MAKASSAR — Satu tahun telah berlalu sejak pasangan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, memimpin kota metropolitan ini, Jumat (20/2/2026).
Dalam kurun waktu itu, Makassar mencatatkan sejumlah capaian signifikan di bidang ekonomi dan sosial. Pertumbuhan ekonomi kota tercatat melampaui rata-rata nasional dan provinsi, sementara inflasi berhasil dijaga tetap terkendali.
Keberhasilan ini bukan sekadar angka di atas kertas. Dari penurunan tingkat kemiskinan, pengendalian harga kebutuhan pokok melalui Gerakan Pangan Murah, hingga percepatan transformasi digital yang melibatkan ASN dan masyarakat.
Berbagai langkah nyata menunjukkan komitmen kepemimpinan pasangan Munafri-Aliyah untuk menjadikan Makassar kota yang lebih produktif, modern, dan ramah bagi warganya.
Dengan kombinasi pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan inovasi digital, satu tahun kepemimpinan MULIA menjadi bukti kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Ricky Satria, menyampaikan data terkait kondisi perekonomian Kota Makassar di bawah satu tahun kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham.
Menurutnya, capaian ekonomi Makassar melampaui rata-rata pertumbuhan provinsi maupun nasional.
Hal ini disampaikan Ricky Satria saat refleksi satu tahun kepemimpinan pasangan dengan tagline MULIA di Lapangan Karebosi, Makassar, Jumat (20/2/2026).
“Di kuartal III tahun 2025, berdasarkan data terakhir yang kami terima, ekonomi Makassar tumbuh 5,39% year on year. Bandingkan dengan pertumbuhan nasional yang berada di kisaran 5,01% dan Sulawesi Selatan sebesar 5,04%,” ujarnya.
“Artinya, Makassar tumbuh lebih tinggi dari rata-rata nasional dan provinsi. Applaus untuk kita semua,” sambung Ricky.
Dia menjelaskan, pertumbuhan ini juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang berkisar 5,1–5,2%. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tersebut bukan sekadar angka kosong.
Dampak positifnya sudah mulai terlihat, antara lain penurunan tingkat kemiskinan dari 4,97% pada 2024 menjadi 4,43% di 2025. Tren penurunan juga terlihat pada tingkat pengangguran, dari 9,71% menjadi 9,6% di tahun yang sama.
Menurutnya, ini adalah pertumbuhan yang mulai terasa dampaknya, walaupun baru satu tahun. Namun, yang penting, kita lihat bagaimana menjaga pertumbuhan tetap stabil.
“Dalam konteks inflasi, pertumbuhan tanpa stabilitas harga kurang ada maknanya. Tahun 2025, inflasi Makassar berada dalam rentang kendali nasional, yaitu 2,5% plus-minus 1%. Makassar berada di 1,19%, lebih rendah dari nasional (2,92%) dan provinsi (2,8%),” jelasnya.
Ricky menekankan, ketika beberapa daerah mengalami tekanan harga, Makassar relatif stabil. Bahkan dibandingkan dengan 2024, tekanan harga pangan di Makassar mampu dikendalikan melalui langkah konkret.
Salah satunya adalah dengan menurunkan harga kebutuhan pokok melalui Gerakan Pangan Murah yang tersebar di berbagai titik.
Distribusinya langsung ke masyarakat, dan menariknya, Makassar menjadi kota pertama di Sulawesi Selatan yang menerapkan pembayaran nontunai pada kegiatan ini.
Menurut Ricky, langkah ini adalah kombinasi dari aspek sosial dan digitalisasi. Transformasi nontunai ini menjadi model yang diterapkan di beberapa kabupaten lain di provinsi.
Sehingga, inflasi yang terkendali bukan kebetulan, melainkan hasil kerja sama dan program terstruktur.
Ketika ekonomi tumbuh dan inflasi terkendali, ruang kehidupan kota pun semakin terbuka.
Dia menilai, Kota Makassar saat ini bukan hanya kota perdagangan dan budaya, tetapi juga kota wisata dan urban lifestyle. Kegiatan seperti lari pagi, fun bike, komunitas motor, konser, festival kuliner, dan ekonomi kreatif kian meningkat.
“Event-event ini bukan sekadar hiburan. Setiap kegiatan menggerakkan perekonomian dan akselerasi digitalisasi, karena transaksi masyarakat dan pengunjung sebagian besar dilakukan secara nontunai,” katanya.
“Mulai dari hotel, restoran, UMKM, transportasi, hingga pelaku kreatif. Makassar bukan hanya kota kerja, tapi kota hidup dan digital yang turut meningkatkan PAD,” lanjut Ricky.
Ia menyebut ada empat faktor utama yang mendorong posisi Makassar saat ini. Pertama adalah aspek digitalisasi yang dimulai dari manusia. Sebelumnya, ASN Kota Makassar belum menjadi role model dalam penggunaan mobile banking dan QRIS.
“Saat ini, lebih dari 70% ASN telah menggunakan layanan digital tersebut, sehingga menjadi contoh bagi masyarakat,” tuturnya.
Faktor kedua adalah proses transformasi digitalisasi melalui program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, yang digawangi oleh Kementerian Perekonomian, Keuangan, dan Dalam Negeri, serta didukung Bank Indonesia.
Tujuannya, meningkatkan PAD melalui pembayaran nontunai retribusi dan pajak, serta pengeluaran pemerintah sehari-hari.
“Dalam konteks PAD, pembayaran parkir pilot project sudah dilakukan di beberapa titik, retribusi pasar tradisional di Pasar Daya dan terminal Daya, pembelian air tangki PDAM, serta retribusi OPD lainnya mulai beralih ke nontunai. Ini bukan sekadar inovasi, tapi reformasi tata kelola,” katanya.
Faktor ketiga, menurut Ricky, adalah kolaborasi Pemkot Makassar dengan Bank Sulselbar dan bank lainnya untuk memanfaatkan produk layanan yang sudah ada.
Salah satunya adalah implementasi Cash Management System yang mendukung program digitalisasi daerah dari tiga kementerian tersebut.
Dengan empat faktor ini, Makassar mampu tumbuh ekonomi lebih tinggi dari rata-rata nasional, inflasi terkendali, dan kehidupan kota semakin dinamis.
“Semua ini menjadi bukti kerja sama, inovasi, dan transformasi digital yang dimulai dari manusia hingga sistem,” pungkas Ricky Satria. (***)
