MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin memaparkan secara komprehensif gambaran program unggulan serta capaian strategis pembangunan Kota Makassar kepada rombongan Pemerintah Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.
Paparan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan kerja Pemkab Majene yang berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Baruga Anging Mamiri, Sabtu (10/1/2026).
Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting dalam memperkuat silaturahmi sekaligus membuka ruang dialog dan pertukaran gagasan antardaerah, khususnya terkait strategi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, serta percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Munafri Arifuddin menyampaikan berbagai program prioritas yang telah dan sedang dijalankan Pemerintah Kota Makassar, termasuk kebijakan pembangunan berbasis pelayanan publik, penguatan infrastruktur, transformasi digital Pemerintah.
Serta upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia juga menyampaikan sejumlah capaian yang berhasil diraih Kota Makassar di berbagai sektor sebagai hasil dari kolaborasi lintas perangkat daerah dan dukungan masyarakat.
“Kota Makassar terus mendorong inovasi dan kolaborasi sebagai kunci utama dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” Katanya.
“Kami terbuka untuk berbagi pengalaman dan praktik baik yang telah kami lakukan, dan yang kami program kan di Makassar,” tambah Munafri dalam sambutannya.
Turut mendampingi Wali Kota Makassar dalam kegiatan tersebut, Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, Ketua Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar Andi Hudli Huduri, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Muhammad Roem, serta Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kota Makassar Firman Hamid Pagarra.
Kehadiran jajaran pimpinan Pemerintah Kota Makassar tersebut mencerminkan komitmen kuat Pemkot Makassar dalam membangun sinergi antarwilayah, sekaligus memperkuat jejaring kerja sama antarpemerintah daerah demi mendorong pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.
Lebih lanjut, Munafri menjelaskan, bahwa Kota Makassar merupakan kota yang terus bergerak, berkembang, dan belajar dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia, Munafri menyebut Makassar memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan ekonomi, sosial, dan pelayanan publik.
Namun demikian, ia menekankan bahwa pembangunan ke depan tidak cukup hanya bertumpu pada anggaran dan regulasi semata.
“Pembangunan Kota ini, sangat ditentukan oleh birokrasi yang kuat, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan. SKPD harus mampu bergerak cepat dan menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Dalam periode pembangunan 2025–2029, Pemerintah Kota Makassar mengusung visi mewujudkan Kota Makassar yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan.
Visi tersebut, kata Munafri, menjadi kompas utama dalam setiap perumusan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kota Makassar menjalankan sejumlah misi pembangunan strategis, mulai dari penguatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Juga, pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, pengembangan inovasi dan sektor pariwisata, hingga penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan melayani.
Munafri menegaskan bahwa visi dan misi tidak akan bermakna tanpa langkah nyata. Oleh karena itu, Pemkot Makassar menetapkan berbagai program strategis daerah yang diarahkan langsung untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami mendorong iklim investasi yang sehat, memperkuat layanan pendidikan dan kesehatan, menata transportasi publik yang ramah lingkungan, serta mempercepat transformasi digital dalam pelayanan publik,” ungkapnya.
Dalam konteks tersebut, reformasi birokrasi menjadi kunci utama. Munafri menekankan pentingnya aparatur pemerintah untuk tidak sekadar bekerja secara administratif, tetapi mampu menjadi pelayan publik yang responsif, solutif, dan berintegritas.
“Birokrasi harus hadir memberi solusi, bukan menambah persoalan. Aparatur pemerintah dituntut memiliki kepekaan sosial dan komitmen kuat dalam melayani masyarakat,” tegasnya.
Sebagai wujud keberpihakan konkret kepada masyarakat, Pemerintah Kota Makassar juga menetapkan Program Prioritas Sapta Mulia. Program ini dirancang agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh warga dalam kehidupan sehari-hari.
Di kesempatan ini, Ketua DPD II Golkar Makassar, itu memaparkan secara menyeluruh kondisi, tantangan, serta strategi pembangunan Kota Makassar yang berorientasi pada dampak langsung bagi masyarakat.
Dia menjelaskan bahwa Kota Makassar merupakan salah satu kota terbesar di Kawasan Timur Indonesia, dengan wilayah administrasi yang terdiri dari 15 kecamatan dan 153 kelurahan.
Jumlah penduduk Makassar pada malam hari mencapai sekitar 1,4 juta jiwa, aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat dari daerah sekitar. Artinya, tekanan inflasi dan dinamika ekonomi di Kota Makassar ini sangat tinggi.
“Dalam kurang lebih 11 bulan kami memimpin, kami melihat bahwa Makassar memiliki potensi pertumbuhan yang sangat baik. Tantangannya adalah bagaimana mengawal pertumbuhan itu agar benar-benar berdampak bagi masyarakat,” beber Munafri.
