MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi pimpinan baru Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Makassar, di Balai Kota Makassar, Senin (10/11/2025).
Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus penguatan sinergi antara Pemerintah Kota dan Kemenag dalam pembinaan kehidupan beragama yang harmonis di Makassar.
Kepala Kemenag Kota Makassar, Muhammad, yang baru saja dilantik pada awal November, datang memperkenalkan diri dan menyampaikan harapan agar koordinasi lintas lembaga dapat terus terjalin dalam berbagai kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
Pada kesempatan itu, Munafri menegaskan pentingnya peran Kemenag sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun kehidupan masyarakat yang toleran, berdaya dan berkarakter.
Ia menilai Kemenag menjadi sentral bagi pemerintah kota untuk memastikan kehidupan beragama berjalan damai dan inklusif.
“Kadang intoleransi itu tidak tampak di permukaan, tapi ada kelompok tertentu yang menimbulkan ketidaknyamanan. Karena itu, saya ingin agar Makassar keluar dari zona intoleran,” tegas Munafri.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi dalam memperkuat lembaga keagamaan seperti BAZNAS dan berbagai badan keislaman yang berfungsi mendukung kesejahteraan umat.
Lebih jauh, Munafri menyinggung perlunya perlunya pelayanan di daerah kepulauan di Makassar. Ia menjelaskan masih hampir seluruh pulau belum memiliki Kantor Urusan Agama (KUA) kecuali Barrang Lompo.
“Kalau di pulau belum ada KUA, masyarakat terpaksa ke darat untuk menikah. Ini jadi perhatian bersama agar pelayanan Kemenag bisa menjangkau semua wilayah,” tambahnya.
Munafri juga berharap kegiatan besar keagamaan dapat dikelola secara inklusif, dengan saling menghargai antarumat beragama.
“Kalau ada kegiatan umat Islam, teman-teman dari agama lain kita harapkan bisa hadir, begitu juga sebaliknya. Ini wujud kebersamaan kita di Kota Makassar,” ujarnya.
Selain itu, Munafri meminta menekankan pentingnya perhatian terhadap anak-anak di wilayah yang kurang mendapat pembinaan keagamaan. Ia menyoroti kondisi anak-anak yang terpaksa mencari pekerjaan padahal masih di usia belajar.
“Masih banyak anak usia belasan tahun di beberapa kampung yang sudah mencari pekerjaan karena kurang pembinaan. Saya harap Kemenag bisa ikut mendorong pendidikan informal, seperti program paket belajar,” ujarnya. (***)
