MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus mempercepat transformasi sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di pasar dan terminal regional.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa penerapan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) menjadi langkah strategis untuk mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam transaksi, baik di pasar, terminal, maupun layanan publik termasuk pembayaran PDAM.
Pernyataan tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri Launching Sistem Transaksi Digital/Non-Tunai Berbasis QRIS di Pasar Pusat Niaga Daya, Kecamatan Biringkanaya, Senin (28/7/2025).
Acara ini diinisiasi oleh PD Pasar, PD Terminal, dan PDAM Kota Makassar, dan turut dihadiri Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Melinda Aksa Mahmud, Sekda Zulkifly Nanda, Tim Ahli Pemkot Hudli Huduri, Dara Nasution, serta Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suharmika.
“Hari ini mulai berlaku QRIS beli karcis di terminal, belanja di pasar dan pembayaran PDAM,” jelas Munafri.
“Target kami adalah membuat masyarakat Makassar melek digital. Banyak keuntungan yang bisa diperoleh jika kita memanfaatkan teknologi, terutama dalam metode pembayaran,” tambah Munafri.
Ia mencontohkan, dengan QRIS, masyarakat tidak perlu lagi membawa uang tunai atau repot menerima kembalian berupa permen. Harga transaksi juga menjadi tepat tanpa pembulatan.
Bagi pelaku usaha dan UMKM, QRIS menawarkan pencatatan otomatis sehingga laporan keuangan lebih rapi dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Digitalisasi akan menghilangkan celah permainan angka. Semua transaksi tercatat, bisa ditelusuri, dan diawasi oleh regulator,” tegas Appu.
Selain memudahkan transaksi, Pemkot Makassar memanfaatkan QRIS untuk memperkuat sistem pengawasan pendapatan daerah.
Munafri mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran retribusi kendaraan saat ini masih sekitar 40%, sehingga digitalisasi menjadi instrumen penting untuk menekan kebocoran PAD (Pendapatan Asli Daerah).
“Kalau masih pakai uang cash, terlalu banyak potensi kebocoran. Ada selisih, ada minus, ada laporan yang tidak sesuai. Dengan sistem digital, semua jejak pembayaran terekam dan tidak bisa dimanipulasi,” ujarnya.
Untuk memperluas adopsi QRIS, Pemkot akan melakukan kampanye masif dan memberikan reward bagi pasar atau terminal yang mencatat tingkat penggunaan QRIS tertinggi.
Ini untuk memicu antusiasme pedagang dan masyarakat. Begitu mereka paham manfaatnya, mereka akan beralih.
Appi juga menegaskan bahwa program ini tidak boleh berhenti sebagai seremoni.
“Setelah acara ini, jangan hanya pulang, lalu selesai. Kita harus melihat apa yang masih kurang di lapangan dan segera memperbaikinya. Digitalisasi harus benar-benar digunakan, bukan sekadar dipajang,” tegasnya.
Munafri mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk aparat pemerintah hingga individu, untuk aktif memanfaatkan teknologi.
Ia menambahkan bahwa smartphone bukan hanya untuk media sosial atau komunikasi, tetapi harus dioptimalkan sebagai alat transaksi.
“Kita harus mendekatkan diri. Teknologi tidak akan menunggu kita, kita yang harus ikut bergerak,”ujarnya.
“Semakin banyak orang menggunakan QRIS untuk belanja sehari-hari, semakin besar dampak positifnya bagi ekonomi lokal,” lanjut Munafri.
Dengan peluncuran QRIS ini, Pemkot Makassar menargetkan seluruh BUMD dan SKPD mengintegrasikan sistem pembayaran digital ke dalam layanannya.
Harapannya, pendapatan daerah lebih optimal, kebocoran berkurang, dan proses administrasi keuangan menjadi transparan serta akuntabel.
“Kita sudah sepakat hari ini. Kalau di kemudian hari masih ada selisih-selisih keuangan, berarti kita tidak komitmen. Transformasi digital bukan sekadar slogan, tetapi harus menjadi budaya kerja dan kebiasaan masyarakat Makassar,” tutup Munafri.
Sedangkan, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan apresiasi atas inisiatif PD Pasar, PD Terminal, dan PDAM Kota Makassar yang mulai menerapkan sistem pembayaran digital berbasis QRIS di sektor pelayanan publik, khususnya di pasar tradisional dan kawasan terminal.
“Sangat mendukung langkah ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Aliyah, langkah tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Kota Makassar dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.
“Transaksi non-tunai melalui QRIS bukan hanya mempermudah, tetapi juga memberikan rasa aman dan transparansi bagi pedagang maupun pengguna jasa terminal,” ujarnya di Pasar Pusat Niaga Daya, Kecamatan Biringkanaya.
Ia menambahkan bahwa penerapan QRIS di pasar dan terminal menjadi contoh konkret transformasi digital yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Selain efisiensi transaksi, sistem ini juga dapat meningkatkan akuntabilitas pendapatan daerah dan meminimalkan potensi kebocoran.
“Digitalisasi bukan hanya tren, tetapi kebutuhan untuk memastikan layanan publik lebih modern, cepat, dan akurat,” tegasnya.
Pada kesempatan ini, Kepala BI Sulsel,
Rizki Ernadi Wirnanda mengatakan, Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan berpandangan, digitalisasi transaksi melalui QRIS bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus segera diterapkan di seluruh sektor, termasuk pasar tradisional, restoran, dan layanan publik.
“Digitalisasi merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kita bangun tidur sampai tidur lagi selalu memegang ponsel, entah untuk belajar, pesan tiket pesawat, memesan hotel, hingga membayar pajak. Sekarang bahkan bayar PDAM bisa dengan QRIS, termasuk ketika saya di masjid selesai salat,” ujar Rizki.
Rizki menyebutkan, sejak diluncurkan, QRIS menunjukkan pertumbuhan transaksi yang sangat pesat. Secara nasional, nilai transaksi sudah mencapai Rp570 triliun dengan pertumbuhan 120%.
“Di Sulsel sendiri, pengguna QRIS mencapai 1,3 juta orang dengan total perputaran transaksi sekitar Rp6 triliun,” paparnya.
Ia menegaskan, restoran atau pelaku usaha yang belum menyediakan QRIS sudah ketinggalan zaman. Bahkan, ia menyebut kuliner populer khas Makassar, seperti pallu basa, perlu segera menerapkan pembayaran digital.
Jika Makassar ingin menjadi kota berbasis digital, kata Rizki, seluruh toko, pasar, hingga sektor kuliner harus diarahkan — bahkan dipaksa untuk menggunakan QRIS.
“Seperti halnya di jalan tol, kalau tidak punya e-money tidak bisa lewat. Begitu juga ke depan, kalau ingin belanja di pasar harus menggunakan QRIS. Kalau tidak, harus keluar dari sini. Ini bukan untuk mempersulit, tapi untuk mendorong perubahan,” tegasnya.
Rizki juga memberikan apresiasi kepada Pemkot Makassar atas langkah serius dalam mendukung digitalisasi.
“Terima kasih kepada Pemerintah Kota Makassar yang sudah memulai dari belanja, tempat wisata, hingga parkir. Ini bentuk komitmen yang harus dilanjutkan agar seluruh sektor bergerak menuju transaksi non-tunai,” ujarnya. (***)