Ia menegaskan bahwa fokus utama Pemerintah Kota Makassar saat ini adalah mendorong pemerintahan yang berorientasi pada dampak (impactful governance).
Seluruh kebijakan, program, dan penggunaan anggaran harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya dalam menjaga dan memperkuat daya beli.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus kembali ke masyarakat dalam bentuk manfaat nyata. Tujuan akhirnya adalah menjaga daya beli masyarakat,” tegasnya.
Sebagai contoh konkret, Munafri menyebutkan sejumlah program yang secara langsung mengurangi beban pengeluaran rumah tangga warga. Salah satunya adalah pembebasan iuran sampah bagi masyarakat.
“Bagi sebagian orang, Rp50 ribu mungkin kecil. Tapi bagi banyak warga Makassar, Rp50 ribu per bulan itu sangat berarti. Uang itu bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Inilah cara kami menjaga daya beli,” jelasnya.
Selain itu, Pemerintah Kota Makassar juga memberikan seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru. Menurut Munafri, biaya seragam yang mencapai sekitar Rp300 ribu jika dikonversi per bulan juga berdampak signifikan bagi keluarga.
Program lain yang juga berdampak langsung adalah pemasangan sambungan PDAM gratis bagi masyarakat. Menurut Appi, biaya awal pemasangan sering menjadi beban di depan yang cukup berat bagi warga, sehingga pemerintah hadir untuk menghilangkan hambatan tersebut.
Di sektor tata kelola pemerintahan, Munafri mengungkapkan bahwa Pemkot Makassar melakukan konsolidasi besar-besaran terhadap sistem digital.
Sebelumnya terdapat sekitar ratusan aplikasi layanan, yang kemudian disatukan dalam satu sistem terpadu bernama Makassar Super Apps “Lontara Plus”.
Tak hanya itu, untuk mendorong pemerataan ekonomi, Pemkot Makassar juga membangun sentra-sentra ekonomi baru, salah satunya melalui pembangunan stadion sepak bola menggunakan APBD Kota Makassar.
Menurut mantan Bos PSM itu, atmosfer sepak bola menjadi daya tarik ekonomi tersendiri yang mampu menggerakkan sektor jasa, UMKM, dan pariwisata.
Dalam aspek demokrasi dan pelayanan publik, Munafri menyebut Makassar menjadi salah satu daerah percontohan dalam pemilihan Ketua RT dan RW secara langsung.
“Kami ingin masyarakat bebas memilih siapa yang paling dekat dan paling bertanggung jawab untuk melayani mereka. Ini bagian dari pendekatan keadilan dan kehadiran negara di tengah masyarakat,” katanya, dihadapan rombongan dari Majene.
Dari sisi keuangan daerah, Munafri menyampaikan bahwa APBD Kota Makassar mengalami peningkatan signifikan. Politisi Golkar ini, mengakui bahwa kompleksitas persoalan sosial di kota dengan jumlah penduduk besar tidaklah mudah.
Oleh karena itu, pendekatan pembangunan harus dilakukan melalui seluruh perangkat pemerintah, dengan keteladanan sebagai prinsip utama.
Dengan adanya kebijakan dan program yang dijalankan, Munafri juga menargetkan bahwa pada tahun 2027, Kota Makassar akan masuk dalam kategori daerah dengan kekuatan fiskal sangat kuat, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan meningkat lagi.
Sebagai kota jasa tanpa sektor pertanian, Makassar mengandalkan pengembangan event, pariwisata, ekonomi kreatif, dan sport tourism.
Setiap bulan, Pemkot Makassar mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 miliar untuk mendukung berbagai event agar menarik kunjungan wisatawan.
“Kalau orang datang, hotel penuh, UMKM bergerak, dan masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi,” jelasnya, dengan nada optimis.
Pemkot Makassar juga terus menata kawasan pesisir, seperti Pantai Losari, dengan menghadirkan aktivitas wisata bahari.
Selain itu, promosi daerah diperkuat melalui media sosial dan kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk pengembangan Makassar Marathon sebagai event lari bersertifikat internasional di Indonesia Timur.
Di bidang pengembangan generasi muda, Munafri menyebut Indeks Pembangunan Pemuda Kota Makassar berada di angka 65, lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Hal ini ditopang dengan kehadiran Makassar Creative Hub, ruang pengembangan kapasitas anak muda yang menyediakan pelatihan gratis, mulai dari barista, wirausaha, hingga persiapan kerja ke luar negeri.
