MAKASSAR – Dugaan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang menjadi perhatian publik. Bupati Enrekang diduga terang-terangan mengangkat koleganya sebagai pejabat.
Direktur Kebijakan Publik Kurva Analitik Nusantara (KANS), Hendra Ningrat tidak tinggal diam. Dia angkat bicara. Menyikapi kebijakan bupati mengangkat adik kandungnya sebagai pelaksana tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Massenrempulu Enrekang.
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi preseden buruk terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Enrekang, Sulsel.
“Kebijakan ini mempertontonkan tindakan yang mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Ini tentu jadi polemik di tengah-tengah masyarakat dengan pengangkatan pejabat hubungan sedarah oleh pejabat daerah itu sendiri,” ucap Hendra, Minggu 28 September 2025.
Hendra lantas bilang, kasus ini pastinya mempengaruhi rasa keadilan masyarakat dan transparansi. Juga terkait dengan integritas. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan kewenangan.
Jika bupati tidak menyikapi kritikan itu dengan bijak, juga bisa berdampak terhadap sistem meritokrasi tata kelola pemerintahan. Merusak moral Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih berkompeten.
“Hal ini berpotensi melanggar prinsip good governance, netralitas birokrasi, dan anti nepotisme. Ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat mengganggu objektifitas pengambilan keputusan. Menghambat jalannya birokrasi yang profesional dan akuntabel,” tegas Hendra.
Meski kasus seperti ini tidak selalu melanggar hukum, akan tetapi Hendra menilai, tindakan tersebut dapat melanggar kode etik pemerintahan. Juga mencoreng wibawa pemerintahan.
“Praktik ini akan dicap sebagai rekayasa jabatan dalam pengangkatannya. sehingga bupati diharapkan terbuka dalam proses tersebut agar publik menilai prosesnya dilakukan secara akuntabel,” lanjut Hendra.
Dengan begitu, Hendra meminta kepada bupati untuk menghindari praktik yang mengarah pada tindakan nepotisme atau pun dinasti politik. (*/bs)
