MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar menerima kunjungan perwakilan dari Future Cities Infrastructure Programme (FCIP), sebuah inisiatif dari Kedutaan Besar Inggris yang mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan di kota-kota besar Indonesia.
Judith (Perwakilan UK Embassy), selaku perwakilan FCIP, menyampaikan bahwa kedatangannya merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya di Jakarta bersama jajaran BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah) Kota Makassar dan mitra dari sektor swasta.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya berbagi pengalaman dan peluang kerja sama dalam mendukung transformasi Makassar sebagai kota masa depan (Future City).
“Alhamdulillah, waktu itu kami berdiskusi intens bersama tim dari BRIDA dan mitra kami, termasuk PT Shinko Teknik Indonesia dan Tim Wirah. Hari ini kami diberi waktu untuk menyampaikan langsung rencana penguatan infrastruktur berkelanjutan kepada Bapak Wali Kota,” ujarnya, saat silaturahmi di Kantor Balai Kota Makasar, Selasa (3/6/2025).
Program FCIP sendiri berfokus pada peningkatan kapasitas kota dalam bidang perencanaan, pengelolaan limbah, mobilitas hijau, dan infrastruktur cerdas.
Kunjungan ini juga menjadi bagian dari skema City Investment Plans (CIP) yang dirancang bersama para pemangku kepentingan untuk menarik investasi strategis dalam pembangunan infrastruktur kota.
Salah satu proyek yang saat ini tengah dijajaki adalah pengolahan sampah dengan pendekatan teknologi modern, serta pengembangan sistem kota yang tangguh terhadap perubahan iklim.
“Makassar memiliki potensi besar untuk menjadi contoh kota yang mengintegrasikan inovasi, lingkungan, dan inklusi sosial dalam pembangunan infrastrukturnya. Kami siap mendampingi dan memberikan dukungan teknis untuk mewujudkan itu,” tambahnya.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan Pemkot untuk berkolaborasi dengan mitra internasional dalam mendorong terciptanya Kota Makassar yang berkelanjutan dan kompetitif secara global.
“Kota Makassar telah diminta untuk hadir di Jakarta pada pertengahan Juni mendatang untuk membahas kelanjutan proyek secara lebih teknis dan rinci. Sementara itu, bagi daerah yang belum melakukan kontrak, proyek kemungkinan akan ditender ulang pada bulan Juli,” ujarnya. (***)