“Kami siapkan anak-anak muda agar terberdaya. Sudah ada yang bekerja ke Jepang, dan peluang-peluang seperti ini terus kami buka,” urainya.
Tak hanya itu, Pemkot Makassar juga memberikan perhatian khusus kepada tenaga kesehatan dan tenaga pendidik, terutama yang bertugas di wilayah kepulauan.
Insentif tambahan serta fasilitas transportasi antar-pulau gratis disiapkan untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat pulau.
Di sektor kelautan dan perikanan, Pemkot Makassar bekerja sama dengan perusahaan Jepang dalam pembangunan pabrik es tenaga surya yang diberikan gratis kepada nelayan.
Bahkan, Makassar telah melakukan pengiriman perdana hasil laut seperti gurita dan landak laut (uni) ke Jepang.
Munafri menutup pemaparannya dengan menegaskan bahwa pembangunan Kota Makassar tidak berorientasi pada penghargaan, melainkan pada kualitas pelayanan dan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami bekerja sesuai aturan dan melayani dengan sungguh-sungguh. Penghargaan akan datang dengan sendirinya,” terangnya.
“Dalam 11 bulan terakhir, kami menerima lebih dari 35 penghargaan nasional dan internasional. Yang terpenting, manfaatnya dirasakan oleh 1,4 juta warga Kota Makassar,” pungkasnya.
Sedangkan, Wakil Bupati Majene, Andi Rita Mariana, menyampaikan bahwa kunjungan Pemerintah Kabupaten Majene ke Kota Makassar tidak hanya bertujuan untuk mempererat silaturahmi.
Tetapi juga untuk mempelajari berbagai keunggulan dan strategi pembangunan yang diterapkan Pemerintah Kota Makassar.
Ia menuturkan, Kota Makassar dinilai berhasil mencatatkan berbagai capaian kinerja dan prestasi, termasuk raihan sejumlah penghargaan di tingkat regional maupun nasional.
“Pertemuan ini penting, karena kami mengetahui bahwa Kota Makassar berhasil meraih banyak prestasi. Kami melihat langsung bagaimana bapak wali kota dan jajaran memperoleh berbagai penghargaan,” ungkapnya.
“Oleh karena itu, kesempatan ini kami manfaatkan untuk melakukan sharing strategi, khususnya terkait kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan sehingga capaian kinerja tersebut dapat diraih,” sambung dia.
Selain agenda silaturahmi dan studi strategis pemerintahan, Andi Rita Mariana mengungkapkan bahwa rombongan Pemkab Majene juga melaksanakan kegiatan retreat selama kurang lebih dua hari di Kota Makassar.
Menurutnya, Makassar dipilih karena memiliki daya tarik yang lengkap, baik dari sisi tata kelola pemerintahan, kuliner, hingga potensi pariwisata dan sejarah yang tidak dimiliki daerah lain.
“Kami memilih Kota Makassar karena banyak hal yang bisa kami pelajari dan nikmati di sini. Selain kuliner, Makassar juga menawarkan banyak hal yang tidak kami dapatkan di Kabupaten Majene,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Rita Mariana juga memaparkan gambaran umum Kabupaten Majene. Ia menjelaskan bahwa Majene merupakan salah satu kota tua dan memiliki nilai sejarah sebagai pusat pemerintahan sebelum masa kemerdekaan.
Setelah pemekaran wilayah, Majene ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Ia menambahkan, berbagai program nasional juga telah dilaksanakan di Kabupaten Majene, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta pembangunan Kampung Nelayan yang saat ini masih dalam proses.
Selain itu, layanan SPB telah aktif di sekitar 16 titik untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Secara geografis, Kabupaten Majene merupakan kabupaten dengan luas wilayah relatif kecil, sekitar 900 kilometer persegi, dengan panjang garis pantai mencapai 125 kilometer.
Adapun komoditas unggulan daerah meliputi sektor pertanian seperti kelapa dan kakao, sektor perikanan, serta potensi pertambangan. Potensi sumber daya alam di Majene sebenarnya cukup melimpah.
“Namun kami menyadari bahwa pengelolaannya belum maksimal. Karena itu, kami terus menyusun strategi untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan seluruh sumber-sumber PAD yang ada,” katanya.
Menurut Andi Rita Mariana, sektor pertanian dan perikanan menjadi kontributor terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Majene. Ke depan, pihaknya juga menargetkan Majene tidak hanya menjadi daerah lintasan, tetapi mampu menjadi tujuan persinggahan yang memberikan nilai tambah ekonomi.
“Kami berharap pada tahun 2026, Majene tidak sekadar menjadi kota lintasan. Orang yang melintas diharapkan singgah, beraktivitas, dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” tutup dia. (***)
