MAKASSAR — Program seragam sekolah gratis bagi siswa baru tingkat SD dan SMP di Pemkot Makassar terus menuai respons positif dari berbagai kalangan. Program itu digagas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham,
“Program ini meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama bagi orang tua yang tergolong kurang mampu,” ujarnya, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Hasnawi Haris, Senin (4/8/2025).
Prof. Dr. Hasnawi Haris, menyampaikan pandangannya terkait kebijakan tersebut. Ia menilai, program ini memiliki nilai manfaat yang signifikan, terutama dalam konteks pemerataan akses pendidikan.
“Seragam gratis yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Makassar tentu sangat membantu, terutama bagi masyarakat yang berada dalam keterbatasan ekonomi,” jelasnya.
“Tapi, tentu saja tidak semua masyarakat akan memandang kebijakan ini dari sudut yang sama,” tambah guru besar UNM itu.
Ia menyebutkan, dalam realisasi kebijakan publik, perbedaan persepsi merupakan hal yang wajar. Namun, sebagai Ketua PGRI Sulsel, dirinya menekankan pentingnya pemerintah menjalankan program ini secara konsisten dan bertanggung jawab.
“Program ini merupakan janji kampanye dari Pak Wali dan Ibu Wawali, sehingga sudah sepatutnya ditunaikan. Ini bukan hanya soal janji politik, tapi juga soal komitmen pada pemerataan kesempatan bagi seluruh anak bangsa,” tambahnya.
Hasnawi juga menilai dinamika dalam proses distribusi yang masih berlangsung. Dalam konteks ini, menurutnya, penting memastikan tidak ada kendala administratif atau teknis yang menghambat pendistribusian.
Selain itu, ia menyebut adanya aspirasi dari pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) lokal yang ingin dilibatkan dalam proses produksi seragam. Menurut Hasnawi, hal tersebut bisa menjadi nilai tambah apabila dikelola secara adil dan transparan.
“Ini bisa jadi sinergi positif antara kebijakan pendidikan dan penguatan ekonomi lokal, selama pelaksanaannya dikawal dengan baik,” jelasnya.
Hasnawi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa program ini tetap harus dijalankan hingga tuntas, dengan prinsip akuntabilitas dan keberpihakan terhadap masyarakat yang membutuhkan.
“Kuncinya ada di pelaksanaan. Selama program ini bermanfaat dan dijalankan sesuai aturan, tentu akan mendapat apresiasi dari masyarakat luas,” pungkasnya. (***)
