia juga mengungkapkan akan menambah pemasangan CCTV dan lampu penerangan jalan untuk meningkatkan keamanan lingkungan.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pemkot Makassar berharap dapat menciptakan lingkungan yang aman, terbuka, dan tangguh terhadap pengaruh radikalisme.
“Perlu adanya komunikasi yang nyata dalam penanganannya. Penguatan pengawasan lewat CCTV dan penerangan jalan juga menjadi bagian dari strategi pencegahan,” tegasnya. (***)
