MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar terus mendorong perubahan signifikan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, transformasi digital menjadi langkah strategis dalam menciptakan sistem yang efisien, transparan, dan modern.
Salah satu gebrakan utama adalah penerapan sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS secara menyeluruh di seluruh lini Perusahaan Daerah (Perusda), menghapus penggunaan uang tunai dalam transaksi pelayanan publik.
“Langkah ini tidak hanya memperkuat pengawasan dan akuntabilitas, tetapi juga sejalan dengan semangat tata kelola BUMD yang bersih dan profesional,” jelas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat tatap muka dengan Plt Direksi BUMD di Kantor Balai Kota Makassar, Senin (2/6/2025).
Hadir pada kesempatan ini, Deputi Kepala Perwakilan BI Sulsel, Ricky Satria. Ia juga salah satu penggagas
QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard). Selain itu, hadir tim Ahli Pemkot Makassar, Andi Hudli Huduri, Dara Nasution.
Hadir juga, Plt Dirut Perusda Makassar, dinataranya. Hamzah Ahmad Plt Direktur Utama PDAM, Nanang Sutarjo Direktur Keuangan.
Perumda Parkir Makassar Raya, Adi Rasyid Ali selaku Plt Direktur Utama. Sementara itu, Perumda Pasar Makassar Raya hadir Plt Direktur Utama Ali Gauli Arif, Direktur Keuangan Aiman.
Untuk Perumda Terminal Makassar Metro, Elber Makbul Amin selaku Plt Dirut, didampingi Amir Hamzah dari Dirut Keuangan.
Lebih lanjut, Munafri menegaskan bahwa digitalisasi dan keterbukaan informasi adalah pondasi penting untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah.
“Sehingga pentingnya digitalisasi sistem pembayaran dan peningkatan tata kelola yang transparan dalam setiap aktivitas BUMD di Makassar,” tuturnya.
Appi mengajak seluruh direksi untuk terus berinovasi dan memastikan bahwa setiap langkah membawa manfaat bagi masyarakat dan keuangan daerah.
Politisi Golkar itu menyampaikan bahwa seluruh pembayaran ke depan akan dilakukan secara digital, tanpa lagi menggunakan uang tunai.
“Sistem digitalisasi dan perangkat jalan, jadi tidak ada lagi pembayaran cash,” tegas Munafri.
Ia juga memastikan bahwa proses informasi yang berjalan di lingkungan pemerintah kota akan dilakukan secara transparan.
Lebih lanjut, Wali Kota menyampaikan keinginannya untuk mempererat komunikasi dan koordinasi dengan direksi BUMD.
Munafri juga mengungkapkan rencana penggabungan beberapa BUMD menjadi dua entitas besar: Perseroda Pangan dan Perseroda Infrastruktur.
Sedangkan, Rumah Potong Hewan (RPH) akan dikembangkan menjadi Perseroda Pangan, sementara terminal akan menjadi basis Perseroda Infrastruktur.
Selain itu, Pemkot Makassar juga tengah menyiapkan Badan Pembiayaan Nasional (BPN) yang akan menjadi mitra transaksi dan berperan menekan ketergantungan pegawai terhadap pinjaman online.
“Saya tekankan bahwa fokus utamanya bukan pada keuntungan semata, tetapi pada perbaikan tata kelola yang berkelanjutan,” terangnya.
Dalam konteks pendapatan daerah, Munafri juga menyoroti pembenahan sistem parkir dan optimalisasi sumber pendapatan di pasar-pasar tradisional.
“Kalau parkir, sudah satu saja yang berkuasa. Tidak boleh lagi ada parkir di pasar secara liar,” tegasnya. (***)
