MAKASSAR – Kehadiran Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat tata kelola fiskal yang lebih akuntabel dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Diketahui, Agus Fatoni hadir langsung di Balaikota Makassar, Selasa (24/2/2026), didampingi Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Kemendagri, Yudia Ramli, untuk melakukan sosialisasi sistem pengelolaan keuangan daerah.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, pada sambutannya menegaskan bahwa pengarahan langsung dari pemerintah pusat menjadi ruang peningkatan wawasan untuk memastikan APBD Kota Makassar dikelola dengan penuh tanggung jawab.
“Kehadiran Pak Dirjen di tengah jajaran Pemerintah Kota Makassar tentu hal yang sangat baik, memberikan makna yang mendalam bagi kita semua terutama dalam sistem pengelolaan keuangan daerah,” ujar Munafri.
Ia menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah tanggung jawab mutlak yang tidak hanya berbicara soal administrasi dan prosedur, tetapi menyangkut kepercayaan dan dampak langsung ke masyarakat.
Menurutnya, uang yang dikelola pemerintah bersumber dari masyarakat dan harus kembali dalam bentuk program yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Uang yang kita kelola berasal dari masyarakat. Maka harus kembali kepada masyarakat,” tegasnya.
Untuk itu, Munafri mendorong seluruh peserta sosialisasi untuk aktif memahami setiap detail regulasi dari pemaparan Dirjen Agus Fatoni. Sehingga tidak terjadi multitafsir dalam implementasi kebijakan, terutama dalam percepatan realisasi belanja daerah.
“Kesempatan ini harus kita maksimalkan dengan baik untuk mendapat pengarahan dari Bapak Dirjen. Kita sadar betul bahwa aturan-aturan yang ada tidak semua memberikan penjelasan secara utuh, harus dipertanyakan sehingga tidak menjadi ranah abu-abu,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Agus Fatoni menegaskan bahwa pengelolaan anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dalam mengelola pendapatan maupun belanja.
Menurutnya, di tengah kondisi fiskal yang mengalami tekanan dan penurunan di berbagai sektor, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan pengelolaan keuangan secara lebih maksimal.
“Pengelolaan anggaran itu sangat penting, baik mengelola pendapatan maupun belanja. Apalagi saat ini saat kondisi piskal kita sedang banyak yang turun maka optimalisasi pengelolaan keuangan perlu kita maksimalkan,” jelasnya.
Adapun dalam sosialisasi tersebut, Agus Fatoni memaparkan secara komprehensif sistematika pengelolaan keuangan daerah yang dibaginya dalam tujuh aspek utama.
Mulai dari kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, struktur APBD, mekanisme pergeseran dan perubahan anggaran, hingga kebijakan implementasi Instruksi Presiden dan Surat Edaran terkait efisiensi.
Agus Fatoni juga menguraikan strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, penyebab lambatnya realisasi belanja, serta solusi percepatan penyerapan APBD tahun 2025.
Tak hanya itu, ia turut memetakan program prioritas pusat dan postur APBN 2026 sebagai arah sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. (***)
