MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar, terus memperkuat upaya kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana sebagai langkah strategis, ketika bencana terjadi.
Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat memimpin Apel Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar di Anjungan MNEK, Center Point of Indonesia (CPI), Selasa (14/7/2026).
Apel kesiapsiagaan tersebut diikuti unsur BPBD, TNI, Polri, Basarnas, perangkat daerah, relawan kebencanaan, organisasi kemasyarakatan, hingga berbagai pemangku kepentingan sebagai bentuk penguatan sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman bencana di Kota Makassar.
Dalam arahannya, Munafri menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.
“Potensi bencana datang kapan saja, maka penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat,” ujar Appi.
Karena itu, seluruh upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam membangun ketangguhan daerah.
Ia menjelaskan, pelaksanaan apel kesiapsiagaan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menekankan pentingnya kolaborasi seluruh komponen bangsa dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang efektif.
“Upaya penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam membangun ketangguhan,” katanya.
Menurutnya, apel kesiapsiagaan yang dilaksanakan tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesiapan menghadapi berbagai potensi bencana.
“Kegiatan ini merupakan momentum untuk menguatkan komitmen, menyatukan langkah, menguji kesiapan personel dan sumber daya, serta memperkokoh sinergi lintas sektor dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Kota Makassar,” tuturnya.
Munafri menilai budaya latihan yang dilakukan secara terpadu, terencana, dan berkesinambungan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi kondisi darurat.
Melalui latihan rutin, simulasi kebencanaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintah berharap seluruh unsur memiliki kemampuan merespons bencana secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Ia menegaskan, penguatan kesiapsiagaan tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kota Makassar, yakni Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan.
Salah satu implementasinya adalah membangun budaya sadar bencana sebagai bagian dari karakter masyarakat.
“Budaya sadar bencana harus menjadi bagian dari karakter masyarakat, di mana setiap individu, keluarga, dan komunitas memiliki pemahaman terhadap risiko,” jelasnya.
“Dan ini, mampu melakukan langkah-langkah mitigasi, serta siap bertindak secara cepat dan tepat ketika menghadapi situasi darurat,” sambung Appi.
Menurut Munafri, edukasi kebencanaan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, simulasi, sosialisasi, hingga penguatan kapasitas masyarakat di tingkat kelurahan.
Langkah tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi risiko bencana, tetapi juga membangun masyarakat yang adaptif dan mampu pulih lebih cepat pascabencana.
“Melalui edukasi, latihan simulasi, dan penguatan kapasitas yang dilakukan secara berkelanjutan, kita tidak hanya mengurangi risiko bencana, tetapi juga membangun masyarakat yang adaptif dan mampu bangkit lebih kuat setelah bencana terjadi,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Munafri juga mengingatkan bahwa Kota Makassar memiliki sejumlah potensi ancaman bencana yang harus menjadi perhatian bersama.
Berdasarkan kajian risiko bencana, ancaman tersebut meliputi banjir, cuaca ekstrem, kekeringan, hingga banjir rob yang dipengaruhi perubahan iklim.
Ia menyebut perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi maupun intensitas berbagai kejadian bencana sehingga seluruh pihak dituntut meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini.
Lanjut dia, kesiapsiagaan merupakan kunci utama dalam meminimalkan dampak bencana.
“Masyarakat harus memiliki kemampuan mengenali ancaman, melakukan penyelamatan secara mandiri, merespons keadaan darurat dengan tepat, serta mampu bangkit kembali setelah bencana,” imbuh Wali Kota.
Orang nomor satu Kota Makassar itu, juga menekankan pentingnya penerapan prinsip Build Back Better, yakni membangun kembali wilayah terdampak secara lebih baik, lebih aman, dan lebih tangguh setelah terjadi bencana.
Lebih jauh, ia mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, hingga masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang berbasis ilmu pengetahuan, inovasi, serta berorientasi pada keselamatan masyarakat.
Lanjut dia, tantangan kebencanaan saat ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja.
“Maka, dibutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan masyarakat untuk menghadirkan solusi yang inovatif dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat Kota Makassar untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, memperbanyak edukasi dan latihan kebencanaan, serta menjadi agen perubahan dalam membangun budaya sadar bencana di lingkungan masing-masing.
Appi mengimbau agar, jadikan kesiapsiagaan sebagai budaya, kolaborasi sebagai kekuatan, dan ketangguhan sebagai karakter Kota Makassar.
“Semoga ikhtiar yang kita lakukan hari ini menjadi langkah nyata mewujudkan Makassar yang semakin aman, tangguh, adaptif, dan berketahanan terhadap berbagai ancaman bencana demi melindungi seluruh masyarakat serta mendukung pembangunan kota,” tutup Munafri.
Pada kesempatan ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar memperkuat kapasitas penanggulangan bencana melalui kolaborasi dengan dunia pendidikan.
Sebagai langkah konkret, BPBD menjalin kerja sama dengan 23 perguruan tinggi di Kota Makassar untuk mencetak generasi muda yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian terhadap kebencanaan.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPBD Kota Makassar dan 23 perguruan tinggi pada rangkaian Apel Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Anjungan MNEK.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli Tahar, mengatakan kolaborasi tersebut merupakan salah satu terobosan strategis untuk memperkuat kapasitas kebencanaan melalui pengembangan sumber daya manusia sejak di lingkungan perguruan tinggi.
“Kolaborasi ini menjadi investasi besar dalam membangun sumber daya manusia kebencanaan di Kota Makassar,” katanya.
Menurutnya, mahasiswa akan mendapatkan kesempatan belajar secara langsung di lapangan sesuai dengan ketentuan dan kurikulum masing-masing perguruan tinggi.
Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman secara teoritis, tetapi juga pengalaman praktik dalam upaya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga penanganan kebencanaan.
“Mahasiswa akan belajar langsung di lapangan sehingga memiliki pengalaman dan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penanggulangan bencana,” ujar Fadli.
Ia menjelaskan, program tersebut menargetkan sedikitnya 1.000 mahasiswa dari setiap perguruan tinggi yang terlibat.
Dengan demikian, diperkirakan akan terbentuk sekitar 23.000 mahasiswa yang memiliki kompetensi dasar di bidang kebencanaan.
Para mahasiswa tersebut diharapkan menjadi calon sumber daya manusia kebencanaan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta jiwa kemanusiaan untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana di masa mendatang.
Fadli menegaskan, membangun ketangguhan daerah tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang siap menghadapi berbagai potensi ancaman bencana.
“Ketangguhan tidak hanya dibangun melalui infrastruktur, tetapi juga dengan menyiapkan generasi muda yang memiliki kapasitas, kepedulian, dan kesiapan menjadi garda terdepan dalam penanggulangan bencana di Kota Makassar,” jelasnya.
Melalui kerja sama tersebut, BPBD berharap lahir ekosistem kebencanaan yang melibatkan kalangan akademisi sebagai mitra strategis pemerintah.
Selain memperkuat edukasi kebencanaan di lingkungan kampus, kolaborasi ini juga diharapkan mampu memperluas budaya sadar bencana di tengah masyarakat melalui peran aktif mahasiswa sebagai agen edukasi dan mitigasi.
“Kerja sama 23 perguruan tinggi ini menjadi salah satu langkah nyata Pemerintah Kota Makassar dalam membangun kota yang semakin tangguh, adaptif, melalui penguatan kolaborasi lintas sektor,” tukasnya. (***)
